Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Khazanah Hukum Khazanah Hukum
Ary Fatanen
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Eksistensi Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja Ary Fatanen
Khazanah Hukum Vol 3, No 1 (2021): Khazanah Hukum Vol 3, No 1 April (2021)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.793 KB) | DOI: 10.15575/kh.v3i1.10009

Abstract

Pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja yang di dalamnya juga mengatur terkait menghapus, merubah, dan melakukan pengaturan baru terhadap ketentuan pasal dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang mempengaruhi terhadap kewenangan daerah secara otonom dalam melaksanakan perijinan usaha yang tentu perlu dilaksanakan dengan memperhatian dampak lingkungan. Motode penelitian menggunakan metode analisis bahan hukum kualitatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, teori serta telaah pustakan yang didukung dengan pendapat para ahli terkait yaitu ahli yang berkopeten dibidangnya. Tujuanya penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis tentang kewengan Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca ditertapkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya mengatur perubahan UU Lingkungan pada substansi persetujuan lingkungan
Eksistensi Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja Ary Fatanen
Khazanah Hukum Vol. 3 No. 1 (2021): Khazanah Hukum Vol 3, No 1 April (2021)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v3i1.10009

Abstract

Pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja yang di dalamnya juga mengatur terkait menghapus, merubah, dan melakukan pengaturan baru terhadap ketentuan pasal dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang mempengaruhi terhadap kewenangan daerah secara otonom dalam melaksanakan perijinan usaha yang tentu perlu dilaksanakan dengan memperhatian dampak lingkungan. Motode penelitian menggunakan metode analisis bahan hukum kualitatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, teori serta telaah pustakan yang didukung dengan pendapat para ahli terkait yaitu ahli yang berkopeten dibidangnya. Tujuanya penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis tentang kewengan Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca ditertapkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya mengatur perubahan UU Lingkungan pada substansi persetujuan lingkungan
Co-Authors