Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AT-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan
Muhammad Aziz Zakiruddin
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Dalam Kajian Hadist Muhammad Aziz Zakiruddin
AT-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah Vol 9 No 1 (2021): At-Tahdzib
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib Ngoro Jombang Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Background. Dropshipping is a tangible form of the development of buying and selling mechanisms that follow technological developments. The Dropshipping mechanism makes it easy for people who want to start entrepreneurship, even without capital, the mechanism is simple, only as a third party who acts as a liaison, as well as a mechanism that does not require the seller to stock up on goods first like the Reseller mechanism, encouraging public interest to use the mechanism. even well-known online buying and selling sites include this mechanism. Then how is this buying and selling mechanism in Islamic law?, with the hadith that prohibits buying and selling goods that do not exist. Aim. This article examines the Dropshipping mechanism in the perspective of Hadith. Methods. This research is a qualitative library research. Results. Hadith explicitly prohibits buying and selling of goods that are not owned, but it is different from buying and selling orders or greetings. The dropshipping buying and selling mechanism is actually a sale and purchase of greetings, but with a slightly different mechanism. This mechanism is actually not in the category of selling something that is not owned, but there must be a clear contract between the dropshipper and the supplier.
WANITA DALAM KEPEMIMPINAN DAN POLITIK PERSPEKTIF AMINA WADUD Muhammad Aziz Zakiruddin; Iwan Romadhan Sitorus
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 7, No 2 (2022): JULI
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v7i2.7466

Abstract

AbstrakPersoalan dalam pembahasan kepemimpinan dan politik perempuan dalam perspektif Islam merupakan hal yang urgen diperbincangkan, bahkan selalu menjadi sebuah topik perdebatan. Perempuan memiliki peran penting dalam masyarakat. Namun anggapan bahwa perempuan hanya merupakan subordinasi laki-laki, merupakan pemahaman yang muncul melalui QS: An-Nisa Ayat 34. Ayat tersebut dalam tafsir klasik dan pertengahan dijadikan sebagai justifikasi dalam menggambarkan superioritas laki-laki terhadap perempuan. Amina Wadud merupakan intelektual muslim-feminis untuk melakukan pengembangan metodologis guna melahirkan penafsiran yang berperspektif gender dan berkeadilan sosial. Pemikiran Amina Wadud dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat bertema gender, seperti halnya dalam perempuan boleh menjadi Imam sholat. Maka melalui pemikiran-pemikiran Amina Wadud yang dinilai kontroversial, cukup menarik perhatian penulis dalam melihat bagaimana pandangan Wadud dalam hal Kepemimpinan dan Politik. Penelitian ini merupakan penelitian kepustaakan (library research). Kesimpulan dalam penelitian ini pemikiran Amina wadud, dipengaruhi oleh faktor situasi dan keadaan, yang kemudian modorong Wadud mengkaji kembali cara penafsiran para mufassir klasik yang menurut wadud lebih kepada penafsiran patriaki, mendudukan laki-laki di atas perempuan, yang penafisran tersebut bersifat subyektif. Menurut Amina wadud pada dasarnya ayat-ayat itu memberikan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan, tanpa mendudukan laki-laki di atas perempuan. Begitupun halnya di dalam kepemimpinan dan politik.Keyword: Gender, Amina Wadud, Kepemimpinan
Era Post Truth Dan Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula. Muhammad Aziz Zakiruddin; Bella Intan Lestari
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 8, No 1 (2023): Januari
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v8i1.10132

Abstract

Partisipasi Pemilih Pemula memiliki Peran Penting dalam Pemilihan Umum, pemilih pemula merupakan generasi yang bersinggungan langsung dengan media sosial dan turut aktif dalam penggunaannya. Proses dalam menuju pesta pemilihan umum tidak terlepas oleh intrik dan isu-isu yang diframing oleh media dan disebarkan secara masif melalui media sosial. Pemilih pemula yang merupakan pengguna aktif media sosial tidak dapat terpengaruh oleh berita-berita media sosial, yang kemudian dapat mempengaruhi pemilih pemula untuk tidak mengambil porsi dalam melakukan pemilihan umum, fenomena ini memunculkan ketertarikan peneliti untuk meneliti bagaimana peran dan strategi KPU kota Bengkulu dalam meningkatkan partisipasi Pemilih Pemula. Penelitian ini bersifat Lapangan, yang dimana data diambil secara langsung melalui narasumber KPU Kota Bengkulu.
The Bureaucracy and Financial Management of Hajj in Indonesia: An Analysis of the Legal Standing and Institutional Structure of the Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Muhammad Aziz Zakiruddin
Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan Vol 10, No 2 (2023): October
Publisher : Faculty of Sharia (Islamic Law) at Fatmawati Sukarno State Islamic University Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v10i2.3006

Abstract

This article scrutinizes the legal standing and institutional analysis of the Hajj Financial Management Agency (BPKH) within the constitutional framework in Indonesia. Through a literature review, the author investigates and re-examines the legal standing and institutional structure of BPKH, employing a normative-empirical legal study approach that explores legal norms, regulations, or secondary legal data along with an assessment of the effectiveness of norm application. The findings and conclusions are as follows: 1) Regarding legal standing, Law Number 34 of 2014 on the Management of Hajj Finances serves as the foundation and mandate for establishing BPKH. However, a disharmony exists between Law Number 34 of 2014 on the Management of Hajj Finances and Law Number 8 of 2019 on the Implementation of Hajj Worship. 2) In terms of institutional aspects, BPKH is an independent institution as stipulated in the Law on Hajj Financial Management. Nevertheless, BPKH's independence differs from other independent institutions, leading to the conclusion that BPKH is functionally independent but not structurally independent. This research aims to serve as a reference for policymakers to strengthen and consolidate the position of BPKH
Co-Authors Bella Intan Lestari Iwan Romadhan Sitorus