Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin
Sulistio Adi Winarto
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
SINKRONISASI PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN JEMBER Sulistio Adi Winarto
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 7, No 1 (2011): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/.v7i14.610

Abstract

PKL adalah salah satu pekerjaan yang menjadi populer bagi kebanyakan orang di kota Jember. Sebenarnya, ada peraturan yang mengatur tentang PKL. Saat ini ketika kita melihat peraturan yang berlaku di Jember kota adalah peraturan yang terbuat dari tahun 2006 hingga 2009, sedangkan peraturan tidak berlaku lagi hari ini. Serius, Jika kita melihat kasus yang bersangkutan, tidak ada sinkronisasi antara peraturan dan situasi truely. Jadi, dalam hal ini penulis akan membahas tentang "Peraturan Sinkronisasi tentang PKL di Kota Jember".Kata kunci: PKL, Sinkronisasi
Penggunaan Community Based Dispute Resolution dalam Penyelesaian Wanprestasi Berdasarkan Prespektif Hukum Perdata Pada Platform Metaverse Cahyani Aprilia; Sulistio Adi Winarto
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2026): February : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v4i1.1064

Abstract

Perkembangan pesat teknologi digital telah melahirkan metaverse sebagai ruang virtual yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial, ekonomi, dan hukum secara intensif. Seiring dengan perkembangan tersebut, sengketa yang timbul dari perjanjian digital, khususnya wanprestasi, menjadi tidak terelakkan. Mekanisme penyelesaian sengketa konvensional sering kali mengalami keterbatasan dalam diterapkan pada metaverse yang bersifat terdesentralisasi, lintas batas negara, dan berbasis komunitas. Dalam konteks ini, Community-Based Dispute Resolution (CBDR) hadir sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang bertumpu pada norma komunitas, musyawarah, dan partisipasi kolektif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum CBDR dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada platform metaverse ditinjau dari perspektif hukum perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta peraturan mengenai transaksi elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CBDR memiliki kekuatan mengikat secara perdata berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda sepanjang disepakati oleh para pihak. Namun, putusan CBDR belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam sistem hukum Indonesia tanpa pengesahan melalui mekanisme hukum formal. Meskipun demikian, CBDR tetap relevan sebagai model penyelesaian sengketa yang adaptif dan sesuai dengan karakter metaverse. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi guna mengintegrasikan CBDR ke dalam sistem hukum nasional demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi pengguna metaverse.
Co-Authors Cahyani Aprilia