Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial Humaniora
Munifah
Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kewenangan Kepala KUA sebagai Wali Hakim menurut Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Ikhsan Harjanto; Munifah
ACADEMIA: Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Vol 1 No 2 (2019): Academia Vol 1 No 2 Februari 2019
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.577 KB) | DOI: 10.54622/academia.v1i2.22

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Kepala KUA sebagai wali nikah. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode analisis yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian penulis mulai berusaha untuk menarik kesimpulan berdasarkan semua hal bersama-sama dalam reduksi data dan sajian datanya tersebut. Hasil penelitian menunjukkan, prosedur pelaksanaan perkawinan oleh kepala KUA sebagai wali hakim terhadap calon mempelai wanita yang walinya adhol menurut PMA No 30 tahun 2005 adalah calon pengantin wanita dan pria datang ke KUA kecamatan tempat tinggal pengantin wanita dengan membawa berkas persyaratan pernikahan untuk memberitahukan kehendak nikah, jika tidak terdapat keterangan wali nikah, Kepala KUA memanggil wali dengan surat diupayakan 3 (tiga) kali dengan berita acara pemanggilan
Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik di Masjid Al-Mukmin Desa Karangsari, Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Taryanto; Munifah
ACADEMIA: Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Vol 2 No 1 (2019): Academia Vol 2 No 1 Agustus 2019
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.814 KB) | DOI: 10.54622/academia.v2i1.29

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perwakafan tanah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang dilakukan di Masjid Al Mukmin dan KUA Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar. Sumber data yang digunakan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 maka penyeslesaian administrasi perwakafan tanah milik yang di atur dalam peraturan ini dibebaskan dari biaya kecuali biaya meterai. Kenyataannya di KUA Kecamatan Jatiyoso selaku PPAIW tidak memungut biaya kecuali para pihak yang mewakafkan tanahnya hanya dibebani biaya materai. Ini berarti mekanisme tatacara yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 dan beragam peraturan pelaksanaan lainnya sebagian besar sudah dilaksanakan oleh para pihak yang mendaftarkan tanah miliknya untuk diwakafkan kepada pihak lain. Dengan demikian pelaksanaan perwakafan tanah milik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 itu sudah sesuai dengan aturan dalam hukum Islam yaitu ada wakif, nadzir, benda yang diwakafkan, serta ikrar wakaf/ sighot.
Co-Authors Ikhsan Harjanto Taryanto