This Author published in this journals
All Journal Healthy Journal
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PADA KINERJA ORGANISASIONAL SEKTOR PUBLIK (Studi kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan & Aset; Dinas Perpustakaan & Kearsipan; dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah) I Nyoman Agus Wijaya; Maria Natalia; Vanekeu Irenne
AKURAT | Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA Vol. 8 No. 3 (2017): AKURAT Edisi September-Desember 2017 | Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA
Publisher : Fakultas Ekonomi UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (470.114 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruhpenggunaan sistem penilaian kinerja pada organisasi sektor publik seperti Badan Pengelolaan Keuangan & Aset; Dinas Perpustakaan & Kearsipan; dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Hipotesis kami bahwa cara mana sistem digunakan yang memiliki pengaruh terhadap kinerja organisasional dan bahwa pengaruh kinerja ini tergantung pada contractibility dan akuntabilitas. Kami mengharapkan organisasi sektor publik dapat menggunakan sistem pengukuran kinerjanya dengan tepat sesuai dengan karakteristik aktivitasnya sehingga mampu untuk meningkatkan kinerja organisasional kearah yang lebih baik. Kami melakukan survey kepada instansi pemerintahan (Badan Pengelolaan Keuangan & Aset; Dinas Perpustakaan & Kearsipan; dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah). Hasil yang kami dapatkan bahwa Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan & Aset; Dinas Perpustakaan & Kearsipan; dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dipengaruhi secara negatif oleh sistem contractbility dan akuntabilitas. Selain itu, Sistem pegukuran kinerja untuk tujuan eksploratori yang ada didalam Badan Pengelolaan Keuangan & Aset; Dinas Perpustakaan & Kearsipan; dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah cenderung untuk meningkatkan kinerja melalui aktivitas contractbility yang rendah serta Sistem pegukuran kinerja untuk tujuan eksploratori cenderung untuk meningkatkan kinerja melalui akuntabilitas yang rendah pada instansi pemerintah seperti Badan Pengelolaan Keuangan & Aset; Dinas Perpustakaan & Kearsipan; dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.