Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Nida Khoirun Nisa; Roy Valiant Salomo
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 4 No. 1 (2019): November 2019
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.094 KB) | DOI: 10.26740/jpsi.v4n1.p1-7

Abstract

Kemiskinan telah menjadi perhatian global yang perlu diperhatikan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Masalah kemiskinan tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah semata, tetapi harus ada kontribusi dari semua pihak. Di negara berkembang dan maju, kemiskinan adalah masalah utama yang harus diperangi termasuk masalah kemiskinan di Indonesia. Hingga saat ini jumlah penduduk miskin semakin meningkat dan perlu diselesaikan serta dicari jalan keluarnya. Di Kabupaten Cirebon, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah membuat beberapa kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, salah satunya adalah program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program Pemerintah Kabupaten Cirebon ini masih sangat dibutuhkan, mengingat masih banyak masyarakatnya yang berumah namun tak layak huni. Program ini berbentuk stimulan, harus ada keterlibatan dari masyarakat sekitar. Tujuan dalam penelitian ini adalah guna menganalisis keterlibatan masyarakat dalam program rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kecemburuan sosial, peran pemimpin, ketidakmerataan sosialisasi program, kesadaran individu, dan tidak aktifnya organisasi masyarakat.
Digital Transformation of Acquisition Fee Of Right On Land and Building Collection in Accelerating Property Registration Services at Jakarta Province Annissa Faya Nurleni; Roy Valiant Salomo
Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan Vol 16 No 1 (2023): Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan
Publisher : Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jtip.v16i1.787

Abstract

Technological developments have influenced how humans work and interaction. Digital transformation is a holistic effort to revise core government processes and services. Digital transformation is a change from an analog system to a digital system by reviewing policies, current processes, and user needs. Ultimately it will result in a revision of a policy, resulting in the creation of a new digital service. This research was prepared using qualitative methods with descriptive research type. This research aims to analyze the dimensions of the digital transformation of BPHTB collection acceleration of property registration services in DKI Jakarta Province as stated in DKI Jakarta Governor Regulation Number 34 of 2022. The digital transformation of BPHTB Elections is a form of digital transformation of services tax area that can simplify the service process tax areas and speed up the service process registration property. Change culture in the research workflow previously officer done manually by officers after There is policy digital transformation of E-BPHTB reporting is done by the system or in a way electronics. Through the e-BPHTB service, taxpayers can download the BPHTB SSPD online and just in time without the need to come to the office tax area. Digital transformation is influenced by external factors and internal factors so that it can change the objects and processes of a service through the use of digital technology which can produce a new service aimed at improving service delivery and increasing accountability.