1. Judhistira Judha Makuker, 2. Khasan Effendy, 3. Kusworo
1) Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2,3) Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

ANALISIS PENEMPATAN APARATUR SIPIL NEGARA ORANG ASLI PAPUA DALAM PROMOSI JABATAN PIMPINAN TINGGI DI KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT 1. Judhistira Judha Makuker, 2. Khasan Effendy, 3. Kusworo
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (643.999 KB) | DOI: 10.54783/jv.v11i4.233

Abstract

Didominasi orang asli Papua dalam jabatan birokrasi sering dikaitkan faktor otonomi khusus lebih diutamakan dalam penempatan pegawai dengan mengabaikan peraturan perundangan kepegawaian yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana promosi jabatan pimpinan tinggi pratama yang selama ini dilakukan, faktor-faktor pendukung dan penghambat aparatur sipil negara orang asli Papua untuk ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi faktor penghambat penempatan aparatur sipil negara orang asli Papua dalam jabatan pimpinan tinggi. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara (sampel bertujuan), penelaah dokumen serta observasi di lapangan. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah merit system (Jiwo Wunggu, 2003: 24).Hasil penelitian menunjukkan bahwa Merit System belum diterapkan di lingkungan pemerintah kota Sorong, promosi jabatan selama ini dilakukan baik untuk aparatur sipil negara orang asli Papua maupun bukan orang asli Papua masih secara tertutup dan belum sesuai dengan undang-undang serta peraturan yang berlaku dalam mengelola aparatur sipil negara. Adanya dukungan komitmen dari Pemerintah Daerah untuk menyiapkan pelaksanaan penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Penerapan Sistem Merit berbasis otonomi khusus disarankan untuk mengelola aparatur sipil negara di tanah Papua untuk menghasilkan aparatur sipil negara orang asli Papua yang berkualitas.