Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penertiban PPKM di Masa Pandemi Covid-19 Jajaran Kantor Kementerian Hukum dan HAM di Kota Ternate Saiful Hi. Soleman; Buhar Hamja; Mohtar
BAKTI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2022): BAKTI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LLDikti Wilayah XII Maluku dan Maluku Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51135/baktivol2iss1pp15-20

Abstract

Efektivitas kebijakan di ukur dari tingkat kepuasan setiap elemenĀ  yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut. Kegiatan ini dimaksud sebagai pegangan atau pedoman dalam meguraikan masalah pelaksanaan kegiatan maupun proses pengaduan pelanggaran permasalahan HAM dimasa situasi pendemi Covid-19 sebagai wadah yang tepat untuk memberikan perlindungan dan penghormatan atas hak untuk memperoleh keadilan. Pelaksanaan dan metode. Presentasi menyampaikan materi kegiatan, perserta memberikan saran dan masukan. Kegiatan pengabdian dalam menyampaikan materi tentang layanan komunikasi masyarakat dimasa pandemic covid-19 jajaran kantor kementrian hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara agar setiap instansi yang terkait saling bekerjasama, dalam pelayanan komunikasih masyarakat dan juga stadarisasi obrasional agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM di masyarakat.
FUNGSI KEWENANGAN DAERAH DALAM PERENCANAAN TATA RUANG DI DAERAH PERBATASAN KABUPATEN/ KOTA Buhar Hamja; Aswir F; Saiful Ahmad
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 1 No. 2: Oktober 2021
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.295 KB) | DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalaindonesia.v1i2.489

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan Perencanaan Tata Ruang di Daerah Perbatasan Kabupaten dan atau Kota yang dihubungkan dengan Kewenangan Daerah. Pokok masalah yang dibahas adalah pengaturan dan praktek penataan tata ruang di daerah perbatasan Kabupaten/ Kota dihubungkan dengan kewenangan daerah. Metode penelitian munggunakan studi pustaka yang mengacu pada teori-teori hukum dengan tujuan untuk mengembangkan argumentasi kajian yang berorientasi pada pengaturan terhadap rencana tata ruang di daerah perbatasan. Penelitian ini juga adalah penelitian doktrinal (normatif), menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach). Temuan dari penelitian ini adalah keberadaan lembaga penataan ruang daerah belum berjalan secara terpadu dan dalam satu kesatuan sistem, kebijakan yang ditetapkan masing-masing dinas atau instansi lebih banyak diwarnai oleh tugas dan fungsi yang diembannya. Kesimpulannya adalah perlu dibentuknya badan koordinasi agar bisa dapat menjembatani kepentingan-kepentingan antar daerah sehingga akan tercipta suatu pengendalian dan pengkoordinasian yang baik dan terhindar dari suatu permasalahan antara daerah serta terhindar dari disintegrasi nasional.