Arief Budianto
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

OPTIMALISASI PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI APLIKASI SIMKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG Arief Budianto; Engkus Engkus; Dedeng Yusuf
Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 11 No 1: Juni, 2022 (Sepcial Issue)
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jih.v11i1.1625

Abstract

Pada era modernisasi dan digitalisasi saat ini merubah pola hidup dan pola kerja masyarakat di berbagai aspek, begitu juga terhadap pelayanan. Pelayanan berbasis digital atau dikenal dengan (E-Government). merupakan pemanfaatan teknologi informasi yang dimana pemerintah berusaha untuk meningkatkan pelayanan agar lebih efektif,efisien,dan cepat diberbagai aspek termasuk dalam pernikahan. E-government pernikahan atau yang dikenal Simkah diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Masalah penelitian dengan melihat bagaimana penerapan Simkah dan apa kendala dalam pelaksanaan Simkah di KUA Kecamatan Gedebage. Pentingnya penelitian ini dengan melihat penerapan Simkah menggunankan Teori Havard JFK School of Government yaitu Support, Capacity dan Value. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui tiga cara yakni observasi,wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian yang dilaksanakan melihat dalam penerapan Simkah di KUA Kecamatan Gedebage dengan dilihat dari Teori Havard JFK School telah menunjukan bahwa hasil penerapan Simkah belum berjalan secara maksimal karna adanya permasalahan belum adanya dukungan maksimal dari pemerintah dalam sosialisasi.Sumber daya keuangan sangat terbatas serta infrastruktur yang belum memadai dan juga partisipasi masyarakat yang kurang