Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Azishanindya Listivaniputri
Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Economics, Econometrics & Finance Education

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PENGARUH TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN TERHADAP TINGKAT KORUPSI (Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia yang Disurvei KPK Tahun 2018) Azishanindya Listivaniputri; Indrawati Yuhertiana
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 6 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i6.2022.1965-1975

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi pengelolaan anggaran terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah serta menganalisis bagaimana transparansi pengelolaan anggaran pemerintah provinsi di Indonesia berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 188.52/1797/SJ. Populasi penelitian adalah 34 provinsi di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah 19 provinsi di Indonesia yang telah disurvei KPK. Jenis penelitian ini adalah penelitian kombinasi atau mixed methods. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data variabel independen diperoleh dari situs web resmi masing-masing provinsi, sedangkan data variabel dependen diperoleh dari laporan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2018 yang diterbitkan KPK. Data dianalisis secara kuantitatif menggunakan SPSS 25 lalu dilanjutkan dengan menganalisis data transparansi pada situs web resmi masing-masing provinsi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang negatif signifikan antara transparansi pengelolaan anggaran terhadap tingkat korupsi pemerintah provinsi. Namun, masih banyak pemerintah provinsi pada tahun 2018 yang belum melaksanakan transparansi pengelolaan anggaran daerah secara maksimal sesuai peraturan yang berlaku.
Co-Authors Indrawati Yuhertiana