Stephanie Lorenza
Universitas Tarumanagara

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM KEPADA CALON KLIEN TERKAIT PEMBUATAN AKTA (CONTOH KASUS: PUTUSAN NOMOR 200/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL.) Boy Nurdin; Stephanie Lorenza
Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2019)
Publisher : Faculty of Law - Tarumanagara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/erahukum.v17i2.5995

Abstract

The growth of people which impacted the social life causes many events and legal actions, therefore peoples make agreements stated in deed. However, a few of them does not clearly understand what kind of deed to be made. That raises some issues, how important is the role of the notarynin providing legalncounseling to prospective clientss in making the deed? And what about the notary responsible in providing legallcounseling to prospectivenclients? Thee Author examined the issues by normative juridicalnresearch method. Notaries has a very important role to provide information related to the deed thus it can be madenin accordance withnapplicable law, and the parties can feel safe and comfortable when implementing thenagreement, and the partiies understand the contents off the deed signed by them, because based on Article 13388 of the Indonesian CivilnCode states that “Allnlegally executed agreementssshall bind the individuals who havenconcluded them by law. They cannotnbe revoked otherwisenthan by mutualvagreement, or pursuant to reasonsnwhich are legallyndeclared to bensufficient. Theey shall benexecuted in goodd faith.” A notary can be considered guilty if the notary on purpose does not provide legal counseling to parties who do not know the law in terms of the deed to be made, then the nnotary must benresponsible for thendeed he made. Thus, the sanction for the notary concerned is that the notary may become a defendant in relevant cases.
LEGALITAS TEMBAKAN PERINGATAN CHINA TERHADAP PESAWAT MILITER AMERIKA DI LAUT CHINA SELATAN Elisabet Suhardi; Stephanie Lorenza; Zulianto Chairul
Jurnal Hukum Progresif Vol 8, No 1 (2020): Volume: 8/Nomor1/April/2020
Publisher : Doctor of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (799.922 KB) | DOI: 10.14710/hp.8.1.44-55

Abstract

Di suatu negara, laut mempunyai beragam manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Mengingat pentingnya fungsi laut bagi suatu negara, dirumuskanlah aturan-aturan mengenai hukum laut internasional dan melahirkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea) yang disingkat menjadi UNCLOS. Walaupun telah terdapat landasan hukum laut internasional, masih banyak terjadi sengketa antar-negara mengenai wilayah laut. Misalnya adalah sengketa klaim atas Laut China Selatan oleh China yang masih berlangsung sampai sekarang. Pada 10 Agustus 2018, pesawat pengintai P-8A Poseidon milik Amerika Serikat, terbang melintasi empat pulau buatan utama di Kepulauan Spratly yang berada di wilayah laut China selatan. Selama penerbangan tersebut, awak pesawat pengintai AS mendapat enam tembakan peringatan dari militer China, menyatakan bahwa mereka berada di wilayah China dan memerintahkan pesawat untuk pergi meninggalkan tempat itu. Walaupun pesawat Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki kekebalan hukum untuk melakukan kegiatan militer yang sah di luar wilayah udara nasional negara pesisir manapun.