Abdillah Khamdana
Kementerian Keuangan

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia, 2008 – 2012 Abdillah Khamdana
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 1 No 1 (2016): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1084.834 KB) | DOI: 10.33105/itrev.v1i1.59

Abstract

This study aims to analyze the effect of fiscal decentralization on the economic growth in Indonesian provinces. The analysis of fiscal decentralization used three indicators, i.e. revenue, expenditure, and autonomy, added by control variables that consists of population growth, ratio of domestic investment to GDP, and regional inflation rate. This study used panel data of 33 provinces in Indonesia from the period of 2008-2012 with Random Effect Model (REM) method. The results show that fiscal decentralization has been proven not significantly increase the economic growth of the provinces. Therefore, reconsidering fiscal policy related to regional planning and budgeting, and determining development priority scale are needed. Consequently, it is necessary to strengthen the capacity and capability of regional public officials in fiscal and public policy matters. . ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. Analisis desentralisasi fiskal menggunakan indikator pendapatan, indikator belanja, dan indikator otonomi serta menggunakan variabel pengendali yang terdiri dari pertumbuhan populasi, rasio investasi domestik terhadap PDRB, dan tingkat inflasi daerah. Studi ini menggunakan data panel 33 provinsi di Indonesia periode 2008–2012 dengan metode Random Effect Model (REM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak terbukti signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi. Atas dasar hal tersebut, diperlukan peninjauan kembali kebijakan fiskal daerah terkait perencanaan dan penganggaran, serta penetapan skala prioritas pembangunan daerah. Dirasa perlu pula adanya upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas aparatur daerah di bidang kebijakan fiskal dan kebijakan publik.