Garuda - Garba Rujukan Digital

Helwani

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Author-ID : 4280262

Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT 2018 Helwani
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Sistem politik dan demokrasi di Indonesia mengalami berbagai perubahan pasca reformasi tahun 1998. Di antara perubahan yang terjadi adalah diselenggarakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui mekanisme pemilihan umum (Pemilu) secara langsung dan serentak. Kota Bandung merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada pada tahun 2018. Penyelenggaraan Pilkada secara langsung tentu saja menuntut partisipasi politik masyarakat. Partisipasi tersebut terwujud melalui penggunaan hak pilih, yaitu kemauan untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta memberikan suaranya kepada pasangan calon (Paslon) Wali Kota - Wakil Wali Kota secara benar. Kajian ini mengupas perihal partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Bandung beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pengkajian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui teknik desk research dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan kajian yang dilakukan, diketahui bahwa angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Bandung cukup tinggi, yaitu mencapai 78,7 persen. Angka tersebut melebihi target 75 persen yang ditetapkan KPU. Partisipasi masyarakat yang cukup tinggi tersebut menandakan keberhasilan Pilkada Kota Bandung sekaligus menguatkan legitimasi Paslon terpilih. Diketahui pula bahwa setidaknya ada lima faktor yang mempengaruhi angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Bandung, yaitu peraturan perundang-undangan tentang Pemilu dan Pilkada, kecukupan sumber daya, perilaku politik Paslon, dukungan Pemerintah Daerah, serta pemahaman dan kesadaran masyarakat.

PERAN PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA RANTAUPANJANG KIRI KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKANHILIR PROVINSI RIAU Helwani
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tentang Batas Wilayah Desa, Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), peraturan Desa, dan lain-lain. Sedangkan dalam Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi melalui UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa. Lebih lanjut undang-undang tersebut mengatur tentang keberadaan organisasi pemerintahan yang berada di desa. Perangkat desa memiliki peran penting dalam pembangunan desa, karena pengalokasian dana desa tentunya diatur oleh perangkat desa, pemasukan hingga pengeluaran juga transfer dana dari APBN yang masuk ke desa dan menjadi APBDesa tentunya menjadi tanggung jawab para perangkat desa. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan data. Hasil dari penelitian ini, para perangkat desa di Desa Rantaupanjang Kiri melakukan pengalokasian dana desa sesuai dengan semestinya. Menerapkan seluruh komponen anggaran desa seperti pendapatan, belanja desa dan pembiayaan. Juga melakukan tahapan pengelolaan dana dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Terjadi beberapa hambatan yang dirasakan dalam pengalokasian dana desa, yakni cuaca, terlambatnya pencairan uang desa dan juga akses desa yang sulit ditempuh.

Development of State Civil Apparatus at the Department of Culture and Tourism of Tulungagung Regency Gusti Ayu Ambarawati; Helwani; Filipo Royan Abriera; Ayu Raditya Kencana Dewi
Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol. 13 No. 2 (2025): Human Resource Development
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmsda.v13i2.5517

The development of state civil apparatus resources plays a strategic role in improving organizational performance and the quality of public services, particularly in the cultural and tourism sectors. This study aims to analyze the implementation of apparatus development, identify inhibiting factors, and examine the efforts undertaken to enhance the quality of human resources at the Department of Culture and Tourism of Tulungagung Regency. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Informants were selected using purposive sampling and snowball sampling techniques. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles and Huberman, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing, while data validity was ensured through source and technique triangulation. The findings indicate that apparatus development has been implemented through education, training, and job rotation based on the merit system. However, its implementation has not been optimal, particularly in technical and managerial training programs. The main inhibiting factors include limited budget allocation, low employee motivation, and inadequate facilities for competency development. Efforts to overcome these obstacles include collaboration with third parties and the utilization of webinars to improve apparatus competencies. This study concludes that apparatus development should be conducted in a more planned and sustainable manner, supported by adequate budgetary policies and increased employee motivation, to enhance organizational performance and support regional tourism development.

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search