RB. Sularto
Faculty Of Law Diponegoro University, Semarang

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSEKUSI PIDANA MATI Krisnanda Etika Putri*, Eko Soponyono, RB. Sularto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (398.99 KB)

Abstract

Masalah hukuman mati bagi seorang terpidana merupakan masalah klasik yang terus diperbincangkan secara serius di kalangan para ahli hukum, terutama di Indonesia. Hukuman mati (The Death Penalty) merupakan hukuman terberat terhadap terpidana yang diputuskan oleh pengadilan akibat dari tindak pidana yang dilakukannya. Hukuman mati dikatakan hukuman terberat karena terpidana tidak memerlukan hukuman lain setelah hukuman tersebut dijatuhkan oleh hakim. Mengingat hukuman mati menyangkut nyawa manusia, maka banyak timbul pro kontra di dalam masyarakat, namun pemerintah Indonesia tetap harus melaksanakan hukuman mati untuk mengurangi efek jera terhadap terpidana dan mengurangi timbulnya kasus yang sama, mengingat hukuman pidana mati adalah pidana terberat di Indonesia. Di dalam penanggulangan kejahatan itu digunakan kebijakan hukum pidana , meliputi pembentuk undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan aparat yang terkait dengan eksekusi pemidanaan.