Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

IMPLIKASI SANKSI EKONOMI BAGI RUSIA TERHADAP POTENSI ESKALASI HARGA MINYAK DAN GAS ALAM PADA DISTRIBUSI PASAR DUNIA Agfajrina Cindra Pamungkas; Hardi Alunaza; Desy Nur Shafitri; Anggi Putri
Journal of International Relations Vol 2 No 1 (2022): Journal of International Relations (JoS)
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.98 KB)

Abstract

Tulisan ini mencoba untuk menganalisis bagaimana potensi eskalasi harga minyak dan gas alam di pasar global sebagai dampak yang disebabkan oleh sanksi ekonomi terhadap Rusia. Pasca tindakan invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina mulai didapati tanggapan dari pihak ketiga untuk memberikan sanksi ataupun hukuman agar invasi yang terjadi dapat segera dihentikan. Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki keterlibatan cukup besar dalam konflik ini memberikan sanksi ekonomi berupa penghentian semua impor minyak, gas dan energi dari Rusia. Keadaan ini diyakini memberikan dampak terhadap distribusi harga minyak dan gas alam di pasar global dikarenakan Rusia termasuk ke dalam urutan tertinggi sebagai negara pemasok minyak dan gas alam terbesar di dunia. Pertanyaan peneliti dalam tulisan ini akan mengarah kepada bagaimana keadaan Rusia dalam sanksi ekonomi berpotensi mempengaruhi kenaiakan harga minyak dan gas alam pada distribusi pasar global. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan jumlah pasokan minyak dari Rusia di dunia mencapai 12.1% minyak mentah dan kondesat gas alam, penulis meyakini bahwa pada dasarnya didapati potensi kenaiakan harga minyak dan gas alam pada distribusi pasar global jika negara-negara di dunia memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia sebagiamana ketentuan yang telah di tetapkan oleh AS. Kata kunci: Invasi Rusia, Sanksi Ekonomi, Ekonomi Makro, Interdependensi
ANALISIS COMPLIANCE POST AGREEMENT REDD+ DI PAPUA BARAT Agfajrina Cindra Pamungkas; Widia Fermina Wenehen
Journal of International Relations (JoS) Vol 1 No 1 (2021): Journal of International Relations (JoS)
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Paper ini akan membahas tentang Analisa Compliance Post Agreement Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Indonesia di Provinsi Papua Barat. REDD+ mencakup tentang berdirinya program REDD+ di Indonesia serta mekanisme terlaksannaya REDD+ di Provinsi Papua Barat. Program REDD+ sebagai upaya global meningkatkan stok karbon, Indonesia salah satu negara yang berperan pemting untuk meningkatkan stok karbon pada pemerintahan SBY. Kajian REDD+ ini mengacu pada tata kelola hutan dari tingkat internasional, nasional dan daerah. Konsepsi dari pelaksanaan REDD+ di Indonesia tidak berjalan secara maksimal, terutama implementasi yang berjalan di Provinsi Papua Barat sebagai wilayah yang memiliki hutan terluas ke 2 di Indonesia. Compliance Post-Agreement menjelasakan bagaimana pelaksanaan REDD+ di Indonesia focus pada wilayah Papua Barat pemilik hutan terluas di Indonesia. Analisis compliance post agreemen mengacu kepada ketaatan suatu negara dalam menjalankan kesepakatan yang telah ditantangani oleh kedua belah pihak serta Compliance Post Agremeent untuk menjawab ketidakmaskimalan dalam regulasi di Nasional. Pada pelaksanaan REDD+ menggunakan konseptual Multilevel Governance untuk menjelaskan actor yang terlibat dan tingkatan antar lembaga, dan menggunakan pendekatan.
Kebijakan Keamanan Digital Amerika Serikat Era Kepemimpinan Joe Biden (Studi Kasus Pemblokiran Aplikasi Tiktok) Syahri Safri Seknun; Agfajrina Cindra Pamungkas; Etik Siswatiningrum
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2026): APRIL-JUNI 2026
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/scx5hv45

Abstract

Perkembangan platform digital global telah menghadirkan tantangan baru bagi keamanan nasional negara,khususnya terkait perlindungan data, kedaulatan digital, dan potensi pengaruh asing. Dalam konteks ini, TikTok menjadi perhatian serius pemerintah Amerika Serikat karena kepemilikan perusahaan induknya yang berbasis di Tiongkok. Pada era kepemimpinan Presiden Joe Biden, isu TikTok mengalami pergeseran dari persoalan teknologi dan ekonomi digital menjadi isu keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengaanalisis bagaimana proses sekuritisasi dalam kebijakan keamanan digital mendorong pemblokiran aplikasi TikTok di Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan teori sekuritisasi dari Copenhagen School untuk menjelaskan bagaimana TikTok dikonstruksikan sebagai ancaman keamanan melalui tindakan ujaran, penerimaan audiens, dan penerapan tindakan luar biasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Amerika Serikat berhasil melakukan sekuritisasi terhadap TikTok, yang tercermin dalam penerbitan Executive Order, pengesahan No TikTok on Government Devices Act, serta Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act. Kebijakan-kebijakan tersebut menandai legitimasi negara dalam menerapkan pembatasan dan intervensi hukum terhadap platform digital asing, sekaligus mencerminkan transformasi kebijakan keamanan digital Amerika Serikat dalam menghadapi dinamika geopolitik dan keamanan siber global.
Analysis of Cyber Harassment Violence Management Using the 5R Method on Female Students at Unimuda Sorong Southwest Pamungkas, Agfajrina Cindra; Rumlus, Muhamad Hasan; Nadila
Ilomata International Journal of Social Science Vol. 7 No. 2 (2026): April 2026
Publisher : Yayasan Ilomata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/ijss.v7i2.2122

Abstract

The phenomenon of cyber harassment as part of Online Gender-Based Violence (KBGO) is increasing and has a significant impact on female students, especially in areas with uneven digital literacy such as Southwest Papua. This study aims to analyze the change in students' abilities after the intervention of the 5R Method (Recognize, Respond, Record, Report, Refer) in dealing with cyber harassment, with the novelty in the form of the application of the 5R method as a gender-based structured intervention model that is empirically measured in the context of local universities. The study used a mixed methods method with a one group pretest– posttest design combined with a phenomenological approach, involving 60–70 female students of UNIMUDA Sorong who were selected by purposive sampling. The intervention was carried out through training for 3 sessions in 2 weeks, using a Likert scale questionnaire instrument (1–5) covering five 5R domains with a reliability of Cronbach's Alpha 0.82. The results showed an increase in the mean score from 2.71 to 3.89 (Δ=1.18), with the paired sample t-test showing a significant difference (p<0.05) and a measure of Cohen's effect d of 0.85 (large category). The qualitative findings reinforced these results, showing an increase in awareness, the ability to document digital evidence, and the use of reporting channels and psychosocial support, accompanied by an increased sense of post-intervention security. Although the limitations of the design without a control group limit causality claims, these findings suggest that the 5R method has the potential to be a relevant approach in supporting cyber harassment countermeasures and strengthening gender-based digital literacy in the college environment.
NATO’s Strategic Ambiguity under Trump: Fallibilism, Alliance Dynamics and Strategic Amnesia Trevor Graham Ongom; Agfajrina Cindra Pamungkas; Try Danuwijaya
Nation State: Journal of International Studies Vol. 9 No. 1 (2026): Issue in Progress
Publisher : Faculty of Economics and Social Science, Department of International Relations, Universitas Amikom Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24076/nsjis.v9i1.2606

Abstract

This article examines how strategic ambiguity within NATO evolved during Donald Trump’s presidency by analyzing the interaction between leadership, institutional political memory, and alliance dynamics. While ambiguity has long existed in alliance politics as a managed feature of deterrence and flexibility, existing scholarship insufficiently explains how alliance commitments themselves become uncertain without formal institutional rupture. To address this gap, the study introduces the concept of strategic amnesia, defined as a leadership-driven suspension of political memory that renders alliance commitments provisional while preserving their instrumental value. The research employs a qualitative interpretive case study grounded in neoclassical realism and informed by pragmatist fallibilism and political memory theory. Using an actor–space–interaction analytical framework, the study analyzes presidential speeches, policy statements, NATO communiqués, and summit interactions from 2016–2026. Interpretive tracing is applied to identify recurring patterns of conditionality and uncertainty in alliance commitments. The findings show that fallibilist leadership traits weakened NATO’s stabilizing political memory by repeatedly reframing collective defense commitments as conditional and negotiable. This produced strategic amnesia, disrupting shared expectations without formal withdrawal from the alliance. The article contributes to debates on uncertainty, political memory, and alliance politics in international relations.