Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

SUB SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI SMK MJPS 3 KOTA TASIKMALAYA Zeni Muhamad Noer; Andrian Ramadhan; Budi Hendrawan
JUTEKIN (Jurnal Teknik Informatika) Vol 7, No 1 (2019): JUTEKIN
Publisher : LPPM STMIK DCI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51530/jutekin.v7i1.397

Abstract

Kebutuhan informasi semakin mendesak sejalandengan arus globalisasi yang terjadi di seluruh dunia. Keberhasilan informasi sangat tergantung   pada sarana dan prasarananya. Pemakaian computer dalam kehidupan kita telah sangat  meluas dan masyarakat, tidak terbatas di lingkungan kerja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu dengan cara adanya pemakaian sistem komputerisasi yang diharapkan dapat membantu sistem manual yang sedang berjalan saat ini, terutama dalam Sub Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMK MJPS 3 Kota TasikmlayaPerancangan sistem merupakan strategi untuk memecahkan masalah dalam mengembangkan solusi terbaik bagi permasalahan itu. Maka dirancang sistem Sub Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMK MJPS 3 Kota Tasikmlaya dengan cara komputerisasi. Dengan dirancangnya Sub Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMK MJPS 3 Kota Tasikmlaya.Diharapkan dapat dengan mudah dikelola serta pencarian datanya pun dapat dengan cepat dilakukan.Kata Kunci : Penerimaan Siswa Baru, Sistem, Pengolahan Data, MJPS
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBERI SUAP PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KOTA BALIKPAPAN Egi Saputra Azis; Andrian Ramadhan
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.739 KB)

Abstract

Berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, penyuapan didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 sebagai tindakan "memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum", politik suap pada Pemilu diatur pada pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Maraknya politik suap di Kota Balikpapan dikarenakan oknum calon legislatif merasa aman dengan keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh bawaslu, mereka bisa menyuruh pihak lain untuk melakukan tindak pidana penyuapan demi kepentingannya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan kriminologi terhadap pemberi suap pada pemilihan legislatif 2019 di Kota Balikpapan.pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelititan ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif dilapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan responden yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini. Penyebab adanya pemberi suap adalah karna ada empat faktor yang melatar belakangi, yaitu : pertama, faktor kebiasaan turun temurun, kedua adalah faktor demi meraih jabatan, ketiga adalah faktor lingkungan sosial yang buruk,. keempat adalah faktor internal kontrol yang lemah dan kontrol sosial kontrol yang lemah