Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Peranan Pemerintah Kelurahan dalam Pengawasan Perparkiran Tepi Jalan Umum Wilayah Pertokoan Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara widyaksono widyaksono; Suparman Mekkah
Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah banyaknya keluhan dari masyarakat terkait kemampuan juru parkir dalam menjalankan pekerjaannya menata kendaraan yang diparkir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah kelurahan dalam melakukan pengawasan perparkiran tepi jalan umum di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian.Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara langsung terhadap informan, observasi lapangan dan telaah dokumentasi. Pengolahan dta dilakukan mulai dengan mengumpulkan data mentah kemudian melakukan reduksi data atau pemilaahan data kasar. Selanjutnya menyajikan data yang yang sudah dipilah untuk kemudian dilakukan verifikasi agar memudahkan dalam pengumpuan data sebagai tahap akhir.Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan aspek penentuan target, belum berjalan dengan efektif karena minimnya juru parkir yang ditempatkan dan rendahnya pengawasan pemerintah terhadap kedisiplinan juru parkir dalam menerapkan standar operasional prosedur yang ada. Pada aspek pengukuran, belum berjalan efektif karena target penerimaan retribusi parkir tidak pernah tercapai. Sejauh ini belum tersedia layanan aduan secara online. Pada aspek melakukan tindakan sudah cukup efektif karena senantiasas melakukan koordinasi dengan masyarakat kemudian keluhan tersebut akan disampaikan kepada pihak Dinas Perhubungan utuk mencari solusinya. Dengan demikian, dapat disarankan bahwa pada aspek menentukan standar pihak kelurahan berkoordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan agar menambah juru parkir yang ada, Kemudian meningkatkan pengawasannya terhadap kedisiplinan juru parkir dalam penerapan standar operasional prosedur. Pada aspek pengukuran, perlunya menyiapkan kotak aduan layanan atau sistem layanan online. Pada aspek melakukan tindakan, perlu mempertahankan atau dapat lebih meningkatkan lagi koordinasi terhadap seluruh elemen terkait seperti pihak Dinas Perhubungan, pihak pedagang, dan pihak masyarakat.