Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Febe Maryona Tahitu
Unknown Affiliation
Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PERBEDAAN KEBIJAKAN PERTAHANAN PARTAI BURUH AUSTRALIA ERA PEMERINTAHAN HAWKE-KEATING DAN KEVIN RUDD Febe Maryona Tahitu
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 2 No 01 (2019): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.631 KB) | DOI: 10.36859/jap.v2i01.83

Abstract

Pasca PD II Australia mencari sandaran negara besar pengganti Inggris dalam politik pertahanannya. Di dalam Defence White Paper 2009 era Kevin Rudd, Australia menyatakan bahwa kebijakan pertahanan yang baru salah satunya adalah Self-Reliance yang intinya adalah kebijakan yang mengarah pada pertahanan kedaulatan dengan berdasarkan prinsip kemandirian. Defence White Paper 2009 ini sangat berbeda dari kebijakan pertahanan Partai Buruh sebelumnya era Pemerintahan Hawke-Keating. Dalam hal ini, arah kebijakan dalam Defence White Paper 1987 dan Defending Australia 1994 adalah memprioritaskan aliansi dengan Amerika Serikat. Sejak Perang Dunia II, setelah “terlepas” dari Inggris. Pandangan strategis dan perencanaan pertahanan Australia dibentuk atas perubahan lingkungan internasional serta distribusi kekuatan global, khususnya keunggulan strategis Amerika Serikat. Amerika Serikat telah memainkan peran stabilitator di seluruh dunia dan khususnya di kawasan Asia-Pasifik. Hubungan pertahanan Australia dan Amerika Serikat yang sudah terjalin lama dan berlangsung harmonis, hal ini memberikan dampak bagi kebijakan pertahanan Australia. Artinya bahwa Amerika Serikat selalu menjadi dasar pilihan dalam setiap kebijakan pertahanan Australia. “Ketergantungan” dengan Negara besar membawa Australia pada citra sebagai “pihak asing” di kawasan Asia.
Co-Authors