Garuda - Garba Rujukan Digital

Opini Disclaimer: Di mana Auditor Internal? Studi Kasus Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Lita Dharmayuni
Eksos Vol 17 No 1 (2021): Eksos
Publisher : Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31573/eksos.v17i1.276

Di Indonesia pengelolaan sektor kelautan dan perikanan diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI). Masyarakat sebagai penyedia dana pembangunan menuntut layanan yang lebih transparan dan lebih baik, sementara sumber daya tumbuh lebih lambat. Hal tersebut menyajikan serangkaian risiko unik untuk sektor publik. Pentingnya audit internal di sektor publik disorot oleh peningkatan fokus dan kebutuhan akan akuntabilitas. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat dimana dan bagaimana peran auditor internal dalam proses penyusunan laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan fungsi pengawasan intern yang dapat mencegah terjadinya salah saji dalam penyusunan LKPP. Dalam penelitian ini peneliti juga ingin mengetahui apa saja yang menyebabkan diterbitkannya opini “Auditor Tidak Memberikan Pendapat” atau Disclaimer untuk KKP RI di tahun 2016 dan 2017 tersebut dari sudut pandang para auditor internal. Dari penelitian dapat diketahui bahwa terjadi perubahan role dalam peran auditor internal di KKP RI yang dulunya sebagai watchdog, menjadi helper dan protector saat ini, hal tersebut dilakukan sebagai jawaban atas kebutuhan penciptaan Good Corporate Governance yang lebih baik dan juga untuk memaksimalkan peran auditor internal. Ketidakmampuan memberikan perubahan yang maksimal dikarenakan adanya struktur organisasi yang ada membatasi kewenangan dan peran auditor internal. Kurangnya ketaatan atau kepatuhan dalam pelaksaan rekomendasi audit menyebabkan turunnya kualitas laporan keuangan dan diterbitkannya opini disclaimer untuk LKPP KKP RI di tahun 2016 dan 2017.

Balanced Scorecard Sebagai Model Terintegrasi Yang Diterapkan Pada Sektor Publik Di Indonesia Studi Kasus: Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI Lita Dharmayuni; Benny Khairuddin
Jurnal Ilmiah Sumber Daya Manusia Vol 4, No 3 (2021): JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia)
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/JJSDM.v4i3.10455

Istilah 'pemerintah' tidak merujuk pada satu organisasi, pemerintah di tingkat mana pun biasanya merupakan kumpulan organisasi yang kompleks, memiliki hubungan yang kompleks dengan organisasi lain di dalam negara dan dengan pihak luar. Untuk dapat menjalankan fungsinya pemerintah harus memiliki tata kelola yang baik. Penerapan NPM dapat mendorong perbaikan pengelolaan sektor publik. Reformasi NPM sedang terjadi di semua negara-negara terlepas dari berbagai tahap perkembangan ekonomi dan politik mereka. Implementasi NPM di organisasi sektor publik pada dasarnya adalah untuk memperkenalkan konsep kinerja. Salah satu wujud implementasi pengukuran kinerja yang tercermin dalam penerapan NPM adalah aplikasi Balance Scorecard (BSC) di sektor publik. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengajukan perbaikan dan mengevaluasi model pengukuran kinerja menggunakan Balanced Scorecard (BSC) dengan menggunakan Four Process Managing Strategy yang dikemukakan oleh Kaplan & Norton (1996) yang diterapkan di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Conservative Accounting and State Ownership: Estimation Model of Conservatism in Indonesian State-Owned Enterprises Lita Dharmayuni; Denok Sunarsi; Asmar Asmar; Aris Baharuddin
PINISI Discretion Review Volume 3, Issue 2, March 2020
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pdr.v1i1.20518

BUMN is considered vital to the national economy, contributing directly to GDP, employment, and market expansion. The contribution of BUMN to State Budget and Expenditure (APBN) revenues in 2018 reached IDR 422 trillion. BUMN companies also control 25% of the capital market capitalization value in Indonesia. BUMN is not much different from other private and public companies; therefore, BUMN is also inseparable from agency conflict. Previous research has shown an inverse effect of government ownership on accounting conservatism and a significant positive relationship between foreign and institutional ownership. The results show that the income level is ‘not persistent’ because the increase has a ‘momentum’ of 43%, which increases in the following year. The results also show that the timely recognition of economic gain (gain) as a component of income is repeating transitory component of income and that the recognition of profits is much more timely than recognition of losses indicates that most of the components of temporary gain from income are not classified by the companies studied. as exceptional or extraordinary.

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PRICE EARNING RATIO DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 - 2015) Henriansyah, Galih; Dharmayuni, Lita
EQUITY Vol 20 No 1 (2017): EQUITY
Publisher : Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34209/equ.v20i1.485

The purpose of this study is to know the influence ofFirm Size, Price Earning Ratio, and Profitability to Firm’s Value in various industry companies listed in Indonesia Stock Exchange 2011-2015. The data in this research is secondary data obtained through the company's annual financial statements for the financial period ended 2011-2015. This study used 7 samples of various industry companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Each company is a company that has published its financial statements and complete data regarding the variables that will be examined during the period 2011-2015. The sample is taken by using purposive sampling, that the selection of members of the sample based on certain criteria. The results showed that the influence of Firm Size and Price Earning Ratio are positive and not significant to the Firm’s Value, and the influence of Profitability are positive and significant to on the Firm’s Value.

Balanced Scorecard Sebagai Model Terintegrasi Yang Diterapkan Pada Sektor Publik Di Indonesia Studi Kasus: Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI Dharmayuni, Lita; Khairuddin, Benny
Jurnal Ilmiah Sumber Daya Manusia Vol 4 No 3 (2021): JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia)
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/JJSDM.v4i3.10455

Istilah 'pemerintah' tidak merujuk pada satu organisasi, pemerintah di tingkat mana pun biasanya merupakan kumpulan organisasi yang kompleks, memiliki hubungan yang kompleks dengan organisasi lain di dalam negara dan dengan pihak luar. Untuk dapat menjalankan fungsinya pemerintah harus memiliki tata kelola yang baik. Penerapan NPM dapat mendorong perbaikan pengelolaan sektor publik. Reformasi NPM sedang terjadi di semua negara-negara terlepas dari berbagai tahap perkembangan ekonomi dan politik mereka. Implementasi NPM di organisasi sektor publik pada dasarnya adalah untuk memperkenalkan konsep kinerja. Salah satu wujud implementasi pengukuran kinerja yang tercermin dalam penerapan NPM adalah aplikasi Balance Scorecard (BSC) di sektor publik. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengajukan perbaikan dan mengevaluasi model pengukuran kinerja menggunakan Balanced Scorecard (BSC) dengan menggunakan Four Process Managing Strategy yang dikemukakan oleh Kaplan & Norton (1996) yang diterapkan di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search