Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Riset Ilmu Hukum
Eka Juarsa
Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
ANALISIS KEBIJAKAN PERUMUSAN SANKSI PIDANA DENDA DALAM KUHP Eka Juarsa
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (27.812 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v11i1.2014

Abstract

AbstractThe writing of this journal is motivated by aspects of criminal law policy, the phenomenon of criminal use of deprivation of liberty (imprisonment) that seems "wasteful", of course it is very contrary to the trends that are sweeping the international world today, namely to avoid imprisonment by applying selective policies as far as possible and limitative. Thus it is natural that criminal penalties are the center of attention, both are used as a substitute for short imprisonment and also as an independent sanction, because in addition to being one type of criminal sanction that is non-custodial, it is also considered not to cause stigmatization and prisonization and economically the state gets input in the form of money or at least saves social costs compared to the type of imprisonment. Then the question arises in identifying problems about how the criminal penalty system policy in the Criminal Code? The results of the study explain the determination of criminal penalties of fines formulated by adopting Alternative Systems and Single Systems. The logical consequence of this policy is that the operation of criminal penalties can only be used as an independent sanction without the possibility to operate cumulatively with other types of principal crimes. Determination of the threat of the amount / size of criminal fines is formulated by adhering to the General and Special Maximum Minimum System. Keywords: policies, criminal penalties, sanctions AbstrakPenulisan jurnal ini dilatarbelakangi dari aspek kebijakan hukum pidana fenomena penggunaan pidana perampasan kemerdekaan (penjara) yang terkesan “boros”, sudah barang tentu sangat bertentangan dengan kecenderungan yang sedang melanda dunia internasional dewasa ini, yaitu untuk sejauh mungkin menghindari penjatuhan pidana penjara dengan menerapkan kebijakan selektif dan limitatif. Dengan demikian wajar apabila pidana denda menjadi pusat perhatian, baik itu digunakan sebagai pengganti pidana penjara pendek dan juga sebagai pidana yang berdiri sendiri (independendent sanction), karena selain merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang bersifat non-custodial, juga dianggap tidak menimbulkan stigmatisasi dan prisonisasi serta secara ekonomis Negara mendapat masukan berupa uang atau setidak-tidaknya menghemat biaya sosial dibandingkan dengan jenis pidana penjara. Maka muncul pertanyaan dalam identifikasi permasalahan tentang bagaimana kebijakan sistem pidana denda di dalam KUHP? Hasil penelitian menerangkan penetapan ancaman pidana denda dirumuskan dengan menganut Sistem Alternatif dan Sistem Tunggal. Konsekuensi logis dari kebijakan ini, maka pengoperasionalan pidana denda hanya dapat difungsikan sebagai jenis sanksi yang berdiri sendiri (independent sanction) saja tanpa dimungkinkan untuk mengoperasionalkan secara kumulatif dengan jenis pidana pokok lain. Penetapan ancaman jumlah/ukuran pidana denda dirumuskan dengan menganut Sistem Minimum Umum dan Maksimum Khusus. Kata Kunci: kebijakan, pidana denda, sanksi
Penegakan Hukum Penimbunan Obat Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Pidana dan Perdagangan Muhammad Frydo Athala Permadi; Eka Juarsa
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 1, Juli 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.852 KB) | DOI: 10.29313/jrih.v2i1.965

Abstract

Abstract. The phenomenon of hoarding of drugs appears and grabs the attention of the wider community. This is because of its effect on the amount of goods available from stockpiled goods, where some people choose to withhold an item for various reasons. This kind of behavior has a bad effect on fluctuations in the ability to procure and stockpile goods. Writing this thesis aims to overcome legal liability for corporations, as well as law enforcement in tackling the crime of hoarding drugs during the Covid-19 pandemic. In solving the problems that exist in this thesis, the author uses a normative juridical approach or legal research sourced from library materials so that it is also called library law research and is mostly carried out on secondary data in the library. In this case PT. X was found storing hundreds of types of drugs in a warehouse owned by PT. X, one of these drugs is a drug for the treatment of Covid-19 "Azithromycine". In conclusion, because corporations are legal subjects that cannot have faults, a responsibility system is applied that is not based on absolute mistakes. Law enforcement in Indonesia in the act of hoarding Covid-19 drugs by PT. X is repressive. Abstrak. Fenomena penimbunan obat muncul dan menyita perhatian masyarakat luas. Hal tersebut dikarenakan pengaruhnya terhadap jumlah barang yang tersedia dari barang yang ditimbun, dimana beberapa oknum memilih untuk menahan suatu barang karena berbagai alasan. Perilaku yang demikian ini, memiliki pengaruh yang buruk bagi fluktuasi kemampuan pengadaan serta penimbunan barang. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menanggulangi pertanggungjawaban hukum bagi korporasi, serta penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan obat di masa pandemi Covid-19. Dalam melakukan pemecahan atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normative atau penelitian hukum yang bersumber pada bahan pustaka sehingga disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan dan lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dalam kasus ini PT. X kedapatan menyimpan ratusan jenis obat dalam gudang milik PT. X, salah satu obat tersebut merupakan obat untuk penanganan Covid-19 “Azithromycine”. Kesimpulannya karena korporasi merupakan subjek hukum yang tidak dapat memiliki kesalahan maka diterapkan system pertanggungjawaban yang tidak mendasarkan pada kesalahan secara mutlak. Penegakan hukum di Indonesia dalam tindak penimbunan obat Covid-19 yang dilakukan PT. X bersifat represif.
Penegakan Hukum Kepolisian dalam Penanggulangan Pungutan Liar pada Masa Pandemi di Kota Padang Gery Ibnu Wiratama; Eka Juarsa
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v2i2.1452

Abstract

Abstract. The crime rate in Indonesia, especially the city of Padang is very high, especially since the number has soared after the Covid-19 pandemic. In its implementation, the Padang City regional police have done many things to reduce one type of crime that is currently rife among the public, namely extortion. With this research, of course, the aim is to find out about police law enforcement in dealing with illegal levies during a pandemic in the city of Padang. The research method used is normative juridical with analytical descriptive research specifications. Sources of primary and secondary legal data are based on statutory regulations and books relating to the protection of the right to wages. The tertiary legal material in this study relates to illegal levies being carried out by the community amid the Covid-19 pandemic. The data analysis used is qualitative data analysis. Based on the results of this study, it can be concluded that the law enforcement carried out by the Padang City Police in dealing with cases of illegal levies which are increasing in the midst of the Covid-19 Pandemic has been maximized, but there are also many obstacles. In practice, the community feels less cooperative in the police's efforts to reduce cases of extortion amid the Covid-19 pandemic. Abstrak. Angka kriminalitas di Indonesia khususnya Kota Padang sangat tinggi, apalagi angka tersebut melonjak setelah adanya Pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaannya, kepolisian daerah Kota Padang melakukan banyak hal untuk mengurangi salah satu jenis kriminal yang sedang marak terjadi di kalangan masyarakat yaitu pungutan liar. Dengan penelitian ini tentunya bertujuan untuk mengetahui mengenai penegakan hukum kepolisian dalam penanggulangan pungutan liar pada masa pandemi di kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hak upah. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berhubungan dengan pungutan liar yang di lakukan Masyarakat Ditengah pandemi Covid-19. Dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Kota Padang dalam menangani kasus pungutan liar yang semakin melonjak ditengah Pandemi Covid-19 sudah maksimal, namun kendala yang didapatkan juga sangat banyak. Dalam pelaksanaannya, masyarakat dirasa kurang kooperatif dalam usaha kepolisian untuk mengurangi kasus pungutan liar ditengah Pandemi Covid-19.
Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia Muhammad Raffi; Eka Juarsa
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 3, No. 1, Juli 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v3i1.2130

Abstract

Abstract. Every year in Indonesia, millions of women experience unplanned pregnancies, and most of these women choose to terminate their pregnancies, despite the fact that abortion is generally illegal. In this study, the normative juridical method was used using case study research. The data obtained in this study were analyzed using qualitative normative methods using secondary data obtained from document studies. 482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr. Based on the research results it is known that the judge's considerations in imposing criminal decisions on the defendant. Application of Material Criminal Law in Decision Number: 482/Pid.Sus/2021/PNCkr, using the Lex specialis derogatlegi generalis principle, namely a principle of legal interpretation which states that special laws (lex specialis) overrule general laws (lex generalis). Then, in the decision it was considered that the abortionist had violated Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights because actually abortion or killing of a fetus in the womb is a violation of human rights because the fetus in the womb of a pregnant woman also has the right to life. Meanwhile, positive law allows abortion for certain reasons. Abstrak. Setiap tahunnya di Indonesia, berjuta-juta perempuan mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, dan sebagian besar dari perempuan tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka, walaupun dalam kenyataanya aborsi secara umum adalah ilegal. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan jenis penelitian case study research. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen.. Penelitian ini bertujuan mengetahui perspektif HAM dan hukum positif Indonesia terhadap pelaku tindak pidana aborsi serta mengetahui perspektif HAM dan hukum positif Indonesia terhadap Studi Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr. Bedasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa. Penerapan Hukum Pidana Materiil pada Putusan Nomor: 482/Pid.Sus/2021/PNCkr, menggunakan Asas Lex specialis derogatlegi generalis yaitu suatu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Kemudian, dalam putusan tersebut dianggap Pelaku aborsi telah melanggar UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM karena sesungguhnya abosi atau pembunuhan janin pada kandungan adalah suatu pelanggaran HAM karena janin yang ada di kandungan seorang ibu hamil jugamemiliki hak untuk hidup. Sedangkan dalam hukum positif membolehkan aborsi dengan alasan tertentu.
Penegakan Hukum Kepolisian dalam Penanggulangan Pungutan Liar pada Masa Pandemi di Kota Padang Gery Ibnu Wiratama; Eka Juarsa
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v2i2.1452

Abstract

Abstract. The crime rate in Indonesia, especially the city of Padang is very high, especially since the number has soared after the Covid-19 pandemic. In its implementation, the Padang City regional police have done many things to reduce one type of crime that is currently rife among the public, namely extortion. With this research, of course, the aim is to find out about police law enforcement in dealing with illegal levies during a pandemic in the city of Padang. The research method used is normative juridical with analytical descriptive research specifications. Sources of primary and secondary legal data are based on statutory regulations and books relating to the protection of the right to wages. The tertiary legal material in this study relates to illegal levies being carried out by the community amid the Covid-19 pandemic. The data analysis used is qualitative data analysis. Based on the results of this study, it can be concluded that the law enforcement carried out by the Padang City Police in dealing with cases of illegal levies which are increasing in the midst of the Covid-19 Pandemic has been maximized, but there are also many obstacles. In practice, the community feels less cooperative in the police's efforts to reduce cases of extortion amid the Covid-19 pandemic. Abstrak. Angka kriminalitas di Indonesia khususnya Kota Padang sangat tinggi, apalagi angka tersebut melonjak setelah adanya Pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaannya, kepolisian daerah Kota Padang melakukan banyak hal untuk mengurangi salah satu jenis kriminal yang sedang marak terjadi di kalangan masyarakat yaitu pungutan liar. Dengan penelitian ini tentunya bertujuan untuk mengetahui mengenai penegakan hukum kepolisian dalam penanggulangan pungutan liar pada masa pandemi di kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hak upah. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berhubungan dengan pungutan liar yang di lakukan Masyarakat Ditengah pandemi Covid-19. Dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Kota Padang dalam menangani kasus pungutan liar yang semakin melonjak ditengah Pandemi Covid-19 sudah maksimal, namun kendala yang didapatkan juga sangat banyak. Dalam pelaksanaannya, masyarakat dirasa kurang kooperatif dalam usaha kepolisian untuk mengurangi kasus pungutan liar ditengah Pandemi Covid-19.
Co-Authors Gery Ibnu Wiratama Muhammad Frydo Athala Permadi Muhammad Raffi