Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.233
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ilmu dan Budaya SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JURNAL MERCATORIA Unes Law Review Jurnal Hukum Acara Perdata Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Ilmu Multidisplin Journal of Community Engagement in Health Al-Zaujiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan
Mustakim Mustakim
Dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Nasional, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Penerapan Mediasi Di Pengadilan Negeri Kalianda Sebagai Upaya Mendamaikan Para Pihak Yang Bersengketa Intan Septriana Susilowati; Mustakim
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.2968

Abstract

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengungkapkan bahwa pengadilan memiliki peran  yang penting dalam proses mediasi. Mekanisme mediasi di pengadilan merupakan bagian dari hukum yang berfungsi untuk menguatkan serta memaksimalkan fungsi lembaga dari peradilan dalam menyelesaikan sengketa. Namun kenyataannya, proses mediasi yang diterapkan belum mampu secara optimal untuk mengurangi beban perkara yang ada khususnya di lingkungan Pengadilan Negeri Kalianda. Penelitian ini mengkaji bagaimana upaya perdamaian para pihak melalui forum mediasi di Pengadilan Negeri Kalianda? Dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa melalui mediasi di Pengadilan. Observasi dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer untuk penelitian ini, yang juga menganalisis data sekunder dari Undang-undang dan literatur yang relevan dengan menggunakan metodologi deskriptif analitis. Pengadilan Negeri Kalianda melakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 berdasarkan temuan penelitian, dan tersedia fasilitas yang cukup untuk memudahkan proses mediasi. Meskipun demikian, tingkat keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh jumlah mediator yang sedikit dengan beban perkara yang banyak. Faktor pendukung utama meliputi itikad baik, kesadaran para pihak, dan keahlian mediator, sementara faktor penghambat termasuk ketiadaan itikad baik, kurangnya pemahaman masyarakat tentang mediasi, netralitas mediator, dan pengaruh kuasa hukum. Temuan studi ini menunjukkan bahwa meskipun penerapannya efektif, sejumlah hambatan masih menghalangi Pengadilan Negeri Kalianda untuk menggunakan mediasi untuk menyelesaikan konflik semaksimal mungkin
Kedudukan Hukum Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Asep Muhammad Rahmat Siddiq; Mustakim Mustakim
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4031

Abstract

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan merupakan pengaturan penyuluhan yang diselenggarakan secara sistematis, terintegrasi dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Salah satu desain pengaturannya adalah Kelembagaan Penyuluhan Pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, melahirkan permasalahan pada perubahan kewenangan sub urusan penyuluhan, sehingga terjadi ketidaksejajaran antar sub urusan penyuluhan yaitu penyuluhan perikanan ditarik ke pusat, penyuluhan kehutanan ditarik ke pusat dan provinsi, penyuluhan pertanian meskipun tidak tercantum, tetap diselenggarakan pada setiap tingkatan. Permasalahan ini memicu terjadinya perubahan Kelembagaan Penyuluhan di daerah. Permasalahan hukum dalam penelitian ini meliputi Bagaimanakah kedudukan hukum Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam Sistem Penyuluhan di Indonesia Setelah Perubahan Kewenangan Urusan Penyuluhan Dalam Pengaturan Pemerintahan Daerah? Bagaimanakah upaya pengaturan yang tepat dalam pembentukan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah? Jenis penelitian yuridis normatif, untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Hasil penelitian bahwa kedudukan hukum kelembagaan penyuluhan sesuai desain amanat Undang-Undang Sistem Penyuluhan tidak cukup kuat karena tidak dapat dibentuk atau dipertahankan lagi mengingat adanya kewenangan Pemda mengatur lembaga tertentu di daerah, dan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Upaya pengaturan yang tepat adalah dengan mempertimbangkan menarik kewenangan penyuluhan ke pusat atau pada tingkat provinsi untuk optimalisasi pembangunan pertanian.
Tinjauan Yuridis Pemberian Upah di Bawah Minimum Provinsi Kepada Pekerja Pada Sektor UMKM Di Indonesia Ahmad Aidil Akmal Vici; Mustakim
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1587

Abstract

Sistem pengupahan di Indonesia pada dasarnya dirancang untuk memberikan perlindungan hukum dan memastikan penghidupan layak bagi pekerja sesuai amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan penerapan di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Perubahan ketentuan pengupahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 yang merevisi PP Nomor 36 Tahun 2021 belum sepenuhnya menjawab tantangan tersebut. Hubungan kerja informal yang dominan, rendahnya literasi hukum ketenagakerjaan serta minimnya pencatatan perjanjian kerja, menjadi hambatan utama. Hal tersebut mengakibatkan pekerja UMKM kerap menerima upah di bawah standar yang berlaku. Penelitian ini bertujuan meninjau secara yuridis dampak pemberian upah minimum provinsi (UMP) terhadap perlindungan hukum pekerja UMKM, dengan menelaah kesesuaian antara norma hukum (das sollen) dan implementasinya (das sein). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa secara normatif perlindungan hukum terhadap pengupahan pekerja UMKM sudah tersedia namun belum komprehensif dan implementasinya lemah akibat faktor struktural dan kultural. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan berupa formalisasi hubungan kerja dengan sistem pencatatan sederhana, peningkatan literasi hukum bagi pekerja dan pelaku UMKM, serta penyesuaian formula UMP yang lebih adaptif terhadap karakteristik UMKM tanpa mengorbankan hak pekerja. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya berhenti pada tataran peraturan, tetapi juga terwujud secara substantif di lapangan.
Pengaturan Penentuan Keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Sistem Hukum di Indonesia (Kajian Kritis Terhadap Pasal 6A ayat (3) dan (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945) Sahrin Hamid; Mustakim
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/p1n7wf98

Abstract

Penelitian ini menganalisis permasalahan legitimasi dan keadilan dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia, khususnya yang diatur dalam Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD 1945. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan komparatif, studi ini mengidentifikasi adanya ketimpangan representasi akibat penerapan sistem "popular vote" yang cenderung menguntungkan wilayah berpenduduk padat, terutama Pulau Jawa yang menampung 56,10% penduduk Indonesia. Melalui analisis demografis, geografis, dan antropologis, penelitian ini menemukan bahwa sistem pemilihan yang berlaku telah menciptakan fenomena "Jawa-sentris" yang secara sistematis meminggirkan aspirasi politik wilayah dengan populasi lebih kecil, meskipun wilayah-wilayah ini memiliki kontribusi signifikan dalam hal teritorial dan sumber daya alam. Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan reformulasi sistem pemilihan presiden dengan pendekatan "Formulasi Indikator Wilayah Berbasis Keadilan Representatif" yang membagi Indonesia menjadi 11 wilayah pemilihan. Sistem ini mensyaratkan kemenangan di minimal 6 dari 11 wilayah untuk menjadi presiden terpilih, sehingga menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara prinsip mayoritas dengan perlindungan hak politik wilayah minoritas. Studi ini juga mengajukan usulan amandemen Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang mengintegrasikan prinsip keadilan teritorial dalam mekanisme pemilihan presiden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi yang diusulkan tidak hanya mengatasi ketimpangan representasi, tetapi juga memperkuat legitimasi kepemimpinan nasional dengan memastikan presiden terpilih merepresentasikan keragaman geografis, demografis, dan kultural Indonesia.
Integration of Islamic Law in Constitutional Judicial Review: Comparative Perspectives from Indonesia and Turkey Mustakim Mustakim; Mas Subagyo Eko Prasetyo; Dayanto Dayanto; Kartika Sekar Jingga
Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan Vol 13, No 1 (2026): January-June
Publisher : Faculty of Sharia (Islamic Law) at Fatmawati Sukarno State Islamic University Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v13i1.10114

Abstract

: This article examines the integration of Islamic law within constitutional judicial review through a comparative analysis of the Constitutional Court of Indonesia and the Constitutional Court of Türkiye. The study addresses a significant gap in comparative constitutional scholarship concerning how Islamic legal values are incorporated into constitutional interpretation and judicial reasoning across contrasting constitutional models in Muslim-majority democracies. Employing normative legal research, the study combines comparative and conceptual approaches to analyze constitutional provisions, constitutional court decisions, and legal doctrines relating to constitutional supremacy, legal pluralism, secularism (laiklik), proportionality, and constitutional identity. The findings demonstrate that Indonesia adopts an implicit-accommodative model in which Islamic values are integrated indirectly through teleological, sociological, historical, and systematic constitutional interpretation without positioning sharia as a formal constitutional standard of review. Islamic norms function primarily as socio-constitutional values embedded within judicial reasoning and balancing mechanisms. In contrast, Türkiye historically applies a restrictive-exclusionary model grounded in Kemalist secularism, where Islamic law is generally treated as a potential threat to constitutional order under the doctrine of militant democracy. Nevertheless, recent constitutional developments reveal a gradual transition toward pragmatic accommodation through the proportionality test and the margin of appreciation doctrine influenced by European human rights jurisprudence. The study argues that constitutional identity and interpretive methodology are decisive variables shaping the scope of Islamic law integration in constitutional adjudication. By comparing Indonesia’s pluralistic-religious constitutionalism with Türkiye’s assertive secular constitutionalism, this article contributes to comparative constitutional theory by demonstrating that judicial review in Muslim-majority states operates along a dynamic spectrum between accommodation and exclusion rather than within a binary opposition between secularism and sharia. The study further offers a conceptual framework for understanding how constitutional courts mediate tensions between religious norms, democratic governance, and constitutional supremacy in contemporary Muslim societie
Legal Certainty Against the Annulment of Ultra Petita Divorce Decisions (Case Study of Decision Number 132/Pdt. G/2019/PN Bpp Jo Decision Number 125/Pdt/2019/PT.SMR): Kepastian Hukum terhadap Pembatalan Putusan Perceraian yang Bersifat Ultra Petita (Studi Kasus Putusan Nomor 132/Pdt. G/2019/PN Bpp Jo Putusan Nomor 125/Pdt/2019/PT.SMR) Andi Nadyafatin Wadianita; Mustakim
Al-Zaujiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2024): Juni
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Article 24 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in conjunction with Article 1 paragraph 1 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power regulates the authority of court judges who have the freedom to make decisions to the extent regulated by law. However, civil court judges are prohibited from committing ultra petita which can result in the annulment of the decision at the appeal level as happened in Decision Number 125/Pdt/2019/PT.SMR. The problem in this study is how are the criteria for ultra petita court decisions? How are the decisions and legal considerations of the judges of the East Kalimantan High Court Decision Number 125/Pdt/2019/PT.SMR which annulled the Balikpapan District Court Decision Number 132/Pdt.G/2019/PN.Bpp on divorce considered as ultra petita? This research method is normative juridical using secondary data. The results of the research state that the criteria for ultra petita court decisions are first the judge's decision that exceeds the petitum; Second is that the Court Judge who grants part of the prima facie petitum and part of the subsidiary petitum; Third is that the Court Judge is active. The decision and legal reasoning of the Judge of the East Kalimantan High Court Number 125/Pdt/2019/PT.SMR which annulled the decision of the Balikpapan District Court Number 132/Pdt.G/2019/PN.Bpp on divorce is considered as ultra petita is not appropriate. This is because the Judge of Balikpapan District Court gave a clear and detailed reason in his consideration, namely in the context of orderly administration. Other than that, there is a request for ex aequo et bono from the plaintiff. Another thing is the freedom of judges in deciding cases as mandated by the Constitution.
Perlindungan Upah bagi Pekerja Perempuan Guna Mewujudkan Keadilan Gender Masidin Masidin; Arrisman Arrisman; Mustakim Mustakim; Muhammad Faqih Abifar
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2093

Abstract

Upah bagi pekerja perempuan masih mengalami diskriminasi dan kesenjangan antara pekerja lak-laki dan pekerja perempuan. Pekerja perempuan menerima upah lebih rendah dibanding dengan upah pekerja laki-laki. Badan Pusat Statistik menyebut per Februari 2025 upah pekerja laki-laki rata-rata 3,37 juta, sementara upah pekerja Perempuan rata-rata 2,61 juta. Data ini menunjukan masih terdapat diskriminasi upah yang dialami oleh pekerja Perempuan. Dalam Konvensi ILO Nomor 100 yang telah diratifikasi dengan Undang- undang Nomor 80 Tahun 1957 dan kemudian diatur dalam peraturan perundang-undangan ditentukan adanya kewajiban mengenai pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengapa perbedaan gender berpengaruh terhadap sistem pengupahan bagi pekerja perempuan dan pekerja laki-laki dan bagaimana sistem pengupahan yang adil bagi pekerja perempuan dan pekerja laki-laki. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian kualitatif. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukan perlunya pengawasan dan penegakan hukum secara ketat dari pemerintah untuk memastikan penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi dan perusahaan harus transparan dalam menerapkan sistem pengupahan.
Promosi Kesehatan Praktik Mencuci Tangan 6 Langkah Sesuai Panduan WHO Pada Santri TPA An-Nur Ciputat Tangerang Selatan Guna Mencegah Penularan Covid-19 Aisyiah Aisyiah; Karmina Mustakima
Journal of Community Engagement in Health Vol. 4 No. 2 (2021): September
Publisher : Universitas STRADA Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30994/jceh.v4i2.257

Abstract

Tangan adalah bagian tubuh kita yang paling banyak tercemar kotoran dan bibit penyakit. Ketika memegang sesuatu, dan berjabat tangan, tentu ada bibit penyakit yang melekat pada kulit tangan kita. Sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum (well-known) tangan adalah anggota badan yang kerap membawa dan menularkan bibit penyakit. Bahkan penyebaran COVID 19 ini juga salah satunya melalui tangan. Mencuci tangan dengan sabun menurut WHO adalah cara yang tepat sesuai kesehatan, karena sabun dapat membunuh kuman atau virus yang menempel di tangan. Maka usaha yang paling sederhana untuk menegakkan pilar hidup sehat adalah dengan gemar cuci tangan. Pada saat pandemic COVID 19 seperti sekarang ini, anak usia sekolah sangat riskan terserang penyakit COVID 19. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya penularan COVID 19 di kalangan anak maka diperlukanya promosi kesehatan. Pemberian promosi kesehatan sangatlah penting untuk mewujudkan PHBS pada anak. TPA An-Nur merupakan salah satu tempat pendidikan di wilayah Ciputat Timur yang masih beroperasi selama pandemic COVID 19. Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan berdasarkan observasi dan wawancara dengan beberapa santri kelas SD dan guru ngaji serta ketua Yayasan didapatkan bahwa masih banyak anak santri yang belum tahu bagaimana cara mencuci tangan dengan benar dan masih belum patuh melakukan praktek mencuci tangan terutama saat baru masuk dan pulang dari belajar dan mengaji di TPA An-Nur. Oleh karena itu, pentingnya kegiatan pemberian Promosi kesehatan kepada santri di TPA AN-Nur guna mencegah terjadinya penularan COVID 19 Cluster Tempat Pendidikan. Hasil pengabdian masyarakat juga didapatkan bahwa pengetahuan peserta PKM tentang cara dan praktek mencuci tangan meningkat 78% dari kegiatan pre test dan pos test yang dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan dan 100% dapat melakukan praktik mencuci tangan dengan enam langkah. Kesimpulan: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada anak santri TPA di TPA An-Nur dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan santri dalam mencuci tangan sesuai dengan panduan WHO
PENAFSIRAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP BATAS USIA PENCALONAN WAKIL PRESIDEN RI STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 Abdul Hamid; Mustakim Mustakim
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 5 (2026): October (2026)
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i5.7237

Abstract

Abstract: This study aims to identify the basis for the Constitutional Court's interpretation regarding the age limit for vice-presidential candidacy in the Republic of Indonesia—as established in Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XX/2023—and to examine the implications of that interpretation. Employing an empirical research method combined with a statutory/regulatory approach and a conceptual review based on legal doctrine and case analysis, the study addresses two research questions: what was the legal basis for the Constitutional Court's interpretation of the vice-presidential age limit in Decision No. 90/PUU-XX/2023, and what are the implications of this interpretation within the context of Indonesia's legal system? The findings indicate that the Constitutional Court grounded its authority in Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution and Article 10 of the Constitutional Court Law. The paradigm shifted from the realm of "open legal policy" (as seen in Decisions No. 29 & 51) to a matter of constitutionality requiring judicial intervention to uphold the constitutional rights of young people with experience in public office. Furthermore, the decision created an immediate effect that compelled the General Elections Commission (KPU) of the Republic of Indonesia to adopt the new norm without a legislative transition period; it also resulted in uncertainty regarding the implementation of elections following the 2024 polls and triggered an ethical crisis stemming from a conflict of interest involving the Chief Justice who presided over the ruling. Keyword: Legal Interpretation, Constitutional Court Decision, Age Limit.   Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menajadi dasar Mahkamah Konstitusi dalam penafsiranya tentang batas usia pencalonan Wakil Presiden Republik Rndonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XX/2023 dan untuk mengetahui implikasi dari penafsiran yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi. Menggunakan metode penelitian empiris penelitian yang dilakukan dengan metode pendekatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan dengan tinjauan konseptual berdasarkan doktrin hukum, serta analisis terhadap kasus-kasus hukum terkait dengan rumusan masalah apa yang menjadi dasar hukum Mahkamah Konstitusi dalam penafsiran batas usia pencalonan wakil presiden berdasarkan  Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XX/2023? dan bagaiman Implikasi Penafsiran Mahkamah Konstitusi tersebut dalam konteks sistem hukum yang berlaku di indonesia? Hasil penelitian menunjukan bahwa Mahkamah Konstitusi mendasarkan kewenangannya pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 UU MK. Paradigma bergeser dari open legal policy (Putusan No. 29 & 51) menjadi persoalan konstitusionalitas yang memerlukan intervensi yudisial demi hak konstitusional generasi muda ber­pengalaman jabatan publik. Dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan immediate effect yang memaksa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mengadopsi norma tanpa jeda legislasi, terjadinya ketidakpastian pelaksanaan pemilu pasca pemilu tahun 2024 serta krisis etik akibat conflict of interest Ketua Mahkamh Konstitusi yang memutus putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XX/2023. Kata kunci: Penafsiran Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi, Batas Usia.  
Co-Authors Abdul Hamid Ahmad Aidil Akmal Vici Aisyiah Aisyiah Andi Nadyafatin Wadianita Arrisman Arrisman Asep Muhammad Rahmat Siddiq Dayanto Dayanto Herman Dirgantara Herman Herman Intan Septriana Susilowati Kartika Sekar Jingga Mas Subagyo Eko Prasetyo Masidin Masidin Muhammad Faqih Abifar Sahrin Hamid Sania Salamah Syafrida Tb. M. Ali Asgar Tjut Dhien Shafina