Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Politik Jurnal Masyarakat dan Budaya
Zainuddin Djafar
Unknown Affiliation
Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
TANTANGAN PRESIDEN INDONESIA MENDATANG, DAN RELEVANSI ‘MULTIPLICATION AUTHORITIES’ SINGAPURA Zainuddin Djafar
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v10i2.433

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk melakukan observasi pada hal-hal terkait dengan tantangan yang significanbagi calon presiden Indonesia mendatang (pasca 2014). Dalam hal itu observasi sudah dilakukan, dan pandanganpada hal-hal yang terkait dengan kekuatan maupun kelebihan kepemimpinan seseorang tampak tidak cukup.Kepemimpinan bagi presiden Indonesia mendatang juga harus memperhitungkan perannya untuk dapat mengatasimasalah besar bangsa khususnya dalam hal makin kronisnya problema korupsi. Singapura dengan manajemensuksesnya telah berhasil mengatasi soal korupsi yang juga demikian kronik di negaranya. Perdana MenteriSingapura telah memberi berbagai pelajaran yang berharga, termasuk berbagai strategi yang perlu dipertimbangkanyaitu dengan memperhatikan relevansi prinsip “Multiplication of Authorities’, yang telah terbukti validitasnya,dan tentunya hal tersebut perlu mendapat perhatian bagi kepemimpinan Presiden Indonesia mendatang.Kata kunci: Presiden Indonesia mendatang, dan Multiplikasi Otoritas Singapura
KEMERDEKAAN PAPUA DAN RELEVANSI REAKSI TIGA NEGARA Zainuddin Djafar
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v9i1.453

Abstract

Keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia oleh kelompok separatis di Papua telah mencapai titik kritis Hal itu bertambah pelik bila memperhatikan reaksi dari beberapa negara seperti Australia Selandia Baru danAmerika Serikat Berdasarkan hal itu artikel ini bertujuan mendiskusikan secara khusus persoalan persoalan sebagaiberikut 1 dinamika persoalan Papua 2 kondisi terakhir masyarakat Papua dan 3 hubungannya dengan aktorinternasional seperti Australia Selandia Baru dan Amerika Serikat selain juga 4 beberapa peluang dan langkahdiplomasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia Selain itu beberapa temuan penting untuk dikemukakan seperti fakta bahwa Papua berupaya mencapai kemerdekaannya berdasarkan atas hak dan latar belakangbudaya dan sejarah serta kenyataan yang berkembang hingga kini Fakta fakta tersebut akan menjadi sangat rumittatkala sejumlah negara seperti Australia Selandia Baru dan Amerika Serikat juga memiliki kepentingan untukterlibat dalam persoalan dan isu Papua Artikel ini merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk melakukan pilihan sejumlah kebijakan yang menitikberatkan pada kepentingan masyarakat Papua terutama hak untuk terbebasdari kemiskinan bukan hak untuk menjadi negara merdeka Untuk mengakhiri tekanan internasional atas kasusPapua Pemerintah Indonesia harus tegas menyatakan persoalan Papua adalah persoalan domestik yang intervensiterhadapnya merupakan pelanggaran atas hukum dan kedaulatan IndonesiaKata kunci Kemerdekaan Papua reaksi tiga negara
MASYARAKAT PERBATASAN RI-MALAYSIA DAN KASUS ASKAR WATANIAH: RELEVANSI PERUBAHAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN Zainuddin Djafar
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 10 No. 1 (2008)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v10i1.173

Abstract

This writing seeks to determine the extent of the welfare factor as a basis of the decision taken by Indonesians living in Malaysian border to join the Malaysian Askar Wataniah paramilitary unit. The case itself signifies how government welfare plannings have yet to be realized in its fullest capacity to prevent citizens from considering the alternative to join a foreign security. This is among others, due to cronic economic and development retardness faced by the region. In light of such circumstances, better concepts and policies concerning welfare in this region must be developed, especially through policy analyses and recommendations, which would contribute towards preventing the recurrence of similar cases. The case has become more serious having in mind the different development of Indonesia with its neighbors, in terms of poverty, deprafity, educational backwardness, retardness, and marginality (Five K) remains to be a dominant feature in many Indonesian border societies. Therefore, developments of new economic growth hubs has become an ever essential priority in the crusade to combat the Five K, especially through the development of better trade infrastructures in the border areas, in order to improve border tradings and its positive effects to the society. Government intervention in such project will also need to reach the Political, Socio-Cultural, and Defence-Security dimensions of the issue in order to anticipate problems such as the low human resources quality in the region, etc. Thereby, the following policy stages may need to be considered; (A) to increase within the interaction between the government and the border societies, (B) to empower border societal participation, (C), to raise a consciousness towards the development of human and natural resources for the benefit of all elements of the border societies.
Co-Authors