Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Winda Putri A. Hurudji
Universtas Negeri Gorontalo
Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DI DESA BOTUTONUO KABUPATEN BONE BOLANGO Juriko Abdussamad; Winda Putri A. Hurudji
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 9 No 2 (2022): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v9i2.299

Abstract

Provinsi Gorontalo memiliki lima Kabupaten dan satu Kota Gorontalo. Dalam menyahuti kebijakan Kemeterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan memaksimalkan potensi objek-objek wisata yang ada di enam daerah tersebut salah satunya di kabupaten Bone Bolango. Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu daerah yang memiliki objek wisata yang menarik yang dapat dikunjungi oleh wisatawan baik wisata alam, wisata air, wisata budaya dan lain-lain, namun untuk daerah Bone Bolango hanya terdapat dua objek wisata unggulan selain objek wisata lainnya yakni wisata alam dan wisata bahari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan dengan model triangulasi. Hasil yang dicapai adalah aspek komunikasi yang belum terjalain dengan baik menjadi hal yang sangat perlu untuk dibenahi dalam pengembangan wisata antara pemerintah Kabupaten dengan masyarakat. Aspek sumber daya sudah cukup baik sementara anggaran dan fasilitas belum memadai. Aspek sikap pelaksana dan struktur birokrasi sudah baik namun untuk tindak lanjut birokrasi dengan penerbitan peraturan daerah secara khusus harus dilakukan pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Co-Authors Juriko Abdussamad