<![CDATA[AbstractBased on Article 2 of Law Number 8 of 1971 concerning State Oil and Gas Mining Companies, it is stated that the Government grants mining rights to Pertamina. The Pertamina One Village One Outlet (OVOO) program ensures that Pertamina’s services reach remote villages. Pertamina offers the latest PERTASHOP (Pertamina Shop) product to the public. Until now, the operational basis of Pertashop is still in the form of Pertashop Operational Permit. In addition, Pertashop entrepreneurs often encounter high losses when shipping fuel oil through PT Patra Niaga as the transporter. This research is a legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach. This research discusses the binding power of Pertashop’s Operational Permit as the basis for the legal relationship between the parties and Pertamina’s accountability to Petrashop in disputes over the distribution of fuel oil. The results of this study state that Pertashop’s Operational Permit is not an agreement, but a condition of approval or agreement from Pertamina which will eventually give birth to a Cooperation Agreement. The legal relationship between Pertamina and the Pertashop Entrepreneur gave birth to an agreement that started from an agreement so that it gave birth to an act, namely the distribution of fuel oil. Settlement of default in fuel distribution disputes can be carried out through deliberation for consensus, alternative dispute resolution or lawsuits in general courts.Keywords: Fuel Oil; Pertamina; Pertashop; Default. AbstrakBerdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara disebutkan bahwa Pemerintah memberikan hak pertambangan kepada Pertamina. Program Pertamina One Village One Outlet (OVOO) memastikan layanan Pertamina menjangkau pelosok desa. Pertamina menawarkan produk terbaru PERTASHOP (Pertamina Shop) kepada masyarakat. Hingga saat ini, dasar operasional Pertashop masih berupa Izin Operasional Pertashop. Selain itu, Pengusaha Pertashop sering mendapati losses yang tinggi saat pengiriman Bahan Bakar Minyak melalui PT Patra Niaga selaku transportir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini membahas tentang kekuatan mengikat dari Izin Operasional Pertashop sebagai dasar hubungan hukum para pihak dan tanggung jawab Pertamina kepada Petrashop dalam sengketa pendistribusian bahan bakar minyak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Izin Operasional Pertashop bukanlah suatu perjanjian, melainkan suatu syarat persetujuan atau kesepakatan dari Pertamina yang pada akhirnya akan melahirkan suatu Perjanjian Kerjasama. Hubungan hukum antara Pertamina dengan Pengusaha Pertashop tersebut melahirkan suatu perjanjian yang berawal dari suatu perjanjian sehingga melahirkan suatu perbuatan yaitu pendistribusian bahan bakar minyak. Penyelesaian wanprestasi dalam sengketa distribusi BBM dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat, alternatif penyelesaian sengketa atau gugatan di pengadilan umum.Kata Kunci: Bahan Bakar Minyak; Pertamina; Pertashop; Wanprestasi.]]>
