<![CDATA[Permasalahan mengenai ketidakpastian ketersediaan BBM saat ini sudah hampir merata di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Sintang yang berakibat terjadinya kenaikan harga eceran BBM di tingkat kios yang melambung tinggi dan di luar batas kewajaran. Menyikapi berbagai permasalahan dan fenomena yang terjadi, Pemerintah Kabupaten Sintang mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 541/0515/INDAGKOP-C tanggal 14 Maret 2011 tentang Penetapan Harga Premium Eceran Tertinggi Bagi Kios Berizin di Kabupaten Sintang. Kebijakan tersebut dikeluarkan dalam rangka pengendalian terhadap peredaran dan harga premium pada tingkat eceran di Kabupaten Sintang, khususnya kios-kios BBM resmi yang memiliki izin. Akan tetapi hal tersebut belum mampu mengendalikan harga eceran premium di kios-kios yang masih dijual di atas HET yang telah ditetapkan. Melalui penelitian ini penulis akan menganalisis dan mendeskripsikan proses implementasi kebijakan dan hasilnya, serta faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan tersebut kurang berhasil. Penjelasan hasil penelitian adalah bahwa kebijakan tentang Penetapan HET tersebut belum berjalan optimal atau kurang berhasil dalam implementasinya dimana harga eceran BBM Premium yang dijual oleh para pemilik kios masih diatas HET yang telah ditentukan. Hal tersebut antara lain disebabkan karena ada beberapa langkah atau proses dalam implementasinya yang juga belum optimal sehingga kebijakan tersebut menjadi tidak efektif dan efisien. Selain itu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan kurang berhasil apabila dilihat dari isi kebijakan maupun lingkungan kebijakan, termasuk faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor geografis, dan banyaknya kepentingan yang melibatkan pemain (actors), serta kerumitan yang melekat dalam permasalahan BBM itu sendiri.. Kata Kunci: Implementasi, Harga Eceran Tertinggi (HET), Bahan Bakar Minyak]]>
