Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.144
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP) Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE)
Musri
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Ekasakti Padang
Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG DINAS PARIWISATA KOTA PADANG DALAM TASTE OF PADANG (SEBELUM DAN SAAT PANDEMIC COVID-19 BERLANGSUNG) Musri Musri
Ensiklopedia of Journal Vol 4, No 2 (2022): Vol 4 No. 2 Edisi 2 Januari 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (105.582 KB) | DOI: 10.33559/eoj.v4i2.1573

Abstract

Penelitian skripsi ini dilatar belakangi dengan pemikiran bahwa kota Padang memiliki banyak kawasan wisata yang tidak kalah jauh dari kawasan wisata yang ada di kota-kota lain yang sangat digemari untuk di kunjungi oleh wisatawan lokal, luar daerah bahkan mancanegara sekalipun.Oleh sebab itu pemerintah Kota Padang memberikan slogan berupa “TasteOf Padang” dalam hal ini pemerintah kota padang padang berkontribusi dalam memajukan wisata yang ada di kota padang agar semakin terkenal dan banyak dikunjungi sehingga bisa memajukan ekonomi masyarakat yang tinggal disekir kawasan wisata tersebut.Akan tetapi semenjak Covid-19 melanda seluruh dunia hal ini pasti memberikan dampak terhadap kawasan wisata kota padang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana implementasi perda nomor 3 tahun 2020 tentang Dinas Pariwisata dalam PariwisataTasteOf Padang, 2. kendala yang ditemui dalamImplementasi perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Dinas PariwisataKotaPadang Dalam TasteOf Padang ( sebelum dan saat pandemicCovid-19 berlangsung ) 3. Dampak dari ImplementasiPerda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Dinas PariwisataKotaPadang dalam TasteOf Padang( sebelumdan saat pandemic Covid-19 berlangsung).Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa imlementasiperda nomor 3 tahun 2020 tentang dinas pariwisata, untuk mengetahui kendala yang mempengaruhi implementasi, untuk mengetahui dampak-dampak dari kebijakan dinas pariwisata kota padang.Kata Kunci: Implementasi perda nomor 3 tahun 2020 tentang Dinas Pariwisata
EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG Musri Musri
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 1 No. 2 (2019): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Februar
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.799 KB)

Abstract

Salah satu retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten dan Kota adalah Retribusi Terminal yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang pada umumnya dapat digali oleh pemerintah daerah. kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi menjadi sangat penting mengingat retribusi menjadi sumber penerimaan langsung bagi daerah. Oleh karena itu permasalahan pemungutan retribusi didaerah menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Karena kenyataan menunjukan bahwa masalah retribusi daerah masih menghadapi berbagai masalah. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualikatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci terpilih dan melaukan Observasi langsung terhadap objek dan subjek penelitian. Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pemungutan Retribusi Terminal di Kota Padang Panjang yang ditangani oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang belum Efektif. Karena Ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam pemungutan retribusi terminal yaitu kondisi sarana dan prasarana, banyak kendaraan yang tidak memasuki terminal serta kesadaran wajib retribusi. Hambatan-hambatan tersebut yang menyebabakan tidak optimalnya pemungutan retribusi terminal, namun seharusnya dengan adanya hambatan tersebut maka harus menjadi tantangan Dinas Perhubungan untuk terus mencari solusi yang tepat dan efektif.
Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kedisiplinan Guru Dan Karyawan di SMP Negeri 8 Padang Musri Musri
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 1 No. 1 (2021): Kebijakan Publik
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/72b7hh15

Abstract

Kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasional, kekuatan, semangat, dan kekuatan moral yang kreatif yang mampu mempengaruhi para anggota untuk mengubah sikap, sehingga mereka menjadi paham dengan keinginan pemimpin. Tingkah laku kelompok atau organisasi menjadi aspirasi pemimpin oleh pegaruh interpersonal pemimpin terhadap anak buahnya. Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran kepemimpinan dalam menegakkan kedisiplinan dan faktor-faktor yang menyebabkan staff terbentuk sikap kedisiplinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepemimpinan dalam menegakkan kedisiplinan pegawai dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dialami pelaksanaan meningkatkan kedisiplinan pegawai. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis Deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kepemimpinan dalam Menegakkan Kedisiplinan pada semua kalangan di SMP N 8 Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan gaya kepemimpinan pada SMP N 8 Padang sistem kepemimpinan menganut gaya transformasional, gaya pemimpin yang mendorong pegawai untuk melakukan perubahan sistem kerja semula dari segala aspek dengan sistem kerja yang baru guna mencapai tujuan yang diharapkan. Meskipun masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi diantaranya adanya perbedaan cara pandang dan fasilitas sarana prasarana, hal ini dapat menghambat pekerjaan staff. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan Peran Pemimpin sangat berpengaruh dalam peningkatan kedisiplinan di SMP N 8 Padang guna mencapai keberhasilan kerja sebagaimana dengan tujuan awal instansi.
Strategi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Dalam Pengembangan Potensi Wisata Kawasan Mandeh di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Musri Musri
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 1 No. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/qkn64d21

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi dinas pariwisata, pemuda dan olahraga dalam pengembangan potensi wisata di kecamatan koto XI Tarusan yang dilihat dari kendala- kendala yang terjadi pada dinas pariwisata, pemuda dan olahraga dalam pengembangan potensi wisata di kecamatan koto XI Tarusan, sehingga nantinya dapat memberikan upaya – upaya terhadap kendala –kendala yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan dasar penelitian berupa studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen dalam bentuk studi kepustakaan serta observasi (wawancara) mendalam dengan menggunkan metode ananlisi deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa Strategi dinas pariwisata, pemuda dan olahraga dalam pengembangan potensi wisata di kecamatan koto XI Tarusan masih terdapatnya kendala dalam pengembangan wisata. Hal ini masih banyaknya tantangan pelayanan dinas pariwisata, pemuda dan olahraga dalam mengembangkan potensi wisata di kecamatan koto XI Tarusan yaitu masih kurang optimalnya pelayanan investasi serta pembinaan pengelolaan sektor kepariwisataan dan masih rendahnya keadaran masyarakat dalam menyikapi kedatangan wisatawan sebagai peluang jangka panjang, Strategi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam pengembangan potensi wisata di Kecamatan Koto XI Tarusan untuk meningkatkan potensi yang ada di Kecamataan Koto XI Tarusan dilakukan untuk memperkuat regulasi pengembangan Kawasan Mandeh.
Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Annisa Fitri; Musri Musri; Ilham Syahrial
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 2 No. 1 (2022): JIEE Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/rxjs7e02

Abstract

Pemadam Kebakaran (Damkar) merupakan lembaga penanggulangan bencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan unsur pelaksana pemerintah dalam melaksanakan tugas penanganan masalah bencana kebakaran daerah kabupaten/ kota yang memiliki tanggung jawab menanggulangi bencana kebakaran, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya selain bertanggungjawab dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran juga bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana, dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Minimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Penanggulangan Bencana Kebakaran pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran Melalui Kemudahan Layanan. Kendala yang mempengaruhi Pengimplementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan adalah Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko kebakaran dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran,  Waktu Tanggap Layanan Kebakaran Dalam Realisasi Target Tersebut Masih Belum Tercapai, Sumber Daya Manusia yang Belum Memadai, Sarana dan Prasarana yang kurang. Upaya dalam Mengatasi Kendala yang mempengaruhi Pengimplementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun upaya dalam mengatasi kendala tersebut yaitu : Sosialisasi dan Simulasi Penanggulangan Bencana Kebakaran, Memaksimalkan Waktu Tanggap, pengembangan sumber daya manusia melalui Pendidikan dan pelatihan  dan memaksimalkan waktu yang ada.
Pelaksanaan Sistem Pembinaan Narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan Musri Musri
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 2 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/6mgx5r44

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem pembinaan narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan, kendala yang terjadi dalam pelaksanaan sistem pembinaan narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam menjalankan pelaksanaan sistem pembinaan narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif, data dapat dianalisis dengan cara hanya menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan sistem pembinaan narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa (1) Pelaksanaan sistem pembinaan narapidana pada Rutan Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan dilihat dari beberapa karakter yaitu: komponen sistem, batasan sistem, lingkungan luar, penghubung sistem, masukan sistem, keluaran sistem, pengolahan sistem, dan sasaran sistem. (2) Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan sistem pembinaan narapidana pada Rutan Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu masalah sarana dan prasarana dan anggaran yang masih kurang, kurangnya kapasitas dan kemampuan petugas dalam melakukan pembinaan, kelebihan kapasitas narapidana dan kurangnya kesadaran narapidana dalam mengikuti pembinaan, kurangnya kerja sama antar instansi dalam menyukseskan pembinaan, pandangan masyarakat yang buruk terhadap narapidana. (3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan sistem pembinaan narapidana pada Rutan Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu penambahan sarana prasarana dan mengkaji ulang anggaran pembinaan, mengajukan penambahan petugas dan pelatihan untuk petugas, perlu penambahan gedung baru dan menanamkan kesadaran mengenai pentingnya pembinaan bagi narapidana, perlu memperluas kerja sama dalam menyukseskan pembinaan, memperbaiki mindset masyarakat tentang narapidana. Pihak Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan disarankan untuk melengkapi sarana prasarana, mengkaji ulang anggaran pembinaan, menambah jumlah petugas, dan meningkatkan kemampuan petugas dalam menyukseskan pelaksanaan sistem pembinaan narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan.
Etika Administrasi Dalam Layanan Publik Yang Mengutamakan Keadilan Sosial Musri; Sayid Anshar; Netrivianti; Adi Wibowo
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 1 (2024): Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (November 2024 - April 2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v5i1.1235

Abstract

This research aims to explore the role of ethics in public administration and how its application can contribute to social justice. In this case, administrative ethics includes moral norms that must be upheld by the State Civil Apparatus (ASN) when providing services to the community. The method used in this study is a quantitative approach involving ASNs as respondents from various government agencies. Data collection was conducted through a survey that examined variables such as personal values, motivation, religious beliefs, working conditions, organizational culture, and social pressure. The analysis was conducted to identify how these factors influence the practice of social piety among ASNs and its impact on the effectiveness of public services and public trust in the bureaucracy.Results: Findings show that social piety has a significant effect on the quality of public services. ASNs who have high ethical awareness tend to provide better and fairer services to the community. This study also revealed that support from a positive work environment and organizational culture can improve ethical practices in public administration.Implications: The findings of this study are expected to provide deeper insights into the importance of ethical practices in public administration and assist in the formulation of policies that support integrity and improve the quality of public services in the future.
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ADMINISTRASI NEGARA Musri Musri; Fani Ratny Pasaribu; Nursaadah Khudri; Yumi Ariyati; Yunesa Rahman
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.30320

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak implementasi e-government terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi negara. E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung operasional pemerintahan dan memberikan layanan publik yang lebih baik. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan melalui studi kasus pada beberapa instansi pemerintah di Indonesia yang telah menerapkan e-government. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-government secara signifikan meningkatkan transparansi dengan menyediakan akses informasi yang lebih terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Selain itu, implementasi e-government juga memperkuat akuntabilitas melalui penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih efektif serta mekanisme pelaporan yang lebih transparan. Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam implementasi e-government, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, resistensi terhadap perubahan di kalangan pegawai pemerintah, dan rendahnya literasi digital di masyarakat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif termasuk peningkatan kapasitas teknologi, pelatihan dan edukasi bagi pegawai dan masyarakat, serta pengembangan kebijakan yang mendukung implementasi e-government. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa e-government memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi negara, namun keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen pemerintah dan dukungan dari berbagai pihak terkait. Temuan ini memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan kebijakan dan praktik e-government di masa depan.  
Co-Authors Acil Erbara Adi Wibowo Annisa Fitri Fani Ratny Pasaribu Ilham Syahrial Muhammad Takdir Netrivianti Nursaadah Khudri Sayid Anshar Yumi Ariyati Yunesa Rahman