<![CDATA[Pembangunan Nasional telah berlangsung selama lebih dari 70 tahun sejak Indonesia merdeka, Namun proses pembangunan yang dilaksanakan selama ini masih mengalami masalah kesenjangan khususnya diwilayah pedesaan. Dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019) dinyatakan bahwa terdapat 122 kabupaten tertinggal. Banyak kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan daerah salah satu kendalanya adalah permasalahan hukum yang menghambat laju pembangunan. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukan bahwa permasalahn hukum ini timbul karena beberapa faktor seperti ketidakstabilan sosiopolitik, perekonomian daerah, pendidikan daerah, kualitas lembaga hukum yang buruk. dan keberagaman model lingkungan di setiap daerah. Oleh karena itu, studi ini melakukan penelitian tentang faktor aspek legal dominan yang mempengaruhi proyek konstruksi di pedesaan Indonesia . Penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada sejumlah kontraktor sebagai responden yang mengerjakan proyek dari Kemendes PDTT (Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi). Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis multivariate yaitu metode analisi faktor yang dimulai dari uji validitas, uji reliabilitas, uji KMO (Kaiser-Mayer-Olkin measure of sampling adequacy), Uji Bartlett’s Test Sphericity, dan uji MSA (Measuresof Sampling Adequacy). Hasil dari analisi yang dilakukan menunjukan bahwa perekonomian daerah dan pemilihan pemenag lelang menjadi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laju pembangunan daerah tertinggal.]]>
