Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

RELASI ISLAM, NEGARA, DAN PANCASILA DALAM PERSPEKTIF TATA HUKUM INDONESIA Zoelva, Hamdan
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 4, No 2: Desember 2012
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.023 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v4i2.2980

Abstract

There aredifferences of opinion in looking at the relationship between religion and state. Some proposed that the state should be based on religion (Islam) and others have argued the opposite, the state should be separated from the religion (secular nationalism). The debate is considered complete after the Jakarta Charter formula was agreed, although it was annulled after the legalization of the Constitution on August 18, 1945. History shows that Muslims sacrifice for this country is invaluable both in terms of physical struggle (body and soul) and ideological (Islamic values). So that, returning authority to the Muslim community to determine the direction of development of the country has become a necessity. Through this article, the author would like to express a new form of moral calling on Muslims to contribute to this country, some of them with sincerity impose Islamic lawinto national law. Terdapat perbedaan pendapat dalam memandang hubungan agama dan negara. Ada yang berpendapat negara  harus  berdasarkan  pada  agama  (Islam)  dan  ada  yang  berpendapat sebaliknya,  bahwa negara  harus  dipisah  dari  agama  (nasionalisme  sekuler).  Perdebatan dianggap selesai setelah disepakati rumusan Piagam Jakarta, meskipun kemudian dianulir setelah  disahkannya  UUD  tanggal  18  Agustus  1945.  Sejarah  ini  menunjukkan  bahwa pengorbanan umat Islam untuk negeri ini tidak ternilai harganya baik ditinjau dari segi perjuangan fisik (jiwa raga) maupun ideologis (nilai-nilai keislaman). Dari pengorbanan tersebut,  mengembalikan  kewenangan  kepada  umat Islam  untuk  menentukan  arah pembangunan negara ini menjadi keniscayaan. Karena itu melalui tema ini, penulis ingin mengungkapkan bentuk baru panggilan moral umat Islam untuk memberikan konstribusi terhadap negeri ini, yaitu diantaranya melalui keikhlasan memberlakukan hukum Islam ke dalam hukum nasional.
Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi Zoelva, Hamdan
Jurnal Konstitusi Vol 10, No 3 (2013)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (601.661 KB) | DOI: 10.31078/jk%x

Abstract

When local election is stated as a part of the regime of general election law based on Article 236C of Law No. 12 Year 2008 on Local Government, the authority to settle the dispute on it was transferred from the Supreme Court to Constitutional Court. In the course of its development, the authority of the Court to decide local election dispute does not lie on textual interpretation only which merely rules on  the dispute concerning the result of the election but also on the violations which happened during the election process. It is the constitutional obligation  of  the Court which basically has the purpose to ensure that fair and just election can be held. In practice, lots of problems arose in the organization of the election either concerning regulation, organization or law enforcement. From the Court side, lots  of challenges and obstacles are also faced in settling election dispute. However, that situation does not deter the Court from making legal breakthrough to mend and improve local election system. The steps taken by the Constitutional Court precisely become inevitable and show to a greater extent its character as a court  for constitutional matters with the authority to enforce law and justice as stipulated by  the Constitution.
Perbedaan Penerapan Pembuktian Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor : 442 K/PID.SUS/2020 Dan Putusan Nomor: 4/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG) Taopik, Isman; Zoelva, Hamdan; Yulianto, Rohmad
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 5 No 2 (2023): Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Dunia Digital
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v5i2.131

Abstract

Salah satu bentuk korupsi yang paling banyak diungkap saat ini adalah korupsi dalam bentuk gratifikasi. Gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah dalam misalnya untuk mendapatkan suatu kontrak. Penelitian dengan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dijelaskan secara deskriptif berdasarkan permasalahan dari berbagai aturan-aturan hukum dan literatur, serta mencari suatu opini hukum tentang masalah yang menjadi objek permasalahan. 1. Bagaimana prinsip pembuktian dalam tindak pidana gratifikasi? 2.Apakah prinsip-prinsip yang mendasari perbedaan penerapan pembuktian pada Putusan Nomor: 442 K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg?Gratifikasi dalam sistem hukum di Indonesia dapat dilihat dalam UU PTPK dan penjelasannya. Pasal 12 B UU PTPK mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.Prinsip pembuktian tindak pidana gratifikasi menggunakan Konsep pembuktian terbalik terbatas dan berimbang (Omkering Van Het Bewijstlast) dalam tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 12B ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 A dan Pasal 38 A, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Preventing Human Trafficking In Indonesia: The Role Of Legal Empowerment Programs AS, Moh. Zakky; Mece, Merita; Zoelva, Hamdan; Makarao, Mohammad Taufik
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.12.1.2023.189-214

Abstract

Trafficking in persons or human trafficking, especially women and children, must be eradicated because it violates human dignity and human rights. This article examines and explores the root causes of human trafficking, the criminal sanctions, and the decisions of judges/trials on trafficking in persons in Indonesia to prevent trafficking in persons through legal empowerment. It is based on normative legal research, that is, legal research conducted by examining literature or secondary data. The study reveals that there are at least 10 (ten) root causes of trafficking in persons, which occur in various places in the world, including in Indonesia, namely poverty, lack or low level of education, demand for cheap labor/demand for sex, lack of the implementation of the human rights laws for vulnerable groups, lack of legitimate economic opportunities, Social factors and cultural practices, conflict and natural disaster, trafficking market as a business that generates a large profit, lack of safe migration options, traffickers. There are criminal sanctions against trafficking in persons in Indonesian legislation. This article highlights the importance of the use of legal empowerment in Indonesia to prevent trafficking in persons and address its root causes.