Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum
Iswanto Iswanto
Universitas muhammadiyah Surakarta
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH Iswanto Iswanto
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2019): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.771 KB) | DOI: 10.24269/ls.v3i2.2313

Abstract

Demokratisasi di daerah melalui pemilihan kepala daerah bertujuan melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas sehingga dapat mewujudkan daerah lebih baik, fenomena korupsi di daerah setelah penerapan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan suatu hal yang penting. Bahwa proyek, sesuai aspirasi rakyat ternyata belum sesuai dengan harapan dan tujuan. Penangkapan melalui oprasi tangkap tangan beberapa kepala daerah yang terlibat korupsi adalah bukti nyata dari cermin buram proses demokrasi di daerah. Pendekatan kajian ini menggunakan tela’ah data skunder dengan analisis deskriptif. Beberapa temuan menunjukkan bahwa ada beberapa sebab menguatnya gejala korupsi di daerah yang dilakukan oleh para kepala daerah disebabkan antara lain karena biaya pemilihan kepala daerah yang mahal, kurangnya kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah, kurang pahamnya peraturan, dan pemahaman terhadap konsep budaya politik yang salah. perlu ditinjau ulang system pemilihan kepala daerah secara langsung untuk dapat mengatasi korupsi di daerah.
PERATURAN DESA DAN KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Iswanto Iswanto
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v4i2.2965

Abstract

Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahannasional yang langsung berada di daerah, Era reformasi melahirkan gagasanpemberian otonomi pada Desa sebagai bagian pemerintahan terkecil dari Negara, Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatanperaturan perundang-undangan (statute aproach), menelaah peraturan perundangundangan yang bersangkut dalam hal kedudukan Peraturan Desa Pengaturanperaturan desa dan mekanisme pembentukannya diatur dalam peraturan pelaksanaannya dalam undang-undang desa telah memberikan lex specialis bagi peraturan desa sehingga kehadirannya kini menjadi sebuah keharusan dalam sebuah pemerintahan desa.
Co-Authors