<![CDATA[Tanah bengkok yang dimiliki desa sebagai aset kekayaan desa haruslah mengedepankan asas kepastian hukum beserta efektivitasnya, sehingga pengelolaannya perlu melihat sejauh apakah legitimasi pengelolaan tanah bengkok yang dimiliki oleh desa sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan turunannya, tentunya tanah bengkok perlu dikaji secara mendalam terkait praktik pengelolaan beserta dampak pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat setempat di desa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya. Penelitian ini dikaji menggunakan deskriptif analisis untuk memaparkan susbtansi hukum yang ditemukan dalam menemukan solusi permasalahan, kemudian dianalisis dengan membuat kesimpulan khusus. Kebaharuan dari penilitian ini adalah mengkaji status dan akibat hukum tanah bengkok beserta pengelolaannya oleh pemerintah desa dengan tujuan untuk memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah bengkok mengalami beberapa perubahan status hukum yang semula dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengubah status menjadi aset desa yang kepemilikannya diberikan sertifikat atas nama pemerintahan desa guna kesejahteraan bersama, walaupun terjadi beberapa perubahan status hukum, tanah bengkok tetap ditujukan untuk pembangunan desa dengan dikelola melalui sistem sewa yang digarap oleh warga daerah setempat, maupun pemerintah desa sendiri.]]>
