Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Misran
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
KRITERIA JARIMAH TAKZIR Misran Misran
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/justisia.v2i1.2648

Abstract

Jarimah takzir adalah jarimah yang tidak disebutkan secara konkrit bentuk perbuatan dan hukumannya di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, sehingga ruang lingkup pidana takzir amat luas, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak pribadi. Jarimah takzir dapat berkembang sesuai dengan jenis-jenis maksiat di sepanjang zaman dan tempat, baik yang menyangkut pelanggaran terhadap kemaslahatan masyarakat atau Negara (hak Allah), maupun pelanggaran terhadap kemaslahatan pribadi (hak hamba). Ada beberapa pembagian jarimah takzir dan kriteria, yaitu: Jarimah hudud yang tidak memenuhi syarat atau terdapat syubhat, jarimah qishash/diyat yang tidak memenuhi syarat atau terdapat syubhat, dan jarimah takzir yang tidak ada kaitannya dengan jarimah hudud dan qishash/diyat. Otoritas penentuan jarimah takzir menjadi kewenangan pemimpin (ulil amri), yang harus dipatuhi oleh masyarakat, sesuai firman Allah swt dalam surat an-Nisa’ ayat 59.
‘Azl sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i) Mursyid Djawas; Misran Misran; Cut Putrau Ujong
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 2, No 2 (2019): EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v2i2.7657

Abstract

‘Azl mungkin metode kontrasepsi tertua di dunia, karena ‘azl cara efektif untuk mencegah kehamilan.’azl berarti menarik penis dari vagina keluarnya sperma. Pastinya orang yang melakukan ‘azl (senggama terputus) ada maksudnya,seperti menunda kehamilan atau menjaga jarak dari anak sebelumnya. Karena Ketika sperma yang dikeluarkan di luar vagina pasti tidak akan terjadi pembuahan sehingga tidak terjadi kehamilan. Dalam konteks kekinian ‘azl mengalami pergeseran, ini dapat kita lihat dari pelaksanaan maksud dan tujuan program keluarga berencana (KB), yaitu mengatur jumlah kelahiran. Pengertian secara khusus KB adalah pencegahan konsepsi atau pencegahan pertemuan sel mani laki-laki dengan sel telur perempuan. Jika dilihat hasilnya nya antara ‘azl dan KB adalah sama, karena tujuannya sama-sama untuk mencegah pembuahan (kehamilan), tapi yang membedakan antara KB dan ‘azl hanya pada proses dan alat yang digunakan, ‘azl tidak mengggunakan alat apapun (secara alami) sendangkan KB mengunakan alat kontrasepsi baik berupa pil kb atau suntikan obat. Berdasarkan hasil istinbath hukum antara mazhab hanafi dan mazhab syafi`i, praktek ‘azl di bolehkan, meskipun berbeda pendapat dari segi pelaksanaanya. Mazhab hanafi membolehkan praktek ‘azl dilakukan oleh pasangan suami istri asal adanya persetujuan dari istri, sedangkan menurut pandangan mazhab syafi`i praktek ‘azl  malah dibebaskan tanpa harus adanya persetujuan dari istri.
EMBEDIENCE IN THE KUHP AND ISLAMIC LAW Misran Ramli Ramli
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Al-Iqtishadiah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.894 KB) | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v3i1.1760

Abstract

KUHP dan Hukum Islam melarang dan mengharamkan tindak pidana penggelapan, karena mengganggu dan mengambil hak orang lain secara tidak sah. Namun praktik tindak pidana pengelapan ini masih saja terjadi di kalangan, baik oleh oknum pejabat atau rakyat biasa. Untuk mencegah tindak pidana penggelapan ini, baik dalam KUHP dan hukum Islam mengatur dan menetapkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan Dalam KUHP diatur secara rinci pada pasal 372,373, 374 dan 375. Konsep hukum Islam tentang tindak penggelapan ada empat yaitu ghulul, ghasab, sariqah, khianat. Yang pada masing-masing jarimah tersebut memiliki hukuman yaitu ghulul hukumannya dibakar hartanya serta dipukuli orangya, ghasab hukumannya mengembalikan barang yang sebanding dengannya, sariqah hukumannya dipotong tangan apabila yang diambil sudah mencapai nisab, khianat hukumannya dapat dijatuhi hukuman mati dalam beberapa kasus, seperti murtad, pemberontakan terhadap negara dan lari dalam medan perang. Di antara keempat kriteria penggelapan di atas, yang sesuai dengan tindak pidana penggelapan adalah al-ghulul. Ketentuan al-ghulul/penggelapan dan hukumannya adalah ta’zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh penguasa dengan memperhatikan kemaslahatan dan harus merujuk nash yang umum, karena pada dasarnya tidak ada nash secara khusus tentang tindak pidana penggelapan.
Perspektif Perspektif Siyasah Syar’iyyah terhadap Pemberlakuan had Zina dalam Pasal 33 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Misran
As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol 2 No 1 (2023): Maret As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (931.297 KB)

Abstract

Ketentuan had zina dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat relatif berbeda dengan ketentuan hukum Pidana Islam, perbedaan tersebut bukan pada bentuk hukumannya, tetapi pada kriteria muhsan dan ghairu muhsan-nya. Di dalam Qanun tersebut tidak dibedakan antara pelaku muhsan dan ghairu muhsan, sebagaimana ketentuan dalam fiqih jinayat. Oleh kerena itu pembahasan ini penting dikaji lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan pertama, bagaimana kriteria had zina dalam hukum pidana Islam dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat? kedua, bagaimana perspektif siyasah syar’iyyah terhadap had zina pasal 33 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014? Untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan metode penelitian pustaka yang diperoleh dari al-Quran/al-Hadits, kitab atau buku fiqh jinayah, qanun dan artikel jurnal ilmiah. Penelitian ini bersifat kualitatif normatif dengan menggali norma-norma hukum yang berlaku di Aceh. Lebih lanjut semua data yang diperoleh tersebut dianalisis dan dibahas sehingga dapat disimpulkan bahwa, pertama, Zina Ghairu Muḥṣan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah. atau pelaku zina yang masih bujang atau perawan yang belum menikah secara sah. Sanksi pidananya adalah seratus kali cambuk. Kedua, Zina muhsan pelakunya adalah bersetatus suami, isteri, duda atau janda. Pelakunya adalah orang yang masih berstatus dalam pernikahan atau pernah menikah secara sah. Hukumannya menurut para ahli hukum Islam adalah rajam (dilempari batu) sampai mati. Hukuman ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Kedua, Sepuluh perkara jinayat dalam Qanun Jinayat Aceh termasuk salah satunya Pasal 33 tentang zina merupakan salah satu ketentuan fiqh jinayat yang kedudukannya sudah menjadi siyasah syar’iyyah di provinsi Aceh. Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran terhadap qanun tersebut, maka pelakunya dapat dihukum sesuai dengan ketentuan qanun tersebut seperti had zina yang pelakunya sudah pernah dilaksanakan hukuman cambuk di Aceh. Beberapa ketentuan fiqih jinayah sudah beralih kedudukannya menjadi siyasah syar’iyyah di Aceh.
Determination Of Child Care Rights Between Birthday Parents And Adopting Parents Misran Misran; Aulil Amri; Nur Fatin Adila Binti Idereh
El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol 3 No 2 (2023): El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/hadhanah.v3i2.2750

Abstract

Adoption of children is regulated in the Deed of Registration of Appointment 1952 (Deed 253) for Muslims and non-Muslims and the Deed of Adoption 1952 (Deed 257) for non-Muslims. Among the cases involving the struggle for custody is the one that occurred at the Pahang Sharia High Court, in which the judge handed over a child to his biological parents while the child had been registered under the Deed of Registration of Appointment 1952 (Deed 253). Then, in the case at the Selangor High Court, the judge handed over custody rights to the adoptive parents while the adoption registration was invalid. There are two formulations of the problem in this thesis. Firstly, what are the considerations of the Pahang Sharia High Court judges in determining child custody between biological parents and adoptive parents? Second, what are the considerations of the judges of the Selangor High Court in determining child custody between biological parents and adoptive parents? This research uses the juridical-normative method and case studies. Data collection is also done with literature and documentation. The results of the study show that first, the consideration of the judges of the Pahang Sharia High Court in determining child custody of their biological parents is because the judge looks at their efforts to get their child back and they have full rights to the child. Second, the consideration of the judge of the Selangor High Court in determining child custody of the adoptive parents is important because the judge stated that the main thing is what is best for the child, and the child's biological parents also have several obstacles to looking after the child. Custody is closely related to the interests of the child and the guardians, if there is an imbalance in custody, then the rights and interests of the child need to take precedence over the interests of the guardians.
Determination Of Child Care Rights Between Biological Parents And Adopting Parents Misran Misran; Aulil Amri; Nur Fatin Adila Binti Idereh
El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol 3 No 2 (2023): El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/hadhanah.v3i2.2750

Abstract

Adoption of children is regulated in the Deed of Registration of Appointment 1952 (Deed 253) for Muslims and non-Muslims and the Deed of Adoption 1952 (Deed 257) for non-Muslims. Among the cases involving the struggle for custody is the one that occurred at the Pahang Sharia High Court, in which the judge handed over a child to his biological parents while the child had been registered under the Deed of Registration of Appointment 1952 (Deed 253). Then, in the case at the Selangor High Court, the judge handed over custody rights to the adoptive parents while the adoption registration was invalid. There are two formulations of the problem in this thesis. Firstly, what are the considerations of the Pahang Sharia High Court judges in determining child custody between biological parents and adoptive parents? Second, what are the considerations of the judges of the Selangor High Court in determining child custody between biological parents and adoptive parents? This research uses the juridical-normative method and case studies. Data collection is also done with literature and documentation. The results of the study show that first, the consideration of the judges of the Pahang Sharia High Court in determining child custody of their biological parents is because the judge looks at their efforts to get their child back and they have full rights to the child. Second, the consideration of the judge of the Selangor High Court in determining child custody of the adoptive parents is important because the judge stated that the main thing is what is best for the child, and the child's biological parents also have several obstacles to looking after the child. Custody is closely related to the interests of the child and the guardians, if there is an imbalance in custody, then the rights and interests of the child need to take precedence over the interests of the guardians.
Co-Authors Arif Firmansyah Aulil Amri Cut Putrau Ujong Desi Royanti Mirza Hazaki Mursyid Djawas Nur Fatin Adila Binti Idereh