Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Corruptio Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir
Shinfani Kartika Wardhani
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Persidangan Perkara Korupsi Secara In Absentia Terhadap Terdakwa Daftar Pencarian Orang (DPO) Shinfani Kartika Wardhani
Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Vol.2 No.1 April 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/yta.v2i1.13843

Abstract

Persidangan In Absentia pada perkara korupsi atas Terdakwa DPO semata-mata bertujuan untuk pengembalian kerugian keuangan negara. KUHAP tidak mengatur persidangan tanpa kehadiran Terdakwa. UU PTPK hanya mengatur dasar diperbolehkannya persidangan In Absentia, namun tidak mengatur hukum acaranya secara spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk menggali hukum acara manakah yang digunakan dalam persidangan In Absentia pada perkara korupsi atas Terdakwa DPO dan apa dampak dari hukum acara tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah Peraturan Perundang–Undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (the case approach) yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan ialah dengan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum acara yang digunakan ialah sebuah kombinasi antara KUHAP sebagai hukum acara dan UU PTPK sebagai dasar persidangan In Absentia yang merupakan eksistensi dari asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis. Peraturan perundang-undangan di Indonesia sejatinya tidak ada yang mengatur secara spesifik terkait hukum acara tersebut. Pengabaian hak-hak terdakwa yang dapat berujung Miscarriage of Justice dalam hal ini terjadi karena tidak didasari dengan hukum acara secara spesifik. Kerugian keuangan negara dalam hal ini tidak membuat pulih, justru menyebabkan pengeluaran keuangan negara bertambah. Dengan demikian telah menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian dengan tujuan hukum Negara Indonesia. Pembentukan Sistem Peradilan Pidana In  Absentia menjadi urgensi sebagai ius constituendum. Persidangan secara In Absentia pada perkara korupsi terhadap Terdakwa DPO saat ini tetap harus dilaksanakan berdasarkan ius constitutum semata-mata sebagai upaya penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi di Negara Indonesia.
Legal Certainty of Follow the Money Approach on the Execution of Replacement Money for In Absentia Corruption Shinfani Kartika Wardhani; Hervina Puspitosari
Corruptio Vol 7 No 1 (2026)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/corruptio.v7i1.5078

Abstract

The implementation of additional criminal sanctions for asset recovery under Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes faces significant challenges at the execution stage, particularly when convicts are listed as fugitives on the wanted list (DPO). Law enforcement conducted in absentia through a “follow the money” approach lacks an integrated regulatory framework, despite the asset recovery concept being adopted in Indonesia since the early 2000s. This study examines the legal certainty of the “follow the money” approach in the execution of asset recovery orders in in absentia corruption cases. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the study finds that the current ius constitutum remains fragmented and is dominated by internal prosecutorial guidelines that are not systematically integrated across law enforcement agencies. This normative fragmentation creates a deficit of legal certainty in efforts to recover state financial losses. Therefore, regulatory synchronization is required to ensure effective legal certainty in accordance with the principles of the justice system.
Co-Authors Hervina Puspitosari, Hervina