Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum jurnal hukum das sollen
Riduan Z
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN PENERAPAN DENDA TILANG BAGI PELANGGAR LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU Z, Riduan; Haryono, Dodi; ', Erdiansyah
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2015): Wisuda Februari 2015
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Traffic violations often occur in various places, not just in Pekanbaru, but almost in all regions of Indonesia, Act No. 22 of 2009 about traffic and road transport, in the implementation of the final cost is still not running optimally, it is related to traffic offences, for example not to wear a helmet, or not using a seat belt that occur in everyday life. Results achieved in this study that in the application of fines speeding tickets for traffic violations and Court in your State road transport Soweto according to Act No. 22 of 2009 about traffic and road transport, is still not running optimally, the reality of the situation in the application of fines speeding tickets do not seseuai with the existing legislation, although Act No. 22 has long been enacted, for example someone who got speeding tickets by Polantas because it does not carry a license plate Number of the vehicle (VEHICLE REGISTRATION) If following the law number 22 Years 2009 should he pay a fine of Rp 250,000, a speeding ticket but after following the trial only Rp. 50.000,-for two wheels, four wheels as for Rp 80,000,-and a six-wheel for over 100,000, application of fines tilang differences that now the District Court in pekanbaru, skyrocket by economic, that is not yet ready will cost fines so great for diterapan, so that the State Court judge pekanbaru in deciding fines speeding tickets is still not in accordance with the legislation Number 22 in 2009 about traffic and roads.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PERZINAHAN DI INDONESIA Ridwan, Mukhlis; Z, Riduan; Rahmadan, Davit
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v10i2.3781

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang delik perzinahan, perbandingan kebijakan hukum pidana pada Kitab hukum pidana warisan Belanda dengan kebijakan hukum pidana nasional yang lahir melalui undang-undang nomor 1 tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative, dengan studi kepustakaan, dari data sekunder yang terkumpul dianalisi secara kualitatif. Sempitnya ruanglingkup perbuatan zina dan pihak yang dapat membuat pengaduan,sudah diperluas oleh kebijakan hukum pidana yang baru, baik dari perluasan perbuatan yang termasuk perzinahan maupun dari segi pihak yang dapat membuat pengaduan. Kebijakan hukum pidana tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat serta sesuai dengan cita hukum Pancasila pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun ada sebagian yang berpandangan bahwa negara tidak perlu terlalu jauh masuk dalam urusan privat warga negara, namun pandangan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membiarkaan perzinahan dengan segala bentuknya berkembang dimasyarakat, karena hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan negara untuk menjamin kesejahteraan dalam artian lahir dan batin bagi segenap warga negara.
Co-Authors ', Erdiansyah Davit Rahmadan Dodi Haryono Mukhlis Ridwan