Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS KEBIJAKAN PERUMUSAN SANKSI PIDANA DENDA DALAM KUHP Eka Juarsa
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

AbstractThe writing of this journal is motivated by aspects of criminal law policy, the phenomenon of criminal use of deprivation of liberty (imprisonment) that seems "wasteful", of course it is very contrary to the trends that are sweeping the international world today, namely to avoid imprisonment by applying selective policies as far as possible and limitative. Thus it is natural that criminal penalties are the center of attention, both are used as a substitute for short imprisonment and also as an independent sanction, because in addition to being one type of criminal sanction that is non-custodial, it is also considered not to cause stigmatization and prisonization and economically the state gets input in the form of money or at least saves social costs compared to the type of imprisonment. Then the question arises in identifying problems about how the criminal penalty system policy in the Criminal Code? The results of the study explain the determination of criminal penalties of fines formulated by adopting Alternative Systems and Single Systems. The logical consequence of this policy is that the operation of criminal penalties can only be used as an independent sanction without the possibility to operate cumulatively with other types of principal crimes. Determination of the threat of the amount / size of criminal fines is formulated by adhering to the General and Special Maximum Minimum System. Keywords: policies, criminal penalties, sanctions AbstrakPenulisan jurnal ini dilatarbelakangi dari aspek kebijakan hukum pidana fenomena penggunaan pidana perampasan kemerdekaan (penjara) yang terkesan “boros”, sudah barang tentu sangat bertentangan dengan kecenderungan yang sedang melanda dunia internasional dewasa ini, yaitu untuk sejauh mungkin menghindari penjatuhan pidana penjara dengan menerapkan kebijakan selektif dan limitatif. Dengan demikian wajar apabila pidana denda menjadi pusat perhatian, baik itu digunakan sebagai pengganti pidana penjara pendek dan juga sebagai pidana yang berdiri sendiri (independendent sanction), karena selain merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang bersifat non-custodial, juga dianggap tidak menimbulkan stigmatisasi dan prisonisasi serta secara ekonomis Negara mendapat masukan berupa uang atau setidak-tidaknya menghemat biaya sosial dibandingkan dengan jenis pidana penjara. Maka muncul pertanyaan dalam identifikasi permasalahan tentang bagaimana kebijakan sistem pidana denda di dalam KUHP? Hasil penelitian menerangkan penetapan ancaman pidana denda dirumuskan dengan menganut Sistem Alternatif dan Sistem Tunggal. Konsekuensi logis dari kebijakan ini, maka pengoperasionalan pidana denda hanya dapat difungsikan sebagai jenis sanksi yang berdiri sendiri (independent sanction) saja tanpa dimungkinkan untuk mengoperasionalkan secara kumulatif dengan jenis pidana pokok lain. Penetapan ancaman jumlah/ukuran pidana denda dirumuskan dengan menganut Sistem Minimum Umum dan Maksimum Khusus. Kata Kunci: kebijakan, pidana denda, sanksi

Penegakan Hukum Penimbunan Obat Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Pidana dan Perdagangan Muhammad Frydo Athala Permadi; Eka Juarsa
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 1, Juli 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. The phenomenon of hoarding of drugs appears and grabs the attention of the wider community. This is because of its effect on the amount of goods available from stockpiled goods, where some people choose to withhold an item for various reasons. This kind of behavior has a bad effect on fluctuations in the ability to procure and stockpile goods. Writing this thesis aims to overcome legal liability for corporations, as well as law enforcement in tackling the crime of hoarding drugs during the Covid-19 pandemic. In solving the problems that exist in this thesis, the author uses a normative juridical approach or legal research sourced from library materials so that it is also called library law research and is mostly carried out on secondary data in the library. In this case PT. X was found storing hundreds of types of drugs in a warehouse owned by PT. X, one of these drugs is a drug for the treatment of Covid-19 "Azithromycine". In conclusion, because corporations are legal subjects that cannot have faults, a responsibility system is applied that is not based on absolute mistakes. Law enforcement in Indonesia in the act of hoarding Covid-19 drugs by PT. X is repressive. Abstrak. Fenomena penimbunan obat muncul dan menyita perhatian masyarakat luas. Hal tersebut dikarenakan pengaruhnya terhadap jumlah barang yang tersedia dari barang yang ditimbun, dimana beberapa oknum memilih untuk menahan suatu barang karena berbagai alasan. Perilaku yang demikian ini, memiliki pengaruh yang buruk bagi fluktuasi kemampuan pengadaan serta penimbunan barang. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menanggulangi pertanggungjawaban hukum bagi korporasi, serta penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan obat di masa pandemi Covid-19. Dalam melakukan pemecahan atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normative atau penelitian hukum yang bersumber pada bahan pustaka sehingga disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan dan lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dalam kasus ini PT. X kedapatan menyimpan ratusan jenis obat dalam gudang milik PT. X, salah satu obat tersebut merupakan obat untuk penanganan Covid-19 “Azithromycine”. Kesimpulannya karena korporasi merupakan subjek hukum yang tidak dapat memiliki kesalahan maka diterapkan system pertanggungjawaban yang tidak mendasarkan pada kesalahan secara mutlak. Penegakan hukum di Indonesia dalam tindak penimbunan obat Covid-19 yang dilakukan PT. X bersifat represif.

Penegakan Hukum Kepolisian dalam Penanggulangan Pungutan Liar pada Masa Pandemi di Kota Padang Gery Ibnu Wiratama; Eka Juarsa
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v2i2.1452

Abstract. The crime rate in Indonesia, especially the city of Padang is very high, especially since the number has soared after the Covid-19 pandemic. In its implementation, the Padang City regional police have done many things to reduce one type of crime that is currently rife among the public, namely extortion. With this research, of course, the aim is to find out about police law enforcement in dealing with illegal levies during a pandemic in the city of Padang. The research method used is normative juridical with analytical descriptive research specifications. Sources of primary and secondary legal data are based on statutory regulations and books relating to the protection of the right to wages. The tertiary legal material in this study relates to illegal levies being carried out by the community amid the Covid-19 pandemic. The data analysis used is qualitative data analysis. Based on the results of this study, it can be concluded that the law enforcement carried out by the Padang City Police in dealing with cases of illegal levies which are increasing in the midst of the Covid-19 Pandemic has been maximized, but there are also many obstacles. In practice, the community feels less cooperative in the police's efforts to reduce cases of extortion amid the Covid-19 pandemic. Abstrak. Angka kriminalitas di Indonesia khususnya Kota Padang sangat tinggi, apalagi angka tersebut melonjak setelah adanya Pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaannya, kepolisian daerah Kota Padang melakukan banyak hal untuk mengurangi salah satu jenis kriminal yang sedang marak terjadi di kalangan masyarakat yaitu pungutan liar. Dengan penelitian ini tentunya bertujuan untuk mengetahui mengenai penegakan hukum kepolisian dalam penanggulangan pungutan liar pada masa pandemi di kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hak upah. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berhubungan dengan pungutan liar yang di lakukan Masyarakat Ditengah pandemi Covid-19. Dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Kota Padang dalam menangani kasus pungutan liar yang semakin melonjak ditengah Pandemi Covid-19 sudah maksimal, namun kendala yang didapatkan juga sangat banyak. Dalam pelaksanaannya, masyarakat dirasa kurang kooperatif dalam usaha kepolisian untuk mengurangi kasus pungutan liar ditengah Pandemi Covid-19.

Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dana Kantor Cahaya Kerupuk Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ananda siregar; Eka Juarsa, S.H., M.H.
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4947

Determination of considerations for this case decision is a case decision given by the judge to Mr. Wendi Herdianto which has been regulated in Article 374 of the Criminal Code. The determination of this decision can be given to cases of criminal acts of embezzlement according to the rules. However, in implementing the consideration of the decision given by the judge to Mr. Wendi Herdianto, it is still not relevant to the case that occurred because the judge decided the case under article 374, but according to the author, the crime of embezzlement in accordance with this case is regulated in article 372 of the Criminal Code. This study explains that Mr. Wendi Herdianto received an irrelevant case decision, this is in accordance with what is regulated in Article 372 of the Criminal Code which is referred to as embezzlement in the main form. The article also contains that the criminal act of embezzlement committed is an act that is detrimental to the victim and the defendant has no legal or definite relationship with the injured party, in the sense that there is no working relationship that is bound to the defendants in that case. the defendant was not drafted a work appointment letter or work contract'' So it can be said that article 372 of the Criminal Code is more appropriate for imposing charges and punishments on the defendants compared to article 374 of the Criminal Code. In this case, the judge should do more revisions to the demands and sentences in the case above, so that it is more appropriate. This research uses a normative juridical approach to law (normative legal research method). The normative juridical research method is library law research which is carried out by examining library materials or mere secondary data. The results of this study indicate that the determination of the verdict on Mr. Wendi Herdianto in this case the article stated in the decision was not relevant, the judge was wrong in imposing the article on charges and sentences against the defendants, because the defendant was only a salesperson who did not have a contract/work tie with the company Penetapan pertimbangan putusan perkara ini merupakan putusan perkara yang diberikan oleh hakim kepada sdr Wendi Herdianto yang telah diatur dalam Pasal 374 KUHP. Penetapan putusan ini dapat diberikan kepada kasus tindak pidana penggelapan yang sesuai dalam aturannya. Akan tetapi dalam pelaksanaan penerapan pertimbangan putusan yang diberikan oleh hakim kepada sdr Wendi Herdianto ini masih kurang relevan dengan dengan kasus yang terjadi karena hakim memutus perkara dengan pasal 374 tetapi menurut penulis tindak pidana penggelapan yang sesuai dengan kasus tersebut diatur dalam pasal 372 KUHP. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa sdr Wendi Herdianto mendapatkan putusan perkara yang tidak relevan, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP ini disebut sebagai penggelapan dalam bentuk pokok. Dalam pasal tersebut juga berisi bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan adalah tindakan yang merugikan pihak korban dan terdakwa tidak ada hubungan yang sah atau pasti dengan pihak yang dirugikan, dalam artian tidak adanya hubungan kerja yang terikat kepada para terdakwa pada kasus tersebut Sebagaimana disebutkan ‘’namun terdakwa tidak dibuatkan Surat pengangkatan kerja atau Kontrak Kerja’’ Sehingga dapat dikatakan pasal 372 KUHP lebih tepat untuk menjatuhkan tuntutan dan hukuman kepada para terdakwa dibandingkan dengan pasal 374 KUHP. Dalam ini hakim sebaiknya harus lebih melakukan revisi terhadap tuntutan dan penjatuhan hukuman terhadap kasus diatas, agar lebih tepat Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum secara yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan putusan kepada sdr Wendi Herdianto dalam kasus ini pasal yang tertera dalam putusannya belum relevan, hakim keliru dalam menjatuhkan pasal tuntutan dan hukuman terdahap para terdakwa, pasalnya terdakwa hanyalah seorang sales yang tidak memiliki kontrak/ikatan kerja dengan perusahaan

Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia Muhammad Raffi; Eka Juarsa
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 3, No. 1, Juli 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v3i1.2130

Abstract. Every year in Indonesia, millions of women experience unplanned pregnancies, and most of these women choose to terminate their pregnancies, despite the fact that abortion is generally illegal. In this study, the normative juridical method was used using case study research. The data obtained in this study were analyzed using qualitative normative methods using secondary data obtained from document studies. 482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr. Based on the research results it is known that the judge's considerations in imposing criminal decisions on the defendant. Application of Material Criminal Law in Decision Number: 482/Pid.Sus/2021/PNCkr, using the Lex specialis derogatlegi generalis principle, namely a principle of legal interpretation which states that special laws (lex specialis) overrule general laws (lex generalis). Then, in the decision it was considered that the abortionist had violated Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights because actually abortion or killing of a fetus in the womb is a violation of human rights because the fetus in the womb of a pregnant woman also has the right to life. Meanwhile, positive law allows abortion for certain reasons. Abstrak. Setiap tahunnya di Indonesia, berjuta-juta perempuan mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, dan sebagian besar dari perempuan tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka, walaupun dalam kenyataanya aborsi secara umum adalah ilegal. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan jenis penelitian case study research. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen.. Penelitian ini bertujuan mengetahui perspektif HAM dan hukum positif Indonesia terhadap pelaku tindak pidana aborsi serta mengetahui perspektif HAM dan hukum positif Indonesia terhadap Studi Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr. Bedasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa. Penerapan Hukum Pidana Materiil pada Putusan Nomor: 482/Pid.Sus/2021/PNCkr, menggunakan Asas Lex specialis derogatlegi generalis yaitu suatu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Kemudian, dalam putusan tersebut dianggap Pelaku aborsi telah melanggar UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM karena sesungguhnya abosi atau pembunuhan janin pada kandungan adalah suatu pelanggaran HAM karena janin yang ada di kandungan seorang ibu hamil jugamemiliki hak untuk hidup. Sedangkan dalam hukum positif membolehkan aborsi dengan alasan tertentu.

Penegakan Hukum Kepolisian dalam Penanggulangan Pungutan Liar pada Masa Pandemi di Kota Padang Gery Ibnu Wiratama; Eka Juarsa
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v2i2.1452

Abstract. The crime rate in Indonesia, especially the city of Padang is very high, especially since the number has soared after the Covid-19 pandemic. In its implementation, the Padang City regional police have done many things to reduce one type of crime that is currently rife among the public, namely extortion. With this research, of course, the aim is to find out about police law enforcement in dealing with illegal levies during a pandemic in the city of Padang. The research method used is normative juridical with analytical descriptive research specifications. Sources of primary and secondary legal data are based on statutory regulations and books relating to the protection of the right to wages. The tertiary legal material in this study relates to illegal levies being carried out by the community amid the Covid-19 pandemic. The data analysis used is qualitative data analysis. Based on the results of this study, it can be concluded that the law enforcement carried out by the Padang City Police in dealing with cases of illegal levies which are increasing in the midst of the Covid-19 Pandemic has been maximized, but there are also many obstacles. In practice, the community feels less cooperative in the police's efforts to reduce cases of extortion amid the Covid-19 pandemic. Abstrak. Angka kriminalitas di Indonesia khususnya Kota Padang sangat tinggi, apalagi angka tersebut melonjak setelah adanya Pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaannya, kepolisian daerah Kota Padang melakukan banyak hal untuk mengurangi salah satu jenis kriminal yang sedang marak terjadi di kalangan masyarakat yaitu pungutan liar. Dengan penelitian ini tentunya bertujuan untuk mengetahui mengenai penegakan hukum kepolisian dalam penanggulangan pungutan liar pada masa pandemi di kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hak upah. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berhubungan dengan pungutan liar yang di lakukan Masyarakat Ditengah pandemi Covid-19. Dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Kota Padang dalam menangani kasus pungutan liar yang semakin melonjak ditengah Pandemi Covid-19 sudah maksimal, namun kendala yang didapatkan juga sangat banyak. Dalam pelaksanaannya, masyarakat dirasa kurang kooperatif dalam usaha kepolisian untuk mengurangi kasus pungutan liar ditengah Pandemi Covid-19.

Reformasi Hukum Dan Penguatan Keadilan Sosial Dalam Kerangka Sustainable Development Goals: Tinjauan Terhadap Sistem Hukum Indonesia Eka Juarsa
Pen of Social Science Vol. 1 No. 1 (2025): Pen of Social Science
Publisher : Pena Kreatif Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67793/pss.v1i1.3

Reformasi hukum dan penguatan keadilan sosial merupakan elemen krusial dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Artikel ini mengkaji hubungan antara reformasi sistem hukum nasional dan upaya pencapaian keadilan sosial sebagai pilar utama SDGs, khususnya dalam konteks tujuan ke-16: perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis normatif, penelitian ini mengevaluasi peran legislasi, kelembagaan hukum, serta implementasi kebijakan dalam menciptakan sistem hukum yang inklusif, transparan, dan adil. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan dalam reformasi hukum, tantangan seperti korupsi, ketimpangan akses terhadap keadilan, dan inkonsistensi penegakan hukum masih menjadi hambatan signifikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi holistik yang mencakup perbaikan kebijakan hukum, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pelibatan masyarakat dalam proses hukum. Reformasi hukum yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dapat memperkuat fondasi Indonesia dalam mencapai SDGs dan memastikan keberlanjutan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Peran Layanan Konseling Psikologi dalam Mendukung Kesehatan Mental Mahasiswa: Studi Kepustakaan pada Konteks Pendidikan Tinggi Islam Titi Ratna Garnasih; Tedi Priatna; Teti Ratnasih; Eka Juarsa
Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan Vol 5 No 2: Juni (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajpp.v5i2.3294

Kesehatan mental mahasiswa menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan proses pendidikan tinggi. Berbagai tuntutan akademik, sosial, dan personal selama masa perkuliahan dapat meningkatkan risiko munculnya permasalahan psikologis seperti stres, kecemasan, dan kelelahan emosional. Oleh karena itu, keberadaan layanan konseling psikologi di perguruan tinggi menjadi salah satu bentuk dukungan institusional untuk membantu mahasiswa menghadapi berbagai tekanan selama masa studi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran layanan konseling psikologi dalam mendukung kesehatan mental mahasiswa pada konteks pendidikan tinggi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui kajian terhadap berbagai literatur yang relevan mengenai kesehatan mental mahasiswa, layanan konseling psikologi, dan pendidikan tinggi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa layanan konseling psikologi memiliki tiga peran utama, yaitu sebagai layanan preventif melalui edukasi kesehatan mental, layanan intervensi melalui pemberian bantuan psikologis, serta layanan pengembangan melalui penguatan kemampuan adaptasi mahasiswa. Dalam konteks pendidikan tinggi Islam, keberadaan unit layanan psikologi seperti Unit Layanan Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Pusat Layanan Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan layanan konseling pada perguruan tinggi Islam lainnya menunjukkan adanya perhatian institusi terhadap kesehatan mental mahasiswa. Dengan demikian, penguatan layanan konseling psikologi menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan akademik yang mendukung perkembangan mahasiswa secara menyeluruh.

Pelanggaran Data Pribadi oleh Perusahaan Tools for Humanity dan Jaminan Perlindungan Hukumnya Adinda Putri Mulya Pramaditha; Eka Juarsa
Bandung Conference Series: Law Studies 1287 - 1292
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.26350

Abstract. The development of biometric-based identity verification technology has raised new legal issues, as reflected in the case of iris data collection by Tools for Humanity through its World ID and Worldcoin services in Indonesia. Since early May 2025, thousands of citizens particularly in the Bekasi area urrendered their biometric data in exchange for cash incentives of up to IDR 800,000, before the Ministry of Communication and Digital Affairs suspended the service's operating license due to institutional legality violations and indications of personal data protection breaches. This research aims to identify the forms of personal data violations committed by Tools for Humanity and examine their conformity with personal data protection principles, while analyzing the effectiveness of legal protection available in Indonesia in responding to them. This research employs a normative juridical method with statutory and case approaches. The results show that Tools for Humanity's biometric data collection practices in Indonesia violated the principles of consent, accountability, and institutional legality as an Electronic System Operator, as regulated under Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, following a pattern consistently found in other countries such as Kenya, Hong Kong, Spain, Portugal, Brazil, and South Korea. Legal protection in Indonesia proved responsive in its repressive dimension but weak in its preventive dimension, largely due to the absence of an independent personal data protection oversight body and jurisdictional constraints over foreign corporations. Abstrak. Perkembangan teknologi verifikasi identitas berbasis biometrik memunculkan persoalan hukum baru, sebagaimana tercermin dari kasus pengumpulan data iris mata oleh perusahaan Tools for Humanity melalui layanan World ID dan Worldcoin di Indonesia. Sejak awal Mei 2025, ribuan warga terutama di wilayah Bekasi menyerahkan data biometriknya dengan imbalan uang tunai hingga Rp800.000, sebelum akhirnya Kementerian Komunikasi dan Digital membekukan izin operasional layanan tersebut karena ditemukan pelanggaran legalitas kelembagaan dan indikasi pelanggaran ketentuan pelindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk pelanggaran data pribadi yang dilakukan Tools for Humanity serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, sekaligus menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang tersedia di Indonesia dalam meresponsnya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengumpulan data biometrik oleh Tools for Humanity di Indonesia melanggar prinsip persetujuan, prinsip akuntabilitas, dan kewajiban legalitas kelembagaan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dengan pola yang konsisten terjadi di berbagai negara lain seperti Kenya, Hong Kong, Spanyol, Portugal, Brasil, dan Korea Selatan. Perlindungan hukum di Indonesia terbukti responsif dari sisi represif namun lemah dari sisi preventif, terutama karena belum terbentuknya lembaga pengawas pelindungan data pribadi yang independen serta kendala yurisdiksi terhadap korporasi asing.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search