Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Helwani
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT 2018 Helwani
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.164 KB) | DOI: 10.54783/jv.v11i`5.255

Abstract

Sistem politik dan demokrasi di Indonesia mengalami berbagai perubahan pasca reformasi tahun 1998. Di antara perubahan yang terjadi adalah diselenggarakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui mekanisme pemilihan umum (Pemilu) secara langsung dan serentak. Kota Bandung merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada pada tahun 2018. Penyelenggaraan Pilkada secara langsung tentu saja menuntut partisipasi politik masyarakat. Partisipasi tersebut terwujud melalui penggunaan hak pilih, yaitu kemauan untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta memberikan suaranya kepada pasangan calon (Paslon) Wali Kota - Wakil Wali Kota secara benar. Kajian ini mengupas perihal partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Bandung beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pengkajian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui teknik desk research dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan kajian yang dilakukan, diketahui bahwa angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Bandung cukup tinggi, yaitu mencapai 78,7 persen. Angka tersebut melebihi target 75 persen yang ditetapkan KPU. Partisipasi masyarakat yang cukup tinggi tersebut menandakan keberhasilan Pilkada Kota Bandung sekaligus menguatkan legitimasi Paslon terpilih. Diketahui pula bahwa setidaknya ada lima faktor yang mempengaruhi angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Bandung, yaitu peraturan perundang-undangan tentang Pemilu dan Pilkada, kecukupan sumber daya, perilaku politik Paslon, dukungan Pemerintah Daerah, serta pemahaman dan kesadaran masyarakat.
PERAN PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA RANTAUPANJANG KIRI KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKANHILIR PROVINSI RIAU Helwani
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (691.845 KB) | DOI: 10.54783/jv.v12i2.281

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tentang Batas Wilayah Desa, Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), peraturan Desa, dan lain-lain. Sedangkan dalam Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi melalui UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa. Lebih lanjut undang-undang tersebut mengatur tentang keberadaan organisasi pemerintahan yang berada di desa. Perangkat desa memiliki peran penting dalam pembangunan desa, karena pengalokasian dana desa tentunya diatur oleh perangkat desa, pemasukan hingga pengeluaran juga transfer dana dari APBN yang masuk ke desa dan menjadi APBDesa tentunya menjadi tanggung jawab para perangkat desa. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan data. Hasil dari penelitian ini, para perangkat desa di Desa Rantaupanjang Kiri melakukan pengalokasian dana desa sesuai dengan semestinya. Menerapkan seluruh komponen anggaran desa seperti pendapatan, belanja desa dan pembiayaan. Juga melakukan tahapan pengelolaan dana dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Terjadi beberapa hambatan yang dirasakan dalam pengalokasian dana desa, yakni cuaca, terlambatnya pencairan uang desa dan juga akses desa yang sulit ditempuh.
Co-Authors