<![CDATA[Penelitian ini berjudul analisis komparatif pengenaan pajak pertambahan nilai atas bangunan yang dibangun sendiri dengan membangun melalui jasa kontraktor. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji peraturan perpajakan yang sedang berlaku di Indonesia sampai saat ini, yaitu tentang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS), peraturan tersebut masih berjalan dan dilaksanakan di seluruh Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas aktiva bangunan yang dibangun sendiri (PPN KMS) yang mulai berlaku per tanggal 1 Januari 1995 dengan aktiva bangunan yang dibangun melalui jasa kontraktor yang dikenakan pajak sesuai dengan Undang-undang PPN dan Undang-undang PPh yang berlaku sejak Tahun 1984. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan kajian pustaka dengan mencari literatur peraturan perpajakan yang masih berlaku, melakukan penelitian lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Mojokerto serta berdasarkan pengalaman melakukan pemeriksaan lapangan (PSL) PPN sewaktu peneliti berdinas di Kantor Pelayanan Pajak Mojokerto. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengenaan pembangunan aktiva yang dibangun sendiri (PPN KMS) lebih kecil pajaknya dari pada pengenaan pajak atas aktiva bangunan yang dibangun melalui jasa kontraktor, hal tersebut merupakan celah peraturan yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak sehingga negara memperoleh penerimaan pajak yang lebih kecil dari seharusnya. Kesimpulan penelitian ini menyarankan agar tarif PPN KMS (4%) ditinjau kembali dengan memper-hitungkan unsur pajak penghasilan seperti yang dikenakan pada kegiatan serupa yaitu pengenaan pajak Jasa Konstruksi.]]>
