Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

HUBUNGAN SANITASI LINGKUNGAN RUMAH DENGAN KEJADIAN TUBERKULOSIS PARU DIWILAYAH PUSKESMAS YOSOMULYO KOTA METRO TAHUN 2014 Ari Budianto; Khoidar Amirus
JURNAL DUNIA KESMAS Vol 4, No 2 (2015): Volume 4 Nomor 2
Publisher : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Malahayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jdk.v4i2.429

Abstract

Tuberkulosis (TB) paru merupakan penyakit menular yang di sebabkan oleh mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru dan juga organ tubuh lainnya. Pada tahun 2013 Indonesia peringkat 4 terbanyak untuk penderita TB paru setelah China, Hindia, dan Afrika Selatan. Sedangkan menurut data Depkes RI tahun 2013 prevalensi TB Paru di Indonesia terdapat 0,4%. Berdasarkan Profil Dinkes Provinsi Lampung tahun 2012, angka penemuan BTA positif di Kota Metro 44,63%. Di wilayah kerja Puskesmas Yosomulyo tahun 2013 terjadi peningkatan prevalensi kejadian TB paru dari triwulan ke-1 sampai triwulan ke-4 sebanyak 59,1 % terdapat 1 orang yang meninggal dan pada tahun 2014 triwulan ke-1 sampai triwulan ke-3 terdapat 37,5 % kasus penderita TB positif. Tujuan penelitian ini diketahuinya hubungan faktor risiko sanitasi lingkungan rumah dengan kejadian TB paru di Puskesmas Yosomulyo Kota Metro tahun 2014.Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif dan menggunakan rancangan analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Populasi sebanyak 124 suspect TB Paru dan besar sampel sebanyak 74 responden. Tehnik pengambilan sampel menggunakan random sampling. Pengumpulan data menggunakan lembar cheklis, kuisioner dan alat ukur. Analisa data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan tabel distribusi frekuensi, uji statistik chi square dan odd ratio .Hasil penelitian diketahui bahwa frekuensi kejadian TB Paru terbanyak pada kotegori bukan penderita TB paru yaitu sebesar 48 responden (64,86%), frekuensi kepadatan hunian terbanyak pada kategori memenuhi syarat rumah sehat yaitu 42 rumah (56,8%), frekuensi kondisi ventilasi terbanyak pada kategori tidak memenuhi syarat rumah sehat yaitu 39 rumah (52,7%), frekuensi kondisi lantai rumah terbanyak pada kategori memenuhi syarat rumah sehat yaitu sebanyak 69 rumah (93,2%) dan frekuensi pencahayaan terbanyak pada kategori memenuhi syarat rumah sehat yaitu 50 rumah (67,6%). Berdasarkan uji chi sguare diketahui ada dua variabel yang memiliki hubungan yang bermakna (signifikan) dengan kejadian TB Paru yaitu pertama kepadatan hunian dengan nilai p-value = 0,010 dan OR= 4,156. Kedua pencahayaan dengan nilai p-value = 0,008 dan OR= 4,433. Ada dua variabel yang tidak mempunyai hubungan yang bermakna yaitu ventilasi rumah dengan nilai p-value = 0,921 dan kondisi lantai rumah dengan nilai p-value = 0,471. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat memaksimalkan penggunaan ruangan untuk mengurangi kepadatan hunian dan memfungsikan ventilasi rumah sebagai tempat cahaya matahari masuk kedalam rumah, memasang genteng kaca dan membuat penerangan lain didalam rumah terutama pada ruangan yang sering digunakan.Kata kunci : TB Paru, Kepadatan Hunian, Ventilasi, Kondisi Lantai dan Pencahayaan
Ulayat Land Registration in Providing Legal Certainty through Certification Based on the Principle of Justice Nova Yarsina; Ari Budianto; Marsiansyahd; Dian Arfianto
Nusantara: Journal of Law Studies Vol. 5 No. 1 (2026): Nusantara: Journal of Law Studies
Publisher : PT. Islamic Research Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66325/nusantaralaw.v5i1.121

Abstract

The registration of ulayat (customary communal) land remains a critical issue in Indonesia’s agrarian governance, particularly in relation to ensuring legal certainty while respecting the rights of indigenous communities. This study aims to examine the legal framework and implementation of ulayat land registration as a mechanism for providing legal certainty through certification based on the principle of justice. The research employs a normative juridical approach combined with a socio-legal perspective by analysing statutory regulations, legal doctrines, and relevant case practices concerning customary land rights within the Indonesian land administration system. The findings reveal that although national land regulations formally recognise the existence of ulayat rights, their registration and certification processes remain limited due to normative ambiguities, administrative constraints, and inconsistencies in recognising customary communities. As a result, many indigenous communities experience difficulties in obtaining formal legal protection for their communal land. The study further shows that a justice-based certification model—one that integrates recognition of customary institutions, participatory mapping, and adaptive regulatory mechanisms—can strengthen legal certainty while safeguarding communal ownership values embedded in customary law. This research contributes to the development of agrarian law and socio-legal scholarship by proposing a justice-oriented framework for ulayat land registration that harmonises state land administration with customary legal principles. The study also offers policy recommendations for improving regulatory coherence and institutional coordination to enhance the protection of indigenous land rights and promote equitable land governance.