<![CDATA[Capaian kinerja penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTB yang masih kurang dari 2% per tahun menggambarkan adanya implementation gap, yaitu efektivitas implementasi kebijakan pro poor masih lebih rendah dari yang diharapkan, sehingga kinerja implementor program/kegiatan penanggulangan kemiskinan masih belum optimal. Permasalahan ini memerlukan penelitian pemerintahan dalam bentuk penelitian kebijakan pemerintahan yang bersifat explanatory dan konfirmatori yakni menjelaskan proses implementasi kebijakan pro poor (pemerintah) dan hasil implementasi kebijakan pro poor yang dinikmati kelompok sasaran (yang diperintah) dengan mengonfirmasi faktor-faktor yang memengaruhi. Penelitian dilaksanakan dengan metode gabungan (mixed method) dengan disain metode gabungan berurutan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif sebagai sub-ordinate dari pendekatan kuantitatif yang lebih dominan. Metode pengambilan sampel menggunakan probability sampling yang dilakukan dua tahap secara sistematis (Two Stage Stratified Systemtic Sampling). Pada Tahap I dipilih unit sampel OPD sebanyak 54 unit OPD dari total populasi sebanyak 62 unit OPD. Selanjutnya setelah diperoleh unit sampel terpilih, yaitu 54 unit OPD dilakukan penarikan sampel Tahap II dengan tiga jenis unit sampel sesuai dengan kebutuhan penelitian, yaitu (1) unit sampel pejabat (318 pejabat); (2) unit sampel staf (389 staf); dan (3) unit sampel sasaran penerima manfaat (399 sasaran penerima manfaat). Seluruh responden mencapai 1106 orang/unit. Hasil pengumpulan data dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis logistik yang didukung dengan triangulasi (cek silang). Hasil penelitian menemukan bahwa karakter kepemimpinan pemerintahan yang baik dalam implementasi kebijakan pro poor adalah karakter kepemimpinan sensitif dan responsif. Budaya organisasi yang dapat meningkatkan pengaruh karakter kepemimpinan sensitif dan responsif terhadap efektivitas implementasi kebijakan pro poor adalah budaya keberpihakan kepada rakyat dan konsistensi melaksanakan kebijakan pro poor. Adapun model yang ditemukan sebagai novelty penelitian adalah model penanggulangan kemiskinan berbasis karakter yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pro poor di Provinsi NTB maupun daerah lain yang sama kondisinya dengan Provinsi NTB.]]>
