Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KONSEP EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS HUKUM TRANSENDENTAL Ratna Riyanti; Maheswara Edi Harnantio
Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial Vol 5 No 1 (2022): Jurnal Kelola : Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Globalwriting Academica Consulting & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.857 KB) | DOI: 10.54783/jk.v5i1.490

Abstract

An economic system based on the paradigm of Pancasila values, placing the position of the people as the Caliph of Allah SWT on earth, oriented to the common good is what is meant by People's Economy (economic democracy). There is a fundamental difference between the economic system in a country that adheres to a liberal-capitalist democracy and a socialist democracy, the Pancasila populist economy, and an economy that is developed within the framework of spiritual values ​​such as the value of divinity (Tawhid). The emergence of political investors whose interests are accommodated from the transactional system, including the hegemony of capitalism which has an effect on globalization, causing the market in the financial center of national boundaries, is the application of a democratic system that comes out of the values ​​and paradigms of Pancasila. This is an ideological problem, so that the transcendental dimension in the populist economy needs to be re-grown to fight the threat of globalization and new forms of capitalism, by restoring the transcendent values ​​of Pancasila into the building of economic, legal and political systems in Indonesia.
Konsep Hegemoni Dalam Demokrasi Electoral Justice Rian Prayudi Saputra; Ratna Riyanti
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2952

Abstract

Demokrasi sejauh ini hanya sebatas individu memilih individu untuk keberlanjutan, mempertahankan, mengganti kekuasaan. Tentu harapan akan sistem demokrasi dapat menjamin kesejahteraan warga yang dimana demokrasi lewat pemilunya bisa melahirkan orang-orang baik ditengah proses sirkulasi dalam kekuasaan. Tujuan akan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu ini bisa tercapai dengan pelibatan rakyat dalam perumusan segala putusan dan menindak lanjuti itu dengan pendidikan dan sosialisasi akan aturan yang disepakati Bersama itu. Pemilihan umum memiliki dua fungsi, yakni memilih aktor politik dan yang kedua memberikan ruang bagi rakyat. Dimana kedua hal itu adalah fungsi memilih yang melakukan kebijakan publik dan fungsi memaksa para wakil untuk terbuka dan menghukum jika ditemukan korup dan mementingkan diri sendiri. Yang dimana para wakil yang memiliki mandat ini terikat dengan aspirasi konstituennya. Melalui pemilu ini diharapkan menjadi sarana pendidikan politik kepada rakyat untuk mencerahkan wawasan warga sehingga kehidupan politik dapat menuju kearah yang lebih demokratis. Dalam menjawab permasalahan diatas diperlukan usaha yang keras dari semua lapisan masyarakat.