Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Jawa Muhammad Izzudin Shofwan; Ngazis Masturi
ACADEMIA: Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Vol 1 No 2 (2019): Academia Vol 1 No 2 Februari 2019
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.532 KB) | DOI: 10.54622/academia.v1i2.23

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui prosesi prosesi pelaksanaan perkawinan adat Jawa. Penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tata cara atau prosesi pelaksanaan perkawinan adat Jawa yang terjadi di Dukuh Pandanan Desa Soropaten Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten untuk memperkaya pandangan atau cakrawala penulis dalam mengabdi kehidupan bermasyarakat yang penuh dengan pengembangan kebudayaan serta adat istiadat yang masih berlaku di bumi nusantara ini, bahwa prosesi pelaksanaan perkawinan adat jawa terdiri dari tiga upacara yaitu: Upacara sebelum pelaksanaan ijab; Upacara pelaksanaan ijab; dan Upacara Kirab Pengantin.
Legal Reasoning Hakim (Studi Kasus Pengadilan Negeri Banjarnegara No. 46/Pid.B/2018/PN Bnr di Banjarnegara) Mutofik; Ngazis Masturi
ACADEMIA: Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Vol 3 No 2 (2021): Academia Vol 3 No 2 Februari 2021
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54622/academia.v3i2.54

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hukum hakim dalam mengambil keputusan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normative. Legal Reasoning hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Banjarnegara dalam menjatuhkan putusan nomor 46/Pid.B/2018/PN Bnr sudah tepat, karena berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan, hanya saja pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim relatif lebih ringan daripada tuntutan penuntut umum yang mana tuntutan penuntut umum juga dinilai ringan untuk bisa memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penadahan.