Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Locus Delicti
Yeni Nur Arifin
Universitas Pendidikan Ganesha
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Pajak Melalui Penggunaan Sandera Pajak Dalam Penagihan Utang Pajak Di Indonesia Yeni Nur Arifin
Jurnal Locus Delicti Vol 2 No 2 (2021): Oktober, Jurnal Locus Delicti
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.402 KB) | DOI: 10.23887/jld.v2i2.463

Abstract

Taxes make a major contribution to the source of state revenue which is used to finance development in Indonesia. However, there are still many taxpayers / tax insurer who are not compliant in paying taxes. The problems in this study are why the government uses tax hostages in collecting tax debts, how hostages are used as a means of force in collecting tax debts and how hostage-taking is viewed from a juridical aspect. The research method used in this research is normative legal research method. The result of the research is that there are several factors that become the reasons for tax hostage taking. The government (fiskus) in collecting tax debt with tax hostages has been carried out in accordance with the provisions of the law. Based on the aspect of legal certainty, tax hostages in Indonesia already have a legal umbrella, namely Law no. 9 of 2000 and several other regulations. From the aspect of justice, legal protection is provided to taxpayers / tax insurer who are subject to tax hostages. From the benefit aspect, the application of tax hostages is beneficial in increasing taxpayer compliance.
UPAYA PENINGKATAN PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI MANDATORY CONSULAR NOTIFICATION TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI ARAB SAUDI Yeni Nur Arifin; Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Putu Rai Yuliartini
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51630

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kedudukan Mandatory Consular Notification (MCN) dalam hubungan diplomatik dan konsuler antar negara, dan (2) mengetahui bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri melalui MCN. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan tidak terlepas dari aturan yang ada pada hukum internasional dengan mengkhususkan pengaturan yang mengatur tentang Hukum Diplomatik dan Konsuler. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan yaitu dengan cara library research atau studi kepustakaan. Teknik analisis dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas mengenai teori-teori Hukum Diplomatik dan Konsuler khususnya pada Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) kedudukan MCN menjadi sangat penting dalam hubungan diplomatik dan konsuler karena perjanjian MCN memiliki kelebihan, yaitu lebih mandatory atau bersifat wajib untuk memberikan notifikasi konsuler, dan (2) upaya yang dapat dilakukan Indonesia adalah mengupayakan terbentuknya perjanjian MCN dengan negara Arab Saudi, karena dengan adanya notifikasi konsuler yang tepat waktu, akan membuat Indonesia dapat memberikan bantuan hukum secara maksimal kepada warga negaranya.
Co-Authors Ni Putu Rai Yuliartini