Agus Mulya Karsona
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Peserta Magang Dalam Praktik Unpaid Internship Ditinjau Dari Peraturan Ketenagakerjaan Di Indonesia Febi Cindy Milenia; Agus Mulya Karsona; Holyness N Singadimedja
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19425

Abstract

Pada masa sekarang ini, marak diketahui mengenai pengadaan program magang tanpa pemberian uang saku (unpaid internship). Alasan perusahaan yang menyelenggarakan unpaid internship yaitu untuk merekrut tenaga kerja magang dari kalangan mahasiswa dan fresh graduate yang belum memikirkan uang dan hanya mencari pengalaman kerja. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis legalitas dari praktik unpaid internship serta perlindungan hukum terhadap peserta magang dalam praktik unpaid internship ditinjau dari peraturan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Penelitian ini dijalankan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil yang didapat dari penelitian ini ialah apabila ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Permenaker No. 6 Tahun 2020, sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan uang saku bagi peserta pemagangan dan sudah seharusnya peserta magang unpaid internship dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.
Hukum Terhadap Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Pekerja Pada Program Bpjs Kesehatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Chietra Zivora Hasibuan; Agus Mulya Karsona; Holyness N Singadimedja
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pekerja merupakan aspek penting dalam ketenagakerjaan yang dalam pekerjaannya akan menghadapi berbagai tantangan dan risiko. Maka dari itu, pekerja berhak memperoleh perlindungan untuk mencapai kehidupan yang layak dan sejahtera. Jaminan sosial ialah bentuk perlindungan yang dapat diberikan bagi pekerja beserta keluarganya. Program BPJS Kesehatan menjamin terpenuhinya kesehatan para pekerja untuk menghindarkan pekerja dari segala risiko yang dapat merugikannya seperti mengalami sakit. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja yang tidak didaftarkan serta akibat hukum bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa masih banyak perusahaan yang mengabaikan pelaksanaan program. Perlindungan bagi pekerja cenderung terhambat. Terhadap pelanggaran menyebabkan perusahaan harus memperoleh akibat hukum berupa sanksi guna meminimalisir jumlah pekerja yang tidak didaftarkan dan memberikan efek jera bagi perusahaan.