Anggun Shintha Bella
Universitas Panca Marga, Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Kapabilitas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam Program Keluarga Berencana Ditinjau dari Collaborative Governance Anggun Shintha Bella; Siti Marwiyah; Andhi Nur Rahmadi
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v2i1.313

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kapabilitas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk Di Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. Fokus penelitian ini adalah langkah yang dilakukan oleh BKKBN dengan target pengendalian kelahiran dan penurunan angka kematian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data-data yang disajikan menggunakan data primer dan sekunder melalui observasi, dokumentasi, studi pustaka, dan wawancara. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, BKKBN dalam pengendalian kuantitas penduduk sudah melakukan tugasnya secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari penguatan akses pelayanan KB (Keluarga Berencana) dengan memberikan sosialisasi, pelatihan peningkatan kompetensi Manajerial dan Sosiokultura bagi tenaga Petugas Keluarga Berencana (PKB) dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Kemudian BKKBN juga telah memberikan pelatihan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) kepada civil society seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh penting yang ada diwilayah Kecamatan Krucil. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan BKKBN tidak terlepas dari peran 3 elemen, yaitu elemen pemerintahan (government), elemen kelompok professional front-line (private sector), elemen masyarakat (society) selanjutnya disebut collaborative governance.