Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Adillah : Jurnal Hukum Islam Progresif : Media Publikasi Ilmiah
Muzayyanah
Universitas Bondowoso, Indonesia
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kajian Yuridis Terhadap Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan Menara Tower Seluler di Kabupaten Bondowoso Muzayyanah; Achmad Abrari
Progresif : Media Publikasi Ilmiah Vol. 8 No. 1 (2018): PROGRESIF : MEDIA PUBLIKASI ILMIAH
Publisher : Universitas Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan landasan yurudis terhadap penerbitan izin mendirikan bangunan menara tower seluler dalam rangka meningkatkan akses jaringan di berbagai titik pedesaan maupun daera-daerah yang masih belum tersentuh jaringan normal: metode yang digunakan ialah Metode pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach)dan pendekatan masalah konseptual (conceptual approach). Adapun hasil dari penelitian ini ialah Izin mendirikan bangunan dan izin gangguan merupakan bentuk kegiatan yang terdapat dan diatur oleh undang-udang. Peraturan Daerah No 4 tahun 1997 jo Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2000 telah menyebutkan tentang mekanisme dan aturan tentang penerbitan izin mendirikan bangunan terutama pada menara tower yang terklasifikasikan pada bangunan khusus. Keseimpulan. 1. Sesuai dengan Perda 6 Tahun 2000 bahwa pendirian menara tower termasuk dalam klasifikasi bangunan khusus. Pelaksanaan IMB dan HO sesuai dengan PERDA No 6 tahun 2000 tentang izin mendirikan bangunan dan pendirian izin menara tower tidak dapat diberikan apabila pemohon tidak dapat menunjukkan persyaratan dengan radius jatuhnya menara tower. Serta dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 40 Tahun 2013. 2. Penerbitan izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan Bupati Pemerintah Kabupaten Bondowoso, melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso, merupakan bentuk penegakan dan perlindungan hukum bagi masyarakat serta bagi pengusaha seluler, hal tersebut dibuktikan dengan fakta yang ada dengan diterbitkannya IMB di kelurahan Blindungan Kec. Bondowoso. Baik masyarat serta pengusaha sama-sama memiliki kepastian hukum. Hal itu diatur dalam Peraturan Bupati No 40 Tahun 2013 Bab XIII pasal 16 ayat (2) serta UUD 1945 pasal 28 d & UU Hak Asasi Manusia Pasal 37.
Poligami dalam Masa ‘Iddah Muzayyanah
Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam Vol. 1 No. 1 (2021): Pemikiran Tokoh dan Penerapan Hukum Islam
Publisher : UNIVERSITAS BONDOWOSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1112.796 KB) | DOI: 10.61595/aladillah.v1i1.55

Abstract

Marriage is a human nature because all humans will experience it. In fact, marriage is the sunnah of the Prophet Muhammad SAW. Of course, the marriage that is the hope is one that can realize the goal of marriage to achieve a sakinah family, mawaddah wa rahmah as aspired in the Koran. But in fact, the implementation of marriage sometimes leads to divorce due to several factors, among them the factor of insufficient fulfillment of needs and some caused by cases of polygamy. . However, it cannot be denied that polygamy is a part justified by the original Sharia in accordance with the provisions taught by the Prophet Muhammad and the laws in the context of the Indonesian State. However, the problem is polygamy when the wife is in the iddah period. This is due to the technical instructions from the Director General of Bodybuilding No. DIV / Ed / 17/1979 concerning the Problem of Polygamy in Iddah. To see how the marriage is carried out according to legislation. be one of the reasons for this study
Co-Authors Achmad Abrari