<![CDATA[Fenomena yang jadi objek penelitian adalah implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial masyarakat adat di Kabupaten Nduga Provinsi Papua. Tujuan penelitian adalah (1) Membahas implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial masyarakat adat; (2) Menyusun Model Implementasi Kebijakan dari analisis implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial masyarakat adat di Kabupaten Nduga Provinsi Papua. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Informan penelitian 15 orang ditentukan dengan snow ball technique. Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan; pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dikembangkan dengan analisis triangulasi pengamat. Hasil analisis penelitian adalah berikut. Implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial masyarakat adat di Kabupaten Nduga terarah untuk mengatasi dan mengantisipasi risiko sosial yang timbul dari kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok masyarakat adat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, dan fenomena kearifan lokal. Namun pemberian bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut tidak dapat diberikan secara selektif dan secara administratif belum sesuai dengan aturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Dengan demikian telah terjadi kesalahan implementasi kebijakan yang terstruktur dan cenderung sistemik. Dinamika implementasi kebijakan tersebut dianalisis menurut model implementasi kebijakan publik Grindle yang meliputi parameter interests affected; type of benefits; extent of change envisioned; site of decision making; program implementor; resource commited; power, interests, and strategies of actors involved; institution and regime characteristic; compliance and responsiveness. Model yang tersusun dari analisis implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial masyarakat adat di Kabupaten Nduga adalah Model Implementasi Kebijakan Diversi Asimetris yang menyinergikan antara implementasi kebijakan daerah Asimetris tentang besaran alokasi anggaran bantuan sosial dari APBD untuk setiap tahun anggaran dan kebijakan kepala daerah Asimetris tentang pemberian bantuan sosial dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam mengatur ketentuan, prosedur dan tata cara, dan bentuk-bentuk pertanggungjawaban pemberian bantuan sosial berdasarkan pada kondisi objektif keterpencilan geografis, keterbelakangan sosiologis dan keterbatasan sumber daya manusia masyarakat adat.]]>
