H. Lukmanul Hakim
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

KUALITAS PELAYANAN HAJI OLEH KELOMPOK BIMBINGAN MANASIK HAJI (KBIH) ANNIHAYAH KARAWANG H. Lukmanul Hakim
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 2 No 1 (2017): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.162 KB) | DOI: 10.35706/jpi.v2i1.937

Abstract

ABSTRAK Sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dariKelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) khususnya KBIH Annihayah Karawang, makasebagai pelayan publik yang mendapat kepercayaan dari masyarakat, KBIH Annihayahharus senantiasa mengacu pada kepuasan masyarakat yang merupakan tujuan pokokdalam pemberian pelayanan. Oleh karenanya perlu adanya analisis mengenai faktorfaktoryang mempengaruhi kulaitas pelayanan publik pada pegawai KBIH Annihayah.Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayananhaji oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Annihayah Karawang. Penelitian inidilakukan di KBIH Annihayah Karawang dengan menggunakan metode deskriptif –kualitatif, dimana penulis berusaha memberikan gambaran, memaparkan danmenginterpretasikan tentang objek yang diteliti secara sistematis. Teknik pengumpulandata dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkanteknik penentuan informannya dengan menggunkan teknik purposive sampling, yaitupimpinan KBIH Annihayah, para pegawai dan para jamaah haji. Bersadarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara umum kulitaspelayanan haji yang diberikan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)Annihayah Karawang sudah dapat terlaksana dengan baik, dengan menjalankan faktorfaktorterlaksananya kualitas pelayanan yang baik, yaitu : Tangibles (bukti langsung),Reliability (kehandalan), Responsiveness (daya tanggap), Assurance (kepastian), danEmpathy (empati). Walaupun demikian perlu adanya penambahan pegawai sehinggadapat memberikan pelayanan yang maksimal, cepat dan tepat.
PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMELIHARAAN KUALITAS UDARA DI KOTA SEMARANG H. Lukmanul Hakim
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (511.867 KB) | DOI: 10.35706/jpi.v3i1.1416

Abstract

Abstrak             Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam pemeliharaan kualitas udara di Kota Semarang merupakan sebuah cara Pemerintah  Kota Semarang melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk melihat hasil bagaimana pemeliharaan kualitas udara di Kota Semarang setelah di laksanakannya program yang di buat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam mempertahankan kualitas udara  terbaik no.2 se-Indonesia untuk Daerah Kota. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan berbagai masalah yang terjadi akibat adanya permasalahan dalam kualitas udara dengan memakai teori pengawasan dari George R. Terry dengan konsepsi pengawasan Irsan Yani (1998: ). Dalam hal ini pengawasan terdapat di setiap unit kerja sesuai jabatannya di dalam dinas terkait dan dinas lain yang masih ada kaitannya dalam kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan pemeliharaan kualitas udara Kota Semarang  baik karena tetap berjalan sesuai program-program yang sudah dilakukan sebelumnya, seperti pengawasan dalam bentuk uji emisi kendaraan, sidak ke pabrik kawasan industry , dan pengawasan terhadap program baru seperti acara car freeday
Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Batik Karawang di Kabupaten Karawang Windi Herlina Rizkita; H. Lukmanul Hakim
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.01 KB) | DOI: 10.35706/jpi.v3i2.1660

Abstract

Wacana pengembangan potensi dari berbagai daerah di Indonesia mengalamipeningkatan seiring dengan adanya pola pengembangan budaya lokal. Salah satu diantaranya adalah pengembangan batik karawang. Batik Karawang merupakan salah satu batik yang memiliki sejarah dalam perkembangan batik Indonesia. Motif batik ini merupakan salah satu motif batik yang dicatat oleh penjajah Belanda. Motif batik ini memiliki nama motif Batik Tarawang (Batik Tarum Karawang) dan merupakan salah satu kain batik yang ikut dalampameran batik Jawa yang dilakukan di negara Belanda pada tahun 1892. Batik Tarawang (Batik Tarum Karawang) ini adalah motif batik yang dibuat oleh seniman batik yang berasal dari keturunan bangsa Cina yang menetap di Indonesia. Dalam perkembangannya, ternyata harus diimbangi dengan adanya peran pemerintah dalam membuat strategi pengembangan batik karawang agar tetap eksis dan di kenal di dunia luar.Oleh karenanya peneliti ingin menegetahuibagaimana strategi Dinas kebudayaan dan pariwisata dalam pengembangan batik di kabupaten Karawang. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data di lakukan secara triangulasi (gabungan). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumen dan visual. Hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa strategi Dinas kebudayaan dan pariwisata dalam pengembangan batik Karawang di kabupaten Karawang pada Fase Identifikasi masih belum maksimal, Fase Pengembangan sudah cukup baik, Fase Penyelesaian masih belum maksimal dan pada Fase Implementasi dan Evaluasi sudah cukup baik.Kata Kunci: Strategi, Batik Karawang, Budaya Lokal.
Penerapan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 Terhadap Pelaku Usaha Pertamini/Pommini di Kabupaten Karawang Tahun 2018 Dadan Kurniansyah; H. Lukmanul Hakim
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.037 KB) | DOI: 10.35706/jpi.v3i2.1669

Abstract

Persyaratan menjadi Sub Penyalur BBM yang diatur oleh kebijakan Pemerintah Pusat melalui Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melalu Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 belum didukung kebijakan Daerah dalam kebijakan perijinan usaha bidang minyak dan gas yang menjadi kewenangannya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan  Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015  terhadap pelaku usaha  Pertamini/Pom Mini di Kabupaten Karawang.  Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Informan Kunci adalah Kepala Bidang Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang dan Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia Karawang. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan BPH Migas membangun kemitraan hanya sampai SPBU dan belum mencapai Sub penyalur, yang disebabkan minimnya sosialisasi pemenuhan persyaratan normatif sub penyalur. Kurang tertibnya penyesuaian aturan persyaratan menjadi Sub Penyalur kepada pelaku usaha pertamini/POM Mini menyebabkan legalitasnya tidak diakui. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang hanya mengawasi dan tera terhadap akuratisasi mesin SPBU sesuai Nota Kesepahaman Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementrian Perdagangan dan tidak mengakui keberadaan para pelaku usaha Pertamini/POM Mini. Kedua, Pilar intepretasi. Penguatan kewenangan yang dimiliki oleh BPH Migas dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang dalam pengaturan penyaluran BBM tertentu maupun penugasan khusus, berpatokan kepada MoU (Nota Kesepahaman) antara Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dengan BPH Migas, yang bertolakbelakang dengan pemahaman pihak pelaku usaha pertamini/POM Mini yang memiliki kesepakatan dengan pihak pemerintah desa/kecamatan setempat. Ketiga, pilar penerapan. Penerimaan masyarakat terhadap pelaku usaha pertamini/POM Mini di Kabupaten Karawang cukup baik dan merasa terbantu serta menjadi peluang usaha yang cukup menjanjikan keuntungan bagi masyarakat dan pengawasan dilapangan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang terhambat oleh belum adanya pedoman operasional (SOP) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.Kata Kunci : Penerapan Kebijakan, Kewenangan, Sub Penyalur