Fiesca Maini Asri
Akademi Keuangan Perbankan Nusantara Aceh Timur

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Kebijakan Umar Bin Khattab dan Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Sektor Pertanian Fiesca Maini Asri; Maisarah
Al-Mizan Vol 9 No 1 (2022): Al-Mizan
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan negara agraris yang kaya sumber daya alam sehingga sektor pertanian berperan sebagai salah satu sektor penyumbang pendapatan negara. Namun, ironisnya perkembangan fungsi dan peran sektor pertanian tidak berdampak nyata terhadap mayoritas masyarakat yang bergantung di dalamnya. Berbeda dengan masa Umar bin Khattab, melalui kebijakan yang dikeluarkanya sektor pertanian sebagai sumber terbesar kas negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan sektor pertanian khalifah Umar bin Khattab, apakah kebijakan sektor pertanian Umar bin Khattab mendorong pertumbuhan ekonomi dan relevansi kebijakan Umar bin Khattab dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam sektor pertanian. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, kebijakan Umar bin Khattab dalam sektor pertanian yaitu: pengelolaan lahan mati, Pemberian lahan pertanian kepada masyarakat untuk diusahakan dan diutamakan untuk kepentingan umum, Pembangunan Infrastruktur pertanian, Kebijakan kharaj dan zakat pertanian. Kedua, Masa kekhalifahan Umar, kekayaan negara melimpah ditandai dengan surplus anggaran dan tidak didapatnya mustahik zakat pada saat itu. Ketiga, Relevansinya dilihat dari tiga kategori yaitu: 1) Kebijakan pengelolaan tanah terlantar, 2) Kebijakan pembangunan infrastruktur pertanian dan 3) Kebijakan Kharaj (pajak) pertanian dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan kebijakan zakat pertanian.
Empowerment of Islamic Religious Extension Workers in Improving Religious Services in Simpang Ulim District, East Aceh Regency Mujibaturrahmi; fiesca Maini Asri
Malik Al-Shalih : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2024): Malik Al-Shalih: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - IAIN Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52490/malikalshalih.v2i2.2062

Abstract

This research aims to evaluate the Joint Decree of the Minister of Religion and the Head of the State Civil Service Agency Number 574 of 1999 and Number 178 of 1999 concerning Guidelines for the Implementation of the Functional Position of Religious Counselors and Their Credit Scores. Factors that encourage and hinder Islamic Religious Counselors in carrying out their duties and functions. Assessing the implementation of the duties of Islamic Religious Counselors in the community. This research with a gradual approach was carried out using interview data collection methods, FGDs, and documentation studies. Field data collection was carried out from April to May 2023 in Simpang Ulim District, East Aceh Regency. The research results show that Islamic Religious Counselors understand the contents of Decree Numbers 574 and 178 of 1999, but have not consistently implemented them in their duties. The Indonesian Ministry of Religion's empowerment of extension workers is still very limited so that its human resources are very limited and not very ready when dealing with a more dynamic society. So far, the number of Islamic religious instructors has not been comparable to the population in Simpang Ulim District, East Aceh Regency. Monitoring from the central Ministry of Religion to extension workers and the target community is not carried out so the results cannot be known in the community. Then, the facilities and infrastructure prepared by the government are very limited, thus hampering the performance of extension workers in the field.