<![CDATA[Pada dasarnya rumah sakit adalah organisasi yang kompleks karena mengatur seluruh kegiatan dan kebijakan yang didalamnya terdapat berbagai macam profesi dengan tugas dan responsibilitas yang berbeda namun memiliki hubungan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di bidang kesehatan. Sebuah rumah sakit memerlukan suatu pedoman sebagai acuan dalam penyelenggaraan rumah sakit dan juga memiliki tujuan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam pelayanan di rumah sakit. Peraturan tersebut adalah hospital bylaws. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran hospital bylaws didalam sebuah rumah sakit, apa saja aspek hukum keperdataan yang harus ada didalam sebuah hospital bylaws dan apakah keberadaan hospital bylaws ini sudah memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik, pemimpin utama rumah sakit dan pegawai medis. Penelitian ini dilakukan dengan melalui pendekatan yuridis normatif serta ditunjang dengan pendekatan yuridis empiris. Data-data didapat melalui studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitan menunjukkan bahwa eksistensi hospital bylaws rumah sakit di Kabupaten Lampung Tengah masih belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 772 Tahun 2002, tidak semua aspek hukum keperdataan termuat di dalam hospital bylaws, rumah sakit masih mengganggap bahwa hospital bylaws belum mampu memberikan perlindungan hukum terhadap pemimpin utama rumah sakit, pegawai medis bahkan pemilik. ]]>
