Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI Jurnal Hukum Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Hary Soeskandhi
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PEMIDANAAN TERHADAP PEMALSUAN SURAT KETERANGAN HASIL RAPID TEST/SWAB ANTIGEN Ejia Elang Winora; Hary Soeskandhi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 2 No. 2 (2022): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v2i2.92

Abstract

The World Health Organization (WHO), the United Nations health organization, has established the COVID-19 pandemic since March 11, 2022. The spread of this virus so quickly swept the world that it caused many victims to die, including Indonesia. The Covid-19 pandemic entered Indonesia on March 2, 2020, with the first case there were 2 (two) Indonesian citizens domiciled in depok officially declared by President Joko Widodo to have been exposed to the covid 19 virus. Furthermore, the Covid-19 pandemic has hit provinces / regencies / cities throughout Indonesia. Various hospitals in the country at that time were overwhelmed to serve patients exposed to covid 19 due to limited health workers, limited rooms and medicines. Really, the Covid-19 pandemic has destroyed various aspects of people's lives, not only health aspects but also economic aspects. Especially with the enactment of PPKM (Enforcement of Restrictions on Community Activities), so that the community is obliged to provide themselves with a certificate of rapid/swab test results. Seeing the high enthusiasm of the public who take care of the rapid / swab test and the high price of the rapid / swab test, this is used by irresponsible individuals by opening illegal services providing a certificate of rapid / swab results at a relatively cheap price compared to the actual (official) test price. One example is in Decision Number 943/Pid.B/2021/PN.Srg where the defendant, SUPRIYADI bin SAMSU with the intention of seeking profit took the act of making or serving the making of a certificate of rapid test results/antigen swabs illegally (fake) in order to be one of the requirements to travel during the Implementation of Emergency Community Activity Restrictions (PPKM) during the Corona Virus Desease Pandemic 2019 (Covid 19). The topic studied in this study is about the punishment of forgery of certificates of rapid test results / antigen swabs in Decision Number 943 / Pid.B / 2021 / PN.Srg. The research method used is a type of normative legal research, and uses a statute approach, a conceptual approach (Conceptual Approach), and a case approach (Case Approach).
Perlindungan Hukum Kepada Pengguna Elektronik Banking Atas Kejahatan Carding Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Arnold Bagas Kurniawan; Hary Soeskandhi
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v5i1.865

Abstract

Pada abad ke-19 elekronik banking mulai dikenalkan pada setiap nasabah bank dengan tujuan untuk memberikan fasilitas baru yang lebih praktis untuk kebutuhan transaksi. Kehadiran elektronik banking ini tentu di topang oleh teknologi jaringan telekomunikasi dan jaringan internet, sehingga dalam penggunaanya dapat melewati ruang dan waktu, dimanapun dan kapanpun bisa digunakan. Namun perkembangan teknologi dalam bidang elektronik banking ini membawa potensi kejahatan baru yang lebih besar. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kejahatan carding ini guna melihat bagaimana cara penegakan hukum sampai dengan bentuk perlindungan hukum pada pengguna kartur transaksi yang berbentuk elekronik banking. Jenis penelitian ini menggunakan metode normatif legal research, penelitian jenis ini tidak hanya membahas secara konseptuan saja, namun juga mengidentifikasi, klasifikasi, dan singkronisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dalam pembahasan dengan tujuan menghasilkan kesimpilan yang preskriptif. Hasil penelitian yaitu upaya yang dapat dilakukan pertama upaya preventif dimana melibatkan berbagai stake holders seperti, Bank Indonesia, Bank terkait, Kepolisian, Masyarakat. Dimana saling berkoordinasi dan meningkatkan wawasan guna mengantisipasi terjadinya kejahatan carding. Kedua upaya hukum litigasi dapat ditempuh oleh korban dengan melaporkan kejahatan carding tersbut kepada aparat penegak hukum dalam hal ini polri yang kemudian diproses sampai pada tahapan penuntutan, kemudian pemeriksaan di pengadilan. Putusan pengadilan yang terdapat dua tujuan pertama menghukum pelaku kejahatan carding dengan di penjara sifatnya pembalasan, dan yang kedua menerbitkan ganti kerugian sejumlah nominal materil yang akan diberikan kepada korban atas kerugian yang timbul dari kerjahatan carding tersebut. Dengan demikian maka pemulihan hak korban dapat di laksanakan dengan cepat dan efektif.
Co-Authors Arnold Bagas Kurniawan Ejia Elang Winora