Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MERCATORIA
Ferry Aries Suranta
Universitas Medan Area
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KAJIAN HUKUM ATAS PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Kepolisian Resort Humbahas) Wesly Simamora; Ferry Aries Suranta
JURNAL MERCATORIA Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v7i2.669

Abstract

Permasalahan narkotika semakin lama semakin meningkat, narkotika sudah menjadi persoalan nasional bahkan Internasional karena  dampak yang ditimbulkan dari Narkotika sampai merambah ke kalangan anak–anak, remaja bahkan orang tua. Narkotika beredar di diskotik, karoke, plaza–plaza, dikampus maupun di sekolah–sekolah. Bahkan Narkoba sudah merambah mulai dari kota – kota besar sampai ke pedesaan. Sesuai dengan Undang–Undang Nomor. 13 tahun 1961 kemudian berubah menjadi Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Polri selaku Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat wajib untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah narkoba. Narkoba sudah merambah mulai dari kota–kota besar sampai ke pedesaan. Penyalahgunaan narkotika sudah menjadi masalah yang umum yang terjadi di masyarakat, oleh karena itu setiap masyarakat diharapkan partisipasinya dalam menganggulangi bahaya narkotika. Polisi sebagai pengayom masyarakat harus dapat memberantas pelaku tindak pidana narkotika, mulai dari jaringan kecil sampai ke jaringan besar seperti  bandar narkoba dan menangkap pelaku tindak pidana narkoba.
FAKTOR PENYEBAB TIDAK DILAKSANAKANNYA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUN-MDN) Ahmad Dahlan Hasibuan; Ferry Aries Suranta
JURNAL MERCATORIA Vol 6, No 2 (2013): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v6i2.637

Abstract

Pengadilan adalah sebuah lembaga atau institusi terakhir di dalam penegakan hukum. Lembaga Peradilan tercakup di dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman, dan berdasarkan kaidah Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam lingkup sengketa Tata Usaha Negara. Setiap sengketa yang timbul di antara pemerintah dengan pihak yang dirugikan baik perorangan maupun badan hukum atas terbitkannya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara atau karena tidak diterbitnya keputusan Tata Usaha Negara menurut tata cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang yang merugikan kepentingannya, muara penyelesaiannya adalah melalui lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara.
ANALISA HUKUM PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI DELI (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli) Erwin Tarigan; Ferry Aries Suranta
JURNAL MERCATORIA Vol 6, No 1 (2013): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v6i1.629

Abstract

Gagasan lembaga praperadilan ini lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak Habes Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habes Corpus Act memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi maupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peran hakim dalam mengadili keabsahan penahanan perkara dalam putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli adalah memeriksa perkara melalui mekanisme praperadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan berdasarkan praktek peradilan yang telah berjalan. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan dalilnya masing-masing terkait dengan keabsahan penahanan. Memeriksa keabsahan dengan disadarkan pada syarat-syarat penahan di KUHAP dan memberikan putusan berdasarkan fakta-fakta di persidangan dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku.
Fungsi Pendapatan Tanah di Indonesia Ditinjau Menurut Undang-undang Pokok Agraria Ferry Aries Suranta
JURNAL MERCATORIA Vol 5, No 2 (2012): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v5i2.702

Abstract

Kehidupan masyarakat yang bersifat agraris tersebut sangat diperlukan peraturan-peraturan keagrariaan yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, pendaftaran hak milik atas tanah akan dihadapkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. Manfaat pendaftaran peralihan hak atas adalah untuk menciptakan adanya kepastian hukum bagi si pemegang hak. Tanah yang tidak terdaftar merupakan masalah bagi pemerintah.
Co-Authors Ahmad Dahlan Hasibuan Erwin Tarigan Wesly Simamora