Prihatin Effendi
Dosen Fakultas Hukum Universitas Gresik

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERANAN MASYARAKAT DALAM TUNTUTAN GANTI RUGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009, TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Prihatin Effendi; As'at As'at
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (589.801 KB) | DOI: 10.55129/jph.v7i1.688

Abstract

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi sesuatu kebutuhan dasar dan mutlak dalam kerangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Makna kesehatan tidak semata secara fisik dengan lingkungan yang baik. Lebih dari itu kesehatan fisik semata. Dalam kaitan ini, setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali. mengkaji aspek hukum berkenaan dengan perlu dan pentingnya peran masyarakat dalam perlindungan dan  pengelolaan lingkungan hidup. Juga peran masyarakat dan berkerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk  penyelesaian permasalahan lingkungan bila diduga terjadi pencemaran dan pengerusakan lingkungan, dan dimungkinkan akan terjadi sengketa, maka dengan organisasi lingkungan lebih memilih penyelesaian alternatif untuk menyelesaikan sengketa lingkungan. Akibatnya, masalah kepastian hukum sering muncul. untuk mengatasi situasi ini, penting untuk mengebangkan proses mediasi yang memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang berselisih. dilakukan dengan mengembangkan forum mediasi yang disahkan oleh pengadilan. Kata Kunci :  Peran serta Masyarakat Penegakan Hukum dalam Penyelesaia Sengketa Lingkungan
KESETARAAN GENDER DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Prihatin Effendi; Devi Ratnasari
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.607 KB) | DOI: 10.55129/jph.v7i2.701

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Kesetaraan gender dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Penelitian ini didasarkan pada kesetaraan gender sebagai salah satu isu di bidang ketenagakerjaan. Sehingga yang menjadi pokok dari penelitian ini ialah pengaturan kesetaraan gender dalam UU Ketenagakerjaan. Kemudian untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis yang bersifat deskriptif. Data yang di gunakan bersumber dari perundang-undangan, studi kepustakaan, dan pendapat-pendapat para sarjana. Hasil penelitian ini menunjukkan; 1) Pengaturan Kesetaraan gender dalam UU Ketenagakerjaan terdapat dalam beberapa Pasal, diantaranya Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 86, yang pada intinya menjelaskan bahwa Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh Pekerjaan dan memperoleh perlakuan yang sama dari Pengusaha, serta mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan; sekaligus perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. 2) Pada dasarnya UU Ketenagakerjaan melarang perlakuan diskriminisasi. Namun dalam pengaturan syarat kerja sering terjadi perbedaan perlakuan, permasalahan kesetaraan gender dalam dunia kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti, marginalisasi, subordinasi, stereotipe, violence, dan beban kerja. Ada beberapa upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender yaitu perlunya peran serta masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah pengembangan diri bagi perempuan dalam segala bidang khususnya dibidang ketenagakerjaan Kata kunci : Gender, Kesetaraan Gender, Hukum Ketenagakerjaan