Irma Yeny
Balai Penelitian Kehutanan Manokwari

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PROSPEK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT DI KABUPATEN BIAK NUNFOR, PAPUA Yeny, Irma; Maulana, Sandhi Imam
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan hutan tanaman oleh rakyat diharapkan secara bertahap akan mengubah lahan kritis menjadi produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor yang menyebabkan lambannya pembangunan hutan tanaman rakyat adalah kurangnya minat masyarakat. Untuk mendukung minat masyarakat dan pengusaha lokal dalam mengembangkan hutan tanaman rakyat dibutuhkan beberapa hal yaitu : sosialisasi program ditingkat masyarakat sehingga tepat sasaran, kepastian hukum atas status lahan, informasi kelayakan usaha baik secara teknis maupun finansialnya, dan pendampingan kelembagaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan memberikan informasi prospek hutan tanaman rakyat yang dapat dikembangkan di Kabupaten Biak Nunfor termasuk manfaat ekonomis yang diterima dengan keberadaan hutan tanaman rakyat tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Desktiptif Kwantitatif dengan teknik survey. Prospek pengembangan hutan rakyat dihitung dengan melihat aspek finansial dan kontribusi kegiatan HTR pada pendapatan petani. Perhitungan aspek finansial dilakukan dengan mengambil contoh pada hutan rakyat KTH Insumarires Distrik Biak Timur yaitu pendapatan bersih pengusahaan hutan dengan menggunakan rumus Faustman, kelayakan finansial dihitung kriteria Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR) dan Internal Rate of Return (IRR) yang dinyatakan dalam satuan persen. Hasil penelitian menunjukkan 1) jika 10% dari hutan produksi di Kabupaten Biak Nunfor merupakan hutan produksi yang tidak produktif maka diperkirakan terdapat 7.477,8 ha yang dapat dimanfaatkan sebagai areal hutan tanaman rakyat dengan jenis unggulan Calophyllum inophyllum dengan menggunakan sistem silvikultur THPB. 2) Pengusahaan HTR layak dilaksanakan dalam daur 50 tahun dengan discount rate 5%. 3) Tingginya curahan hari kerja (5.724 HOK) memberikan dampak pada perluasan lapangan kerja dan tingkat pendapatan petani dari kegiatan tersebut. 4) Kontribusi pendapatan petani terbesar berasal dari nilai biodiesel dari biji Calophyllum inophyllum yang mencapai yang mencapai 68% dari total pendapatan. Perkiraan pendapatan bersih pengusahaan HTR yang dapat diterima pada akhir daur pengelolaan (50 tahun) oleh masing-masing anggota kelompok (1 kelompok 159 orang), dengan luas ideal pengusahaan ideal 1717.2 ha mencapai Rp. 724.008.070;90. Kondisi ini diharapkan mampu meningkatkan surplus di sektor kehutanan yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan PDRB dan peningkatan sarana prasarana pendukung bagi pembangunan wilayah.
Analisis Tujuan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Papua Yeny, Irma; Dwiprabowo, Haryatno
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam konteks perencanaan, tujuan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) mutlak didefinisikan sebagai indikator sasaran, strategi untuk mencapai sasaran dan pengembangan rencana kerja serta mengelola aktivitas-aktivitasnya. KPH di Propinsi Papua dalam tahapan pembentukan kelembagaan serta perangkat kebijakan pendukungnya sebagaimana daerah lainnya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengindentifikasi tujuan pembangunan KPH berdasarkan persepsi pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan indikator kinerja yang dapat diukur. Penelitian dilakukan pada KPH Model Provinsi Papua dan Papua Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan responden dengan bantuan kuesioner yang terstruktur. Data dianalisis dengan metode Analisis Hirarki proses (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan mempertahankan fungsi hutan dan daya dukung lingkungan merupakan faktor penting dalam tujuan pembangunan KPH di Papua. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan KPH yang tertuang dalam dokumen rancang bangun KPH Model serta berdasarkan kepentingan stakeholders yaitu menjamin kelestarian fungsi ekologi. Dalam tujuan tersebut terdapat 6 (enam) indikator sasaran yang dapat diukur untuk mencapai tujuan pembanguanan KPH Papua yang telah ditetapkan.
Para Pihak Dan Perannya Dalam Pembangunan KPH Model Di Tanah Papua Yeny, Irma
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyebab rendahnya kinerja pembentukan wilayah KPH adalah rendahnya peran para pihak dalam perencanaan pembentukan wilayah KPH. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji siapa para pihak dan bagaimana perannya dalam mengimplementasikan KPH model di Tanah Papua berdasarkan persepsi para pihak. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi literatur, selanjutnya data dianalisis menggunakan analisis para pihak dan peranannya secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah daerah melalui Dinas Kehutanan tingkat provinsi dan kabupaten sebagai para pihak utama dan penting dalam pembangunan KPH model di Tanah Papua. Dalam perspektif tersebut para pihak utama memiliki peran yang besar dalam persiapan, perencanaan, implementasi dan monitoring. Besarnya peran pemerintah daerah menunjukkan pembangunan KPH di Papua dilakukan dengan prespektif dan orientasi pada pemerintah daerah. Dalam perspektif tersebut persepsi dan interaksi institusi pemerintah daerah menjadi sangat dominan dan besar perannya dalam merealisasi pembentukan KPH. Oleh karena itu peralihan paradigma dari pemerintah ke pemerintahan yang melandasi peranan pemerintah dikurangi dan peranan masyarakat semakin ditingkatkan belum dapat diterapkan pada proses pembentukan KPH di Tanah Papua